Nasib Demokrasi Setelah 24 Tahun Reformasi: Trigger Serupa 1998 Muncul

0
250

JAKARTASATU.COM – Diskusi Publik LP3ES – Twitter Space Prof Didik J Rachbini bertajuk Nasib Demokrasi Setelah 24 Tahun Reformasi” berlangsung  22 Mei 2022. Pembicaranya Dr. Hendrio Satrio Dosen Universitas Paramadina, Dr. Wijayanto Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES/Dosen Fisip UNDIP dan Dr Herlambang Wiratraman, AkademisiUGM, LP3ES dipandung Host Prof. Dr. Didik J Rachbini langsung.

Dr. Hendri Satrio memaparkan bahwa terkait agenda 24 tahun reformasi, ada yang menarik ajakan dari Prof. Azyumardi Azra untuk melakukan reformasi jilid 2 dengan damai. “Tantangan reformasi di usia ke 24 tahun sekarang amat besar. Terbaru adalah kelalaian Kemendagri dalam menerbitkan aturan pelaksanaan yang sesuai mekanisme demokratis dengan pemilihan umum/Pilkada. Penggunaan UU No 10 hanya cocok digunakan bagi pejabat publik yang sedang kunjungan ke luar negeri dalam jangka waktu pendek (5-6 bulan). Sementara pejabat yang ditunjuk untukmenggantikan pejabat definitif kepala daerahdi khawatirkan terlalu lama menjabat sebagai Plt. Karena pejabat baru hasil Pilkada kemungkinan baru akan dilantik pada 2025. Penunjukan langsung pejabat tanpa Pilkada hanya akanmengulang keburukan masa orde baru,” jelas Hendri.

Yang lebih gamblang Hendri menyoroti  soal 24 tahun reformasi ini adalah munculnya letupan-letupan kecil yang kemungkinan menjadi trigger perubahan dalam masalah ekonomi nasional, mulai muncul di sana sini. “Salah satunya adalah melemahnya nilai rupiah terhadap US Dollar. Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, serta kenaikan harga BBM adalah trigger yang serupa dengan 1998 ketika terjadi kelangkaan susu bayi dan telur ayam,” tegasnya.

Masih kata Hendra tantangan lain dari langkah yang dinilai bisamerusak demokrasi dan kepatuhan terhadaphukum tatanegara adalah Mengenyampingkanpetunjuk dan putusan Mahkamah Konstitusi(MK). Contoh paling nyata adalah Putusan MK tentang UU Ciptakerja yang harus direvisinamun sampai kini belum juga ada tindak lanjut.

Presiden Jokowi semestinya menempatkan masalah HAM dan agenda anti korupsi padalevel pertama concern sebagai kepala negara. Hal itu tentunya harus dilakukan di tengah serangan berat ke arah kemunduran demokrasi di Indonesia. Jokowi seharusnya menggerakkan seluruh elemen rakyat untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dan bukan dengan memainkan drama anti demokrasi dengan memerintahkan pendukungnya untuk menunggu arahan terkait capres 2024,”ungkapnya.

Hal serupa disampaikan  Dr. Wijayanto bahwa Serangan terhadap demokrasi di Indonesia saat ini merupakan serangan paling kuat yang jika ditinjau dari beberapa sisi, potensialmembunuh demokrasi. Beberapa refleksimengisyaratkan kondisi aktual demokrasiIndonesia dibanding 1998 yakni :

Sisi Struktural

Sisi institusional

Sisi Agency

Sisi kultural

Pada Sisi struktural, Pelemahan nyata KPK dengan revisi UU KPK pada 2019 merupakan salah satu penanda nyata dari olgarki yang telah melakukan konsolidasi demikian cepat sampaidengan 2019. Pelemahan KPK sempat dicoba pada sebelum 2014 dengan operasi Cicak vs Buaya. Agenda konsolidasi oligarki terutama adalah untuk terus melakukan pembajakan demokrasi di Indonesia secara sistematis.

Terjadi pelemahan masyarakat sipil dengan tidak adanya protes-protes terhadap kerapnya kenaikan BBM, dan tidak begitu kuatnya penolakan terhadap UU Ciptaker. Kampus jugadilemahkan dengan ancaman sanksi bagimahasiwa yang melakukan aksi protes. Aktivis yang merapat kepada kekuasaan menjadi catatan lain. Terjadi penggerusan kebebasan pendapat dan kebebasan publik berbicara di ruang publik,” ungkapnya.

Sisi Institusional, pemilu yang semula didesain untuk memilih wakil rakyat dibajak oleh oligarki menjadi penyambung lidah oligarki. Hal itu karena pemilu hari ini telahmenjadi ajang money politik. Semakin mahaldana yang digelontorkan menjadi penentukemenangan. Diperburuk oleh feodalisme yang masih mengungkung partai politik.

Sisi Agency, Pemilu yang memilih wakil-wakil rakyat di parlemen dan para pejabat eksekutif yang semula diharapkan menjadi koridor terdepan dalam memperkuat demokrasi. “Ternyata berbalik menjadi aktor-aktor yang memunggungi demokrasi. Padahal para wakil rakyat dan pejabat eksekutif adalah mereka yang telah dipilih melalui mekanisme demokratis,”katanya lagi.

Politik Identitas Kadrun dan Cebong  

Sisi Kultural, Demokrasi membutuhkanbudaya politik yang sehat. Sayangnya, hal itu belum menjadi kebutuhan yang terdepan di Indonesia. Feodalisme masih menjadi hambatan terbesar elit politik yang menghalangi agenda membangun budaya dialog dan berbeda pendapat. Perbedaan pendapat bahkan telahmenjadi petaka bagi aktivis yang mencoba berbeda pendapat, sebagaimana yang dialamioleh Haris Azhar dan Fathia. “Sementara di akar rumput yang seharusnya menjadi ajang diskusi sehat, terbelah oleh politik identitas Kadrun dan Cebong,”ujarnya.

Proyeksi ke depan, masyarakat sipil amatperlu melakukan konsolidasi diri, denganmempengaruhi aktor-aktor di partai politik yang berpikiran progresif untuk melakukanperubahan diri masig-masing. Di antara LP3ES sebagai elemen masyarakat sipil yang mengadakan Sekolah Demokrasi.

Terkait Pemilu 2024, Dr. Wijayanto mengatakan ruang publik kita harus dididik untuk tidak melulu melakukan jurnalisme pacuan kuda” yang amat riuh di pinggir arena tapi tidak mengetahui substansi dari kegiatan tersebut. Publik harus diingatkan untuk menjadikan Pemilu 2024 ke arah tinjauan yang lebih substantif. Kesadaran untuk melihatkebijakan politik yang terus menerus terjadinya eksploitasi terhadap alam dan sumber dayaalam, seperti yang terjadi pada area Wadas dandi lain tempat.

Bagaimana politik dan keputusan politik dapat menjinakkan oligarki, menghentikan politik uang, perjuangan gender, dan lainnya. Singkatnya, masyarakat sipil harus didorong ke tema percakapan-percakapan kehal-hal yang lebih substansial,”paparnya.

Dr. Herlambang P Wiratraman mengatakan  ada banyak harapan publik pada masa awal reformasi yang diharapkan akan bekerja memperkuat reformasi sistem hukum dan pilarkonstitusi. Sebagai imajinasi agar masaah-masalah hukum di Indonesia teratasi dengan reformasi sistem hukum.

Berangkat dari amandemen 4 kali konstitusi, ada banyak lembaga baru dibentuk yang diharapkan akan memperkuat hak hak dasarwarga negara yang diatur dalam konstitusi di antaranya LPSK. Reformasi juga mengoreksi begitu banyak aturan untuk perlindungan warga negara seperti UU pers, UU HAM, ratifikasi perjanjian internasional yang banyak diadopsi pemerintah. Juga reformasi peradilan. Reformasi hukum ketika itu ingin sedapatnya menjangkau rasa keadilan publik.

Namun, ternyata ada hal-hal yang tidak selesai. Dari kacamata politik kekuasaan danstudi-studi tentang kembalinya otoritarianisme, regresi demokrasi di Indonesia dan reorganisasiyang dimanfaatkan kekuatan-kekuatan predator. Terjadi pembajak agenda reformasi yang terlihatsejak awal,” jelasnya.

Terdapat 5 palang pintu yang jadi hambatan terbesar demokrasi konstitusional dari sudut pandang hukum yakni Kesatu, Impunitas yang menyebabkan gagalnya tindakan hukumterhadap para pelaku pelanggaran HAM masa orde baru dan koruptor yang tidak bisadimintakan pertangggung jawaban. Kedua, Terjadi kekerasan yang melibatkan faktor politikatau struktural dalam kasus-kasus konflik lahandan sumber daya alam. Fakta tragis, kekerasandan pelanggaran HAM tersebut terus terjadi berulang. Ketiga, Situasi ini jadi penanda besarbegitu kuatnya politik oligarki yang masukdalam sistem kekuasaan. Tak heran, korupsiterus terjadi, institusionalisasio semakin lekatdalam anggaran negara. Eksploitasi SDA dalammekanisme perizinan terus terjadi. KPK justrumasuk dalam perangkap institusionalisasi. Keempat, Terjadi pelemahan dan pelumpuhankebebasan dasar. Kebebasan pers, kebebasansipil. Represi, kriminalisasi melemahkandemokrasi konstitusional melalui seranganmedia, polarisasi dan pendangkalan via proses manipulasi. Kelima, publik memerlukan carapandang baru dalam demokrasi konstitusional. kajian tentang bagaimana kekuasaan justrumemanfaatkan instrumen demokrasi via kelembagaan demokrasi. (RED/JAKSAT-ON)