CERI Pertanyakan Dasar Hukum Dirkrimsus Polda Riau Sebut Pidana Ilegal Mining Bisa Diterapkan Jika OTT

0
70

PEKANBARU – Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau Kombes Ferry Irawan enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pasal dalam Undang Undang Minerba yang menyatakan penambangan secara ilegal baru bisa dipidana bila terjaring tangkap tangan.

Menjawab konfirmasi media Selasa (17/5/2022), terkait dugaan tambang ilegal PT Batatsa Tunas Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu, Ferry hanya mengatakan saat ini pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut.

“Kita tunggu dari saksi ahli kementerian,” jawab Ferry saat ditanya pasal apa yang mengharuskan tertangkap tangan agar bisa dipidana.

Dilansir berbagai media, pada Senin (16/5/2022), Ferry dalam jumpa pers yang dihadir Kabid Humas Polda Riau Kompol Sunarto itu menyatakan, menurut Undang Undang Minerba, jika kegiatan yang tertangkap tangan melakukan aktivitas, baru bisa masuk unsur pidananya.

Menanggapi pernyataan Polda Riau tersebut, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Selasa (17/5/2022), menyayangkan pernyataan Polda Riau tersebut.

“Jika Direskrimsus Polda Riau mengatakan pihaknya menunggu keterangan ahli, mengapa Direskrimsus berani mengeluarkan pernyataan itu di media lebih dini, apa tidak membuat publik bingung ?,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri soal tertanngkap tangan atau _op heterdaad_ itu adalah mengenai kecukupan bukti permulaan untuk bisa langsung diadakan penyidikan termasuk upaya paksa langsung ditahan jika ancaman pidana/perbuatannya memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHAP. Jadi kalaupun tidak tertangkap tangan, penyelidikan bisa dilakukan untuk mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan. Kan banyak saksi termasuk pembeli (penadah?) material hasil penambangan illegal itu, pihak pengangkut dan seterusnya, alat bukti fisik masih ada berupa bekas galian dan lain lain. Terduga pelaku sendiri sudah membuat surat pengakuan melakukan perbuatan itu meskipun kemudian dicabut tanpa alasan yang sah menurut hukum yang jelas mereka tidak dipaksa membuat surat itu.

*Berawal dari Laporan CERI*

Mengenai kasus dugaan tambang ilegal PT Batatsa Tunggal Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu tersebut, Yusri membeberkan, CERI lah yang pada awalnya melapor ke Inspektur Tambang Provisi Riau.

Awalnya CERI mendatangi kantor Inspektur Tambang Riau di Jalan Arifin Ahmad pada 7 Januari 2022. Lantaran tidak bertemu dengan Inspektur Tambang, CERI lantas berkomunikasi dengan Inspektur Tambang Provinsi Riau Diary Sazali Puri Dewa Tari melalui sambungan telepon.

“Kami sampaikan laporan tersebut ke Inspektur Tambang Riau. Laporan kami tersebut berdasarkan informasi yang kami peroleh dari masyarakat dan kami juga telah turun ke lapangan. Selain itu juga karena adanya laporan penghentian operasi terhadap kedua IUP tersebut atas perintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir pada 6 Desember 2021, karena belum ada ijin lingkungannya” ungkap Yusri.

“Laporan kami tersebut kemudian ditindaklanjuti Inspektur Tambang Riau. Lantas mereka memanggil kedua perusahaan itu. Pada tanggal 11 Januari 2022 pagi dihadiri dari Ditkrimsus Polda Riau, kedua perusahaan itu membuat pernyataan bahwa mereka akan menghentikan kegiatan pengurugan tanah. Namun pada sore harinya, mereka kembali membuat pernyataan di atas meterai yang mencabut pernyataan mereka pada 11 Januari 2022 pagi itu, apakah tindakan itu sama saja membangkang pada aparat penegak hukum ?”, ungkap Yusri.

Inspektur Tambang Riau mengirim semua pernyataan kedua perusahaan tersebut kepada CERI, termasuk pernyataan yang mencabut pernyataan awalnya itu.

Mungkin karena ada pencabutan surat pernyataan itulah kemudian menurut Yusri, Inspektur Tambang Riau mengundang Ditreskrimsus Polda Riau untuk meninjau lokasi kedua tambang tersebut di Kabupaten Rohil pada 12 Januari 2022.

Bahkan menurut Yusri, pada saat Inspektur Tambang dengan pihak petugas Polda ada di lokasi, sekitar jam 15.51 wib pada 12/1/22, Yusri bertanya pada Inspektur apakah perusahan tersebut masih melawan ?, masih kata Inspektur, kemudian Yusri bertanya lagi, petugas Polda apa sikapnya ?, Inspektur tambang hanya menjawab kami masih dilapangan, semua dialog Yusri dengan Inspektur Tambang masih tersimpan hingga saat ini, jika diperlukan siap diperlihatkan”, kata Yusri.

Sehingga kata Yusri, jika penjelasan Humas Polda kemaren dilapangan bahwa tidak ada kegiatan apapun, apa mungkin Inspektur Tambang berbohong kepada saya?, tanya Yusri.

Tim CERI dan LPPHI pada 21 Januari 2022 juga melihat dan mendokumentasikan langsung bekas lokasi pengurugan tanah di Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir.

Kegiatan pengurugan tanah oleh PT BTP dan PT BBM menurut Yusri setidaknya selain diduga melanggar Pasal 160 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH karena beroperasi tanpa ijin lingkungan, jika tak bayar pajak tambang, maka termasuk melanggar Peraturan Gubernur tentang pajak dan retribusi daerah.(jaksat/reda)