Sketsa Pemilu Serentak 2024: (4) , CERAI…!

0
216

Oleh Imam Wahyudi

Bercerai itu berpisah. Biasanya, alasan ketidakcocokan. Klasik. Itu juga cara simpel. Pas dalam segala cuaca. Begitu adanya, saat harus bercerai dari wacana politik yang sempat marak menggelitik.

Tiba saat berpisah dengan wacana penundaan Pemilu 2024 dan skenario jabatan presiden tiga periode. Padahal baru sepekan kenduri “perkawinan” digelar di Istora Senayan, Jakarta. Seia sekata Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) ber”ijab kabul”. Seragam menyuarakan, “Jokowi Tiga Periode”.

Nyaris bersamaan, angin bertiup kencang. Musim pancaroba dirasa tak nyaman. Presiden Jokowi pun mewanti-wanti para menteri untuk tak lagi berbicara soal wacana tadi. Senada pernyataan bercerai. Menjauh berpisah dari wacana yang dinilai kontraproduktif itu. Stop!

Pernyataan presiden, hendaknya dimaknai serius. Begitu suara menimpali di seputar istana. Bersungguh ungkapan. Sebuah langkah bijak. Betapa pun ada yang meragukan. Menilai seumpama “joke” politik. Lumrah bin maklum. Soalnya, belum secara eksplisit diucapkan. Bahwa pemilu sudah terjadualkan 14 Februari 2024. Bacaan sketsa Pemilu Serentak 2024 masih berlanjut.

Pintu penundaan pemilu sudah tertutup. Seiring arahan presiden, agar para menterinya tak berkoar-koar lagi soal wacana dimaksud. Artinya ikhwal itu pernah terbuka. Diawali Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Dia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lantas disebut pula Luhut B. Panjaitan, sang Menko Marves. Tak berkoar pun berlaku bagi Mendagri, Tito Karnavian yang membuat stempel “tak melanggar hukum” terhadap suara “koor” Apdesi. Tentu, tidak. Tapi etika dan kepatutan perlu jadi pertimbangan sang mantan kapolri itu.

Justru kenduri di Istora itu pun tampak ada yang ganjil. Mat comblang lebih bersemangat ketimbang yang bakal didaulat “pengantin”. Saking bersemangat, terpaksa memecah keping. Memicu dua versi organisasi dengan nama sama. Apdesi aspal bagai mudah dihafal. Apdesi yang sah dibuat salah. Ditelikung. Nyaris adegan sirkuit Mandalika. Saling nyalip di tikungan. Toh, tak melahirkan juara. Malah petaka, mungkin saja. Pendek kata, kenduri Istora — menyisakan cerita tak sedap. Bagai “tiba saat tiba akal”. Lebih baik sesegera bercerai. Meski baru sepekan bergandeng tangan.

“Akhiri wacana penundaan” seperti pada tulisan sebelumnya. Dimungkinkan faktor dan pertimbangan politik kekinian. Realita politik tidak memungkinkan. Dengan kata lain, sudah tertutup secara politis.

Ketua umum Apdesi, Arifin Abdul Majid menyomasi Apdesi versi Istora yang dipimpin Surtawijaya. Mereka mengesankan meliputi seluruh kepala desa (kades -pen). Lagi-lagi, publik disuguhi tontonan tak elok. Sejak 2016, Arifin memimpin Apdesi yang berbadan hukum lewat keputusan MenkumHAM. Bisa jadi, kenduri Istora jadi picu pertimbangan atas pernyataan presiden. Pilihannya, ya bercerai itu. Sekali lagi, padahal baru sepekan berlalu.

Penulis tak sedang berandai-andai potensi “pusaran konflik” (baru) tingkat dewa. Terkait dualisme Apdesi yang terpicu agenda Istora. Belum tentu semata itu hingga maklumat Istana Negara hari Selasa. Stop wacana. Tinggallah kembali bekerja. Agar negara dan bangsa lebih berwarna.***

Wartawan senior di Bandung.