PEMERINTAH TIDAK PRO RAKYAT

0
261

JAKARTASATU.COM – Dimasa pandemi, masyarakat terhenyak dengan aturan PSBB, pembatasan dalam segala aktivitas dan dan berlaku terhadap semua kalangan. Kalangan anak sekolah, mahasiswa, pekerja swasta, pemerintah dan para pedagang baik itu pedagang di pasar, mall-mall dan lain-lain.

Kedatangan virus corona atau yang populer disebut covid-19, membuat tatanan kehidupan seketika berubah. Banyak masyarakat yang terkena COVID-19, banyak yang meninggal, yang masih selamat melakukan karantina. Dalam kondisi serangan covid , serta merta banyak PHK, jikapun ada yang masih kerja hanya sebatas part time. Ada yang bekerja di rumah yaitu dengan WFH (Work From Home). Kerja dengan sistem ini masih dikatakan lumayan meski otomatis penghasilan berkurang separuhnya. Yang mengenaskan itu adalah masyarakat yang terkena PHK.

“Pemerintah tidak pro kepada rakyat, rakyat ekonomi tersungkur sementara rakyat diharuskan keluar biaya test sweb, selain itu dengan pembatasan aktivitas yang berlevel-level PPKM, sementara warga asing berdatangan. Selain itu, para pedagang yang dilarang berjualan karena peraturan PSBB,” papar Neneng Rusniasih pada diskusi ForJIS yang bertajuk Keserakahan di Masa Pandemi yang diselenggarakan di Jln. Guntur Jakarta (18/3/2020).

Kondisi pandemi sangat membuat masyarakat tersungkur secara ekonomi, bahkan, keuangan terkonsentrasi untuk kesehatan. Jika pun bagi masyarakat yang tidak terkena covid, namun untuk pencegahan diperlukan antisipasi yaitu dengan asupan yang untuk mejaga agar tidak terkena covid. Beli obat-obat pencegah dan lain-lain sembari kondisi keuangan sudah merosot separuhnya.
“Sebelum covid masuk ke Indonesia, masyarakat sudah teriak-teriak di medsos agar pemerintah cepat tanggap namun pemerintah saat itu Menkes mengatakan bahwa covid tidak akan masuk ke Indonesia, padahal sudah ada masyarakat yang terkena covid. Menkes merspon masyarakat yang terkena covid yaitu, nanti juga sembuh sendiri,”tambah Neneng Rusniasih.

Pandemi berlangsung dari tahun 2020 hingga sekarang 2022. Masyarakat disedot keuangannya dengan keharusan test sweb. Bayangkan, dalam keluarga ada bapaknyang harus test sweb, ada anak yang harus test sweb. Misalnya bagi orang yang akan tugas ke luar kota diharuskan test sweb berbayar. Sementara penghasilan pun sudah separuhnya.

“Pemerintah juga dalam bantuan untuk masyarakat (bansos) itu juga kacau.” pungkasnya. (yossi/jaksat)