Panja Dugaan Penyimpangan Investasi Telkom dalam lewat Telkomsel di GOTO Sebesar Rp6,3 triliun

0
72
Agustinus Edy Kristianto/ist
Masyarakat sebaiknya ambil peduli dan turut mengawasi Panitia Kerja (Panja) Investasi BUMN di Perusahaan Digital yang pada Rabu, 8 Juni 2022, dibentuk oleh Komisi VI DPR. Terlepas dari nanti hasilnya apa, gembos atau tidak, tetapi itulah cara politik yang bisa ditempuh untuk “menggugat” dugaan penyimpangan dalam investasi Telkom melalui Telkomsel di GOTO sebesar Rp6,3 triliun.
Cara politik adalah pilihan yang baik di tengah situasi yang tak terlalu menguntungkan. Sebab cara hukum sampai saat ini terbilang membentur tembok kekuasaan.
OJK gemetar ketakutan tampaknya. Sementara KPK sedemikian loyo untuk memilih tidak mengusut perkara yang menyinggung pihak yang sedang berkuasa. Ia telah gagal mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat yang seharusnya sama di mata hukum. Itulah mengapa ia dihukum oleh hasil survei Indikator (18-24 Mei 2022) yang menempatkannya sebagai lembaga nomor enam tidak dipercaya publik, di bawah Polri, Kejagung, dan Pengadilan.
Saya sepakat dengan usul eks pegawai KPK Rasamala Aritonang yang bilang KPK dibubarkan saja, anggarannya untuk memperkuat lembaga penegak hukum lain.
Secara filosofis dan prinsip, bagi saya, KPK telah menyimpang dari amanat Reformasi, tak ada gunanya lagi untuk mengakselerasi Kejaksaan dan Kepolisian, buang-buang anggaran, integritas dan etika pimpinannya patut dipertanyakan (kasus Lili Pintauli Siregar), dan kecenderungan penanganan kasusnya yang sesuai selera pihak tertentu. Ia, sebagai cabang eksekutif seturut UU KPK hasil revisi, sangat mungkin menjadi alat pihak yang berkuasa untuk menggunting lawan melalui politik penanganan kasus korupsi.
Jika KPK bisa memproses kasus Formula E dan bersusah payah membangun teori kasus (karena bukan OTT), lalu mengapa KPK menolak laporan kasus GOTO saya sejak meja paling depan (pengaduan masyarakat)? Apakah karena berhubungan dengan Menteri BUMN, yang mungkin memiliki rivalitas dengan Gubernur DKI Anies Baswedan?
Mengapa pula KPK tidak ganas mengusut kasus dugaan korupsi pada proyek pabrik amoniak Banggai yang melibatkan Rekind (anak BUMN Pupuk Indonesia) dan PT Panca Amara Utama (yang pengurusnya kakak Menteri BUMN) meskipun telah ada hasil audit BPK? Mengapa kasus investasi PT PINS (anak BUMN Telkom) di Tiphone (TELE) senilai Rp1,5 triliun yang sudah diselidiki itu tak diteruskan lagi? Mengapa kasus investasi PGN di Blok Muriah senilai hampir Rp1 triliun dipendam? Apakah karena kasus-kasus itu berkaitan dengan orang kuat yang duitnya banyak?
Siapa tahu!
Sebaliknya, kita tak perlu terlalu ambil peduli dengan rally harga saham GOTO di bursa yang ditutup Rp384 (Kamis, 9 Juni 2022). Sejak awal saya tegaskan tidak ada urusan dengan itu. Mau harganya naik 1.000% sekalipun tidak menghapuskan fakta adanya dugaan skandal investasi Rp6,3 triliun tersebut. Harga saham hanya mencerminkan jual-beli para pihak pada waktu dan harga tertentu (yang kita tahu belajar dari kasus Jiwasraya, ternyata bisa dikendalikan/diatur oleh pihak-pihak tertentu).
Kita pun tak perlu bingung dengan klaim mengenai GTV (Gross Transaction Value), jumlah unique user, dsb karena hal itu perlu diverifikasi lebih lanjut (jangan-jangan sekian persennya akun tidak aktif).
Jangan pula mudah terkesima dengan rencana bisnis bla-bla-bla yang terdengar indah, sebab masa depan adalah sesuatu yang belum pasti sedangkan duit Rp6,3 triliun sudah pasti dikeluarkan (perbuatan sudah terjadi). Pertanyakanlah segala klaim mereka soal investasi dari raksasa-raksasa seperti ADIA, Google, Tencent dsb di GOTO. Mana duit tunainya? Berapa riilnya yang disetor? Sebanyak Telkom-kah? Mengapa Rp6,3 triliun hanya dihargai 3%? Mengapa ada saham pemilik lama dibuyback setelah duit Telkomsel masuk?
Pertanyakan juga cara mereka menghitung valuasi dan aset, termasuk Goodwill yang Rp93 triliun itu. Tanyakan juga aset tak berwujud salah satunya merek dagang yang senilai Rp4 triliunan itu.
Apa dasarnya Merek Dagang Gojek, MOKA, dan Tokopedia senilai itu? Lalu bagaimana jika nanti pengadilan memutuskan berkekuatan tetap bahwa Merek GOTO tidak bisa didaftarkan karena sudah dimiliki pihak lain (PN Niaga Jakarta Pusat beberapa hari lalu memutuskan untuk menerima eksepsi GOTO dalam sengketa merek yang diajukan PT Terbit Financial Technology. Tapi Terbit masih bisa mengajukan upaya hukum lanjutan).
Ada FGD yang dibikin pihak Telkom antara Direksi dan wartawan di Yogyakarta. Isinya menegaskan perulangan tentang pentingnya sinergi dan added value investasi Telkom di GOTO. Sinergi, added value, kolaborasi, pelanggan baru dari para mitra dan sejenisