Suhu Menghangat

0
157

Oleh Imam Wahyudi

Ketika aksi mahasiswa sudah lebih dulu direncanakan. Ketika kemudian, Presiden Jokowi menegaskan — tak ada penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan. Ketika Ketua Wantimpres, Wiranto “bangun” dari tidur panjang. Ketika aparat yang mengawal aksi diinstruksikan untuk tidak bertindak represif. Ketika dan ketika lainnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia tetap menggelar demo nasional, Senin ini, 11 April 2022. Mengapa? Sehari sebelumnya, presiden membuat pernyataan. Dalam rapat terbatas kabinet, yang bahkan digelar pada hari Minggu. Tak biasanya pada hari libur. Memunculkan spekulasi sebagai situasi kondisi “emergency”.

Tentu saja, tak serta-merta (bisa) menggugurkan agenda mahasiswa. Sudah dirancang sebelumnya. Tak cuma di Jakarta. Juga di sejumlah kota lainnya. Aksi tetap berlangsung. Itulah sebaik-baiknya. Jakarta sebagai tolok ukur gerakan. Hanya saja, lokasi aksi digeser. Semula di seputar Istana, diubah ke depan kompleks parlemen. Heboh. Kali ini, sebagian besar media “mainstream” memberitakan. Nyaris lengkap dan runtun. Tak biasanya seperti itu.

***

Pergerakan aksi mahasiswa, dapat dianalisis tak semata soal wacana politik berbalut intrik. Bukan melulu wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode. Perkara itu, penulis menengarai agenda Apdesi di Istora memuncak sebagai pemicu. Tetiba muncul dualisme asosiasi para kepala desa. Seolah tak cukup dengan introduksi wacana yang bergulir sebelumnya. Bagai sudah kebelet.

Di balik wacana yang nyata kontraproduktif, justru picu pada sektor ekonomi. Sejumlah kebutuhan dasar rakyat menguap. Minim ketersediaan. Harta mendaki, rakyat dipaksa antri. Tak cuma minyak goreng. Lantas melahirkan BLT sebagai solusi. Terkesan serupa skenario untuk mengalihkan perhatian dari agenda utama.

Secara kasat, wacana kontraproduktif — kadung memicu eskalasi. Tak perlu pula mencari “kambing hitam”. Bahwa ada pihak di balik aksi. Aparat diminta tidak represif kepada pelaku aksi. Memang, itu seharusnya. Aparat wajib melakukan pengawalan. Begitu SOP-nya. Citra berdemokrasi pun terpelihara.

Menyusul aksi, memicu tuntutan lain. Presiden diminta konsisten dengan pernyataannya. Untuk itu, agar mencopot menteri yang mewacanakan “tiga periode”. Apakah yang dimaksud, terkait wacana sebelum ini? Atau (bila), setelah “maklumat” presiden?

Pernyataan presiden (kali ini) mestinya dipercaya. Adalah “titah” yang harus dilaksanakan. Sebagai pegangan dengan sandaran konstitusi. Setidaknya, menyiratkan akan pemahaman: Suhu Menghangat! Sekali lagi, bukan sebatas wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden. Bahwa Pemilu 2024 sudah diputuskan akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ikhwal jabatan presiden, maksimal dua periode — sesuai konstitusi, pun amanat reformasi. Bila masih ada yang mewacanakan hal-ikhwal di atas, laporkan saja ke polisi. Siap..!!***

– penulis, wartawan senior di Bandung.