Terindikasi Langgar UU Keuangan Negara, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung  Bermasalah Sejak Awal

0
153

JAKARTASATU.COM – Ketua Umum Front Nasional Pancasila (FNP), Letjen Marinir (Purn) Suharto, mengingatkan kembali tentang Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika pertama kali diselengggarakan di Bandung, Indonesia pada 18 sampai 24 April 1955. Konferensi terlaksana atas prakarsa lima negara: Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, India dan Myanmar.

Menurut mantan Komandan Korps Marinis ini, Konferensi Asia Afrika adalah upaya negara-negara yang baru merdeka ketika itu untuk berada di tengah dan tidak berpihak kepada salah satu dari dua kekuatan dunia (blok) yang sedang bersitegang, atau dikenal dengan era Perang Dingin.

“Kedua kubu tersebut ingin mempertahankan dan memperluas doktrin masing-masing, yaitu Kapitalisme yang dipimpin Amerika Serikat di satu sisi dan komunisme yang dipimpin Uni Soviet (ketika itu) di lain sisi,” terangnya.

Tiang panjang Kereta Api Cepat Jakarta Bandung/Budi Yanto/JBS

Lebih dari itu, Konferensi Asia Afrika mempunyai cita-cita mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi dengan menggalang kekuatan independen south-south.

Konferensi Asia Afrika tertatih-tatih. Setelah 67 tahun berlalu, negara-negara pelopor masih berkutat dengan kemiskinan, dan kemiskinan absolut. Ekonomi Sri Lanka dan Pakistan baru-baru ini terpuruk, mengalami gagal bayar utang luar negeri, memicu krisis politik.

Sri Lanka terancam kekurangan pangan dan bahaya kelaparan karena kekurangan devisa. Tujuh belas menteri mengundurkan diri akibat krisis. Perdana Menteri Pakistan dipaksa turun,oleh parlemen karena kegagalan mengelola ekonomi dan hutang Pakistan yang membengkak.

“Semua ini akibat pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang tidak bertanggung jawab serta mengandalkan utang luar negeri dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, mencapai hampir enam persen, jauh lebih tinggi dari suku bunga pinjaman dari Jepang yang umumnya maksimal sekitar satu persen saja. Proyek-proyek infrastruktur tersebut diinisiasi dan dibiayai terutama oleh China,” jelas Suharto.

Yang menyedihkan, pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut bukan untuk kepentingan nasional negara-negara bersangkutan. Tetapi lebih untuk kepentingan China dalam memenuhi ambisinya membangun OBOR (One Belt One Road), yang akan berdampak pada semakin efisien distribusi barang dari China ke negara-negara bersangkutan. China mendapat keuntungan berlipat ganda dalam pembangunan proyek infrastruktur OBOR, karena bertindak sebagai supplier sekaligus kontraktor proyek.

Indonesia juga membangun cukup banyak proyek infrastruktur dengan pembiayaan dari China. Salah satunya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang kontroversial.

Pertama, biaya proyek membengkak dari hanya sekitar 4,5 milar dolar AS menjadi 8,1 miliar dolar AS. Pembengkakan biaya proyek seperti ini tidak lazim dan tidak dapat diterima.

“Karena itu kami Front Nasional Pancasila menuntut DPR menunjuk auditor internasional yang independen untuk melakukan audit investigasi atas membengkaknya biaya proyek tersebut,” pinta Suharto.

FNP tidak dapat menerima DPR berdiam diri. Khususnya, kedua, setelah pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dialihkan dari pembiayaan B-to-B menjadi pembiayaan APBN. Artinya, secara komersial proyek Kereta cepat ini sudah tidak layak.

“Selain itu, pembiayaan proyek komersial melalui APBN secara langsung terindikasi kuat melanggar UU keuangan negara. Terutama proyek ini adalah proyek patungan dengan asing,” terangnya.

Untuk itu, sekali lagi, FNP bersama rakyat Indonesia, menuntut DPR melakukan investigasi menyeluruh terkait biaya proyek yang melonjak tidak masuk akal, kelayakan finansial proyek, risiko keuangan di masa depan serta kerugian divestasi aset BUMN.

“Karena pembangunan infrstruktur yang terkesan sangat asal-asalan sudah membahayakan keuangan BUMN dan keuangan negara. Beberapa aset BUMN harus dijual akibat kesulitan keuangan, antara lain beberapa jalan tol dan Bandara. FNP juga meminta pemerintah mengendalikan utang luar negeri  sebaik-baiknya, termasuk utang asal BUMN yang dapat dikategorikan sebagai hidden debt,” tandas Suharto. (red/cr)