#NGOPIPAGI:  IKN, MIGOR & BIG DATA

283

RAME soal Ibu Kota Negara (IKN) lagi, karena sang Presiden berkemah dengan menganjurkan kepada kepada daerah membawa air dan tanah dalan kendi. Ini seru juga ada pembicaraan yang makin panjang. Kendi Gubernur Jabar sulit keluar airnya, dan sejumlah hal cerita lain. Di IKN juga ada terendus bau klenik. 

Kang Rizal Fadillah menuliskan judul artikelnya pagi ini begini: Menurut paranormal Mbah Mijan yang berkumpul saat ritual “Kendi Nusantara” bukan hanya manusia, tetapi juga sosok tak kasat mata. Sesepuh gaib yang hadir. Menurutnya IKN baru di Penajam ini “direstui” atau “diizinkan” oleh yang gaib. Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) yang berkedudukan di Banyuwangi juga turut mendukung.

Ritual yang dipimpin Jokowi menurut Ketua Persatuan Dukun Nusantara Gus Abdul Fatah Hasan adalah pas untuk siklus 100 tahunan. Baru 100 tahun kemudian akan muncul tokoh lagi seperti Jokowi. “Zaman leluhur kehidupan manusia ini bergandengan dengan alam supranatural sehingga diperlukan keselarasan dan harmonisasi alam milik manusia dan alam lain”, demikian Gus Abdul Fatah.

Seorang praktisi spiritual Ki Surau menegaskan bahwa ritual “Kendi Nusantara” yang melibatkan Gubernur seluruh Indonesia ini adalah usulan dari salah satu dukun asal Solo Jawa Tengah. Menurut Ki Surau dukun asal Solo tersebut selalu memberi kekuatan secara spiritual kepada Presiden Jokowi. Yang lucu adalah ungkapan dukun asal Medan Ki Bedul Sakti bahwa ritual Jokowi hampir gagal jika tidak diselamatkan olehnya. Terjadi insiden baik Gubernur pingsan maupun perubahan cuaca drastis adalah akibat dari penghuni gaib yang marah. Bagi Ki Bedul Sakti hampir gagalnya ritual itu disebabkan oleh penghianatan Anies. Gubernur DKI ini tidak membawa tanah keramat tetapi tanah biasa. Menurut Ki Bedul, Anies Baswedan ditakuti oleh sekawanan bangsa Jin.

Selain soal Kendi Nusantara di IKN juga sejumlah warga asli (adat) mengeluhkan karena tanahnya sudah di patok milik IKN padahal tidak pernah tahu.  Yati Dahlia dari Suku Balik Paser, warga asli Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kecewa ketika melihat lahan rumahnya tiba-tiba dipasangi patok untuk pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Yati pun meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait pencaplokan tanahnya itu.

Yati mengatakan, rumahnya berjarak sekitar 10-15 kilometer dari Titik Nol IKN. Awalnya, Gubernur Kaltim mengatakan bahwa tanah warga tak masuk area IKN. “Tapi yang kami alami di sini, plangnya sudah ke pemukiman warga,” kata Yati dalam webinar Bersihkan Indonesia, Selasa (15/3/2022) dilansir Republika.

Yati pun kaget sekaligus kecewa ketika melihat plang itu terpasang. Sebab, dirinya dan warga setempat sudah menempati tanah itu selama puluhan tahun. Tanah itu mereka dapatkan secara turun-temurun dari orang tuanya.

“Kami masyarakat adat minta kejelasan bagaimana lahan-lahan kami ini. Pemasangan plang yang terjadi itu adalah bentuk pengambilan sepihak karena kami tidak pernah diajak bertemu atau berkoordinasi,” ujar Yati.

