Kapolri Tanggapi Kebijakan Ekspor, Itu Aneh. Kepolisian Bermain di Luar Domainnya, Sangat Tidak Wajar

0
154

Pengantar

POLRI ucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah mengeluarkan kebijakan dibukanya kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang sempat dilarang. Kabar terbaru ini terkait Divisi Humas, Mabes Polri nampaknya melakukan kesalahan fatal dalam membuat postingan di Twitter namun kini sudah dihapus. Namun tangkapan layar Nitizen memang luar biasa meski sang admin telah menghapus dalam hitungan menit tetapi lebih cepat dengan netizen. Postingan yang langsung dihapus oleh admin akun Twitter Divisi Humas Mabes Polri, namun siapa yang menyangka jika mereka kalah cepat dengan netizen yang sudah memantau. Postingan Divisi Humas Mabes Polri di Twitter itu ternyata sudah lebih dahulu di screen shoot (SS) oleh netizen yang mengetahui unggahan tersebut. Meskipun sudah dihapus, postingan Divisi Humas Mabes Polri itu membuat netizen bereaksi atas sikap Korps Bhayangkara tersebut. Cuitan Divisi Mabes Polri tentang ekspor CPO yang langsung dihapus (Twitter @graham_asscot) “Kenapa lu hapus, Min??? Sudah pada screenshot loo, hahaha,” tulis akun @graham_asscott, dlaman Hops.ID, Senin, 23 Mei 2022. Berikut ini kami turunkan analisa yang sangat tajam dari pengamat politik Radhar Tribaskoro berjudul lengkap: Kapolri menanggapi kebijakan ekspor, itu aneh. Kepolisian bermain di luar domainnya, sangat tidak wajar.

Selamat menyimak.

Redaksi

Kapolri menanggapi kebijakan ekspor, itu aneh. Kepolisian bermain di luar domainnya, sangat tidak wajar.

Apa motivasinya?

Apa yang dilakukan oleh Kapolri dalam kasus ini identik dengan perilaku TNI di masa Orde Baru. Dengan dalih menjaga kondusivitas di masyarakat, aparat TNI mencampuri hampir semua urusan publik. Atas tindakannya itu, mereka berlindung di balik doktrin Dwifungsi ABRI.

Kapolri Listyo pantas diduga menjalankan politik Dwifungsi yang telah ditinggalkan oleh TNI. Ia merasa harus mengurusi semua hal, termasuk kebijakan ekspor sawit.

Motivasi kedua, kapolri mengirim sinyal kepada oligarki penguasa industri sawit, “Hey gaes, saya koncomu lho.”

Sinyal itu penting untuk menarik garis demarkasi. “Kepolisian berbeda dengan Kejaksaan.” Kepolisian tidak akan mengganggu bisnis industri sawit.

Dalam konteks itu para analis politik menyimpulkan, pertarungan Jokowi dan Megawati semakin nyata. Pertarungan itu menyebabkan aparat hukum terbelah: kejaksaan berada di sisi Megawati, sementara Kepolisian berada di sisi Jokowi.

Pertarungan 2024 sudah dimulai, saudara-saudara. Bersiaplah untuk power showdown yang lebih keras dan bertenaga.

PENULIS : RADHAR TRIBASKORO