Tren Tansformasi Media dan Implikasinya Pada Kampanye Pemilu 2024

0
228

Jakartasatu— Teori “Tragedy of The Common” tepat untuk menggambarkan dampak buruk dari tahun politik 2018-2019 ketika pemilihan Presiden berlangsung dalam suasana ruang publik yang penuh dan dijejali anasir-anasir buruk (buzzer) yang telah bertindak tanpa keadaban, dan merusak demokrasi. Akibatnya bisa berakibat sangat buruk bagi ketahanan nasional di mana sistem sosial budaya akan terlemahkan secara perlahan dan dapat mengakibatkan kematian ruang publik pelan-pelan. Demikian disampaikan Prof Dr Didik J Rachbini pada diskusi publik di Kampus Paramadina yang bertajuk “Tren Tansformasi Media dan Implikasinya Pada Kampanye Pemilu 2024″ pada Sabtu (11/06/2022).

“Jika situasi tersebut tidak dimanage dengan baik (unmanaged common) oleh para pemangku kebijakan, maka keadaban di masyarakat akan hilang dan hubungan sosial politik tidak akan mempunyai masa depan yang baik bagi perkembangan demokrasi,” tambah Prof Didik.

Untuk menjaga keberlangsungan ruang publik yang sehat, maka harus diberlakukan norma dan aturan main yang dapat menjaga agar pemanfaatannya tidak melewati ambang batas kapasitasnya.

Buzzer adalah fenomena baru, begitu pula dengan relawan. Relawan pilpres, relawan gubernur dan relawan bupati. Kedudukan buzzer dan relawan sehabis pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi tidak jelas. Dia ada di bawah karpet kekuasaan, dipelihara dan dibiarkan.

“Sayangnya, para akademisi ilmu komunikasi tidak melakukan kritik tegas dan memadai terhadap “hama” demokrasi tersebut. Padahal para buzzer tersebut tidak mempunyai status jelas, menempel ke negara dan dapat merusak common resouces ruang publik,” pungkasnya.

Sementara itu dosen Universitas Paramadina, Dr Prabunindya Revta Revolusi menyatakan bahwa transformasi media tidak bisa dihindarkan dan pasti terjadi.

“Media adalah elemen penting bagi keberlangsungan demokrasi di sebuah negara. Pada musim mendekati pemilu seperti di Indonesia, media akan didekati oleh parpol-papol, dan juga para tokoh politik. Hal itu disadari karena juga alat pembentuk opini publik yang mempunyai power sangat hebat dalam pembentukan opini publik, kata mantan praktisi media tersebut.

Agenda setting adalah super power media yang amat berbahaya jika digunakan oleh kelompok kepentingan untuk membentuk opini publik. Sementara publik sendiri adalah subyek pasif yang akan menerima infomasi satu arah, yang dilemparkan media. Akan menjadi berbahaya jika agenda setting negatif yang dijejalkan kelompok kepentingan melalui kekuatan media akan diterima begitu saja oleh publik.

“Aplikasi Peduli Lindungi adalah contoh dari betapa difusi inovasi melalui agenda setting media digunakan untuk membentuk perilaku publik yang baru. Jika dulu pada awalnya diperkirakan Peduli Lindungi akan sulit diterima masyarakat, maka kini aplikasi tersebut telah menjadi kebutuhan baru masyarakat dalam beraktivitas paska diberlakukannya wajib download aplikasi Peduli Lindungi,” tambah Prabunindya.

Setelah mengalami evolusi dan metamorfosa media sejak penggunaan orasi oleh para orator sebagai medium penyampai opini pada era sebelum konvensional media (televisi, radio, suratkabar), kini jpada era New Media telah berkembang lebih individual melalui platform-platform yang digunakan secara privat (IG,FB, tiktok, twitter,dll). New Media digunakan di ruang-ruang pribadi publik.

“Hasilnya, tidak ada ruang diskusi, dan kesimpulan yang dihasilkan dari interpretasi terhadap informasi yang diterima di ruang-ruang publik menjadi tidak matang dan premature. Namun, dampaknya pada perilaku individu tetap sama. Perilaku media terhadap perkembangan teknologi digital/informasi juga berimbas pada pensikapan redaksi dalam penentuan topik berita yang akan ditayangkan. Redaksi sekarang malah cenderung menyerap informasi apa yang tengah tren di media sosial sebagai proses dialektika media informasi,” urai Pranindya lagi.

Menurutnya kemudian, media harus menjadi buffer terdepan untuk mencegah kekacauan informasi publik, dengan berperan sebagai pengontrol dan menyebarkan informasi, agar publik dapat mencari informasi legitimate dengan merefer pada media konvensional.

Dosen senior kampus Paramadina Abdul Malik Gismar pada kesempatan yang sama menyebutkan, media sosial terkini telah berkembang begitu jauh hingga pada pembentukan opini publik dalam memenangkan kandidat politik tertentu.

“Terbaru adalah kemenangan Marcos Jr. anak dari mantan presiden Filipina Ferdinand Marcos yang menang pemilu Filipina karena banyak menggunakan aplikasi tiktok pada tim kampanyenya,” kata Abdul Malik.

“Meski demikian negara memang harus tegas dalam mengontrol dan mengatur informasi yang beredar di medsos tanpa harus bertindak represif terhada ruang publik masyarakat. Contoh terkini adalah Rusia yang langsung mengendalikan media sosial di Rusia dalam upaya mendukung target perang di Ukrania. Begitu pula negara lain,” tutup Abdul Malik Gismar.

(YOS JAKSAT)