Sedikit mengingatkan bahwa apa yang dikatakan pakar geologi nampaknya patut dipertimbangkan kembali Ibukota Negara yang baru akan dibangun di Kalimantan Timur menurut tinjauan geologi rawan longsor dan kesulitan air. Sebab daerah Sepaku dan sekitarnya banyak patahan lempengan tanah dan endapan lempung, demikian disampaikan ahli geologi Dr Andang Bachtiar dalam webinar yang diadakan mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda, (29/4/2021). Webinar membahas topik Aspek Geologi Calon Ibukota Negara di Penajam Paser Utara. 

Menurut Andang Bachtiar, di daerah Sepaku dan wilayah sekitar Penajam Paser Utara sebagai kawasan inti pusat pemerintahan dipotong-potong oleh patahan-patahan lempeng tanah yang naik berarah Timur Laut-Barat Daya yang terbentuk di awal pengendapannya sebagai patahan anjak-kaki (toe-thrust fault) di daerah lereng paparan menuju laut dalam. 

”Patahan ini mengalami reaktivasi Plio-Pleistocene 5 juta tahun yang lalu, di mana mula terangkat ke permukaan bumi sampai sekarang. Patahan-patahan ini adalah lokasi-lokasi rawan longsor yang harus dipertimbangkan daya dukungnya terhadap fondasi apabila hendak membangun bangunan apalagi bertingkat,” jelas Andang Bachtiar dilaman Energyworld.co.id.

Patahan ini terus bergerak, tambah dia, sehingga di daerah itu sering terjadi jalan tiba-tiba longsor. Lereng Mahakam, daerah offshore, banyak longsoran ketika kena hujan. Andang sejak tahun 1990-2000 berpengalaman meneliti daerah Cekungan Kutai, Kalimantan Timur untuk pengeboran minyak.

Menurut perencanaan pemerintah, Ibukota Negara terdiri kawasan inti pemerintahan di wilayah Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara seluas 5,644 Hektare. Kawasan ibukota seluas 42,000 Hektare. Rencana daerah perluasan ibukota sebesar 180,965 Hektare. Satu lagi Andang mengingatkan, wilayah ini minim sumber air. ”Siapapun bisa bertanya ke mereka yang pernah berkegiatan di area Sepaku dan sekitarnya, betapa susahnya mendapatkan air tanah di daerah ini,” kata Andang yang sekarang menjabat Direktur Eksplorasi Maurel et Prom, Prancis. 

Tapi begitulah soal IKN dan kisahnya saat ini, seperti memaksakannya dan sudah diketok palu juga oleh DPR dan pemerintah.

Sehari setelah itu beredar viral Kaltim (Balikpapan) banjir nampak Walikotanya bejibaku. 

***

Soal Minyak Goreng (MIGOR) yang terbaru adalah banyak stok tiba-tiba dan di supermarket tapi harus beli 2 liter. Di Bandung dikabarkan sampai menembus per liter 50 ribu namun harus beli dalam kemasan 2 liter. Ini memang dilema. Tapi kenyataan memang begitu adanya. 

Yang menarik ada yang usulan Pengamat Ekonomi Salamuddin Daeng soal Minyak Goreng ini. Ia mengatakan Banyak yang setuju Pertamina Bertransformasi Menjadi Perusahaan Minyak Goreng, Mengapa? Ada sejumlah alasan diantaranya:

Alasan akses bahan baku sebanyak lebih dari 30 juta ton CPO tersedia. Mengingat produksi sawit nasional mencapai 60 juta ton lebih.

“Stabilitas pasokan dan harga CPO terjamin karena perusahaan sawit mendapatkan subsidi. Perusahaan sawit tidak pusing memikirkan pasar ekspor. Sudah ada Pertamina sebagai captive market sebesar 5 kali pasar China dan 5 kali pasar EU,” ungkapnya.

Daeng juga mengatakan bahwa Subsidi sawit bisa sepenuhnya dikelola menteri Keuangan untuk jadi bemper perusahaan Pertamina Minyak Goreng. Sekarang dikelola secara independen oleh lembaga pemungut pungutan sawit. Nilainya bisa mencapai 200 triliun rupiah perhitungan kasar harga sawit sekarang.

“Tidak ada konflik interest antara eksportir dan lembaga pemungut pungutan ekspor. Jadi selama ini ada yang mengejar ekspor hanya untuk menciptakan pungutan. Sekarang bisa difokuskan ke dalam negeri untuk minyak goreng dan minyak solar. Mengingat masyarakat Indonesia suka menggoreng,” lanjutnya.

Masih kata Daeng, Adanya margin keuntungan yang besar dari minyak goreng. Berbeda dengan solar dan pertalite. Apalagi sekarang harga minyak goreng tembus 70 ribu per liter. Keuntungan bisa mencapai 5 kali lipat harga minyak goreng yang ditetapkan pemerintah. Atau sebanyak 12 kali lipat dari harga solar yang ditetapkan pemerintah.

“Namun Pertamina ke depan harus menguasai bahan baku sendiri dan menguasai kebun sawit. Sehingga pasokan sawit lebih terjamin dan Pertamina bisa kaya raya seperti jaman dulu,” beber Daeng.

Ada banyak alasan, salah satunya Pertamina bisa mendapatkan harga bahan baku minyak seharga jual minyak solar bio diesel yakni 5000 rupiah sampai 6000 rupiah per liter.

Ini adalah harga yang sangat menjanjikan. Jika harga bahan baku minyak biodiesel yang dibeli Pertamina sama persis dengan harga jual solar biodiesel maka Pertamina bisa meraih keuntungan paling sedikit dua kali lipat.

Anggaplah harga minyak goreng sekarang 15 ribu per liter, maka jika CPO yang dibeli Pertamina sebanyak 10 juta KL semuanya diubah menjadi minyak goreng, maka Pertamina bisa meraih untung 100 triliun rupiah jika Pertamina berdagang minyak goreng.

Sementara berdagang solar Pertamina jelas tidak mendapatkan untung, karena solar adalah barang yang harganya dipatok oleh pemerintah dan disubsidi dalam bentuk pergantian selisih harga melalui mekanisme APBN.

Sebetulnya banyak faktor yang memungkinkan Pertamina dapat segera Bertransformasi Menjadi Perusahaan Minyak Goreng. Diantaranya adalah akses terhadap bahan baku minyak goreng yang pasti sebanyak 10 juta KL dengan harga sangat murah, itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng 5 kali dari kebutuhan saat ini.

Selain itu usaha bertransformasi menjadi perusahaan minyak goreng juga didukung oleh infrastruktur yang memadai, jangkauan pasar yang cukup luas. Selanjutnya kebun kebun sawit bisa segera dibeli oleh Pertamina. Mengingat uang Pertamina yang cukup banyak sekarang hasil penerbitan global bond. 

Usulan Daeng ini menarik dan bisa jadi  pertimbangan, tapi jika tak dijalankan pastinya memang Pertamina kan punya jalan kerja sendiri. Tapi Kalau dilihat penurunan laba pertamina sejak dijabat Direktur Utama Nicke turun 61,4% luar biasa turunnya ini. Ini bukan lagi penurunan tapi resesi. Jika benar kata Ahok bahwa Pertamina 2021 laporan keuangan belum rampung ini, bahwa keuntungan pertanian sebesar 1 miliar dolar maka itu berarti keuntungan Pertamina turun 82,5 persen sejak dijabat Dirut Nicke.  

Sementara banyak yang meragukan Pertamina tidak mungkin bisa untung di laporan keuangan tahun 2021, karena pada tahun itu Pertamina banyak sekali masalah, termasuk 4 kali kebakaran kilang.  Jadi bagaimana ini nasib Pertamina ditangan Presiden Jokowi ini. Apakah benar tahun ini Pertamina akan gonjang ganjing? Pertamina merosot tapi pejabat melayang ke angkasa. Nah big data pasti errorlah. 

Cuma menurut kami pola Daeng dan sulitnya Migor saat ini rasional saja dan Pertamina harus ambil peluang.

BIG DATA

Soal Big Data ini jadi rame. Waduh Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bikin heboh. Ya ditengah isu Migor dan IKN Big Data mencuri perhatian.  Karena dengan alasan dari Big Data itu digunakan LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid19, dan diperpanjang jabatan Presiden dan penangguhan Pemilu 2024.

Namun Gde Siriana dari Komite Eksekutif KAMI kepada Redaksi Kamis, 17 Maret 2022 mengatakan LBP keblinger soal konstitusi, “Masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2×5 tahun. TITIK! Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!,”seru Gde Siriana.

Ia menambahkan kedua, Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya. 

Contoh Pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan pemilu 1954.

“Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini,” lanjutnya.

Gde juga mengatakan  jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat Covid-19 2020, yang banyak diprotes publik. Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg dan Pilpres, dengan demikian jika KPU menyerah tidak bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu.

“Sika ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko Senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat,”pungkas Gde.

Hal yang lebih tajam dikritisi lagi  wacana ingin memperpanjang 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.

Dari pandangan Rocky Gerung “KONSTITUSI KITA HANYA MENGATUR PELENGSERAN BUKAN PERPANJANGAN KEKUASAAN, KONSTITUSI TIDAK MENGATUR PERPANJANGAN KEKUASAAN YANG DIATUR PENGHENTIAN KEKUASAAN,” UNGKAP ROCKY GERUNG DALAM PAPARANNYA SEKALIGUS MENYIMPULKAN ACARA PERHIMPUNAN MENEMUKAN KEMBALI INDONESIA PADA 11 MARET LALU ITU DI BILANGAN JAKARTA SELATAN. 

Rocky juga menambahkan ada syarat-syarat formal ada syarat-syarat materil jadi sebetulnya itu yang kita endapkan supaya kita bertengkar para pencuri konstitusi kita punya argumen dan ini diperlukan oleh mahasiswa.

Dia juga menyebut saya bicara soal moral clarity bahasa mungkin terlalu rumit tapi itu mangkin lama kita harus terangkan itu. Satu-satunya alasan kenapa kita mau bertengkar dengan kekuasaan karena moral clarity, misalnya apa hak presiden untuk mengambangkan keputusannya dengan demokrasi tadi terus tegak lurus boleh bicara. Poin pertama saya adalah dalil demokrasi bahwa perpanjangan perluasan perlebaran saja dilarang oleh konstitusi. Penyempitan, penghentian oleh kekuasaan dimungkinkan oleh konstitusi, vital itu adanya.

“Kita boleh bicara moral clarity (kejelasan moral)-nya apa mari kita bandingkan yang sama dipakai oleh Habibie. B.J.Habibie bilang percepat pemilu moral clarity-nya apa supaya dia dipilih lagi karena dia memegang kekuasaan, tidak justru dia menghendaki dia tidak dipilih lagi itu yang namanya moral clarity. Bisa bedakan tidak? Itu jadi dalil itu kita serap dulu sebelum kita himpun retorik serpihan hari ini jadi kejelasan itu yang kita inginkan,” beber Rocky Gerung.

Bandingkan moral clarity apa dari Airlangga untuk bicara dengang petani sawit beliau meminta agar penundaan pemilu, moral clarity apa? Kan disitu dia tidak punya, jangan-jangan dia ketemu dengan pengusaha sawit bukan petani sawit jadi itu yang disebut moral clarity. “Kejernihan moralnya apa itu, dia mau bicara,” jelasnya.

Kembali ke Big Data yang disampaikan LBP disebuah podcast Deddy Corbuzier mungkin untuk bekal agar Pemilu ditangguhkan dan Jabaatan Jokowi diperpanjang. Tapi yang yang menolak ternyata dari partai memang banyak atas wacana tersebut.

Atas IKN, MIGOR dan Bog Data ini nampaknya kita sedang dalam pusaran yang kan terus rame. Sebab itu marilah kita tunggu arahnya kemana dan kita #ngopipagi dulu ya baru dapat dari Mandailing Medan Kopi lumayan enak. Tabik… 

(RED/AME/YS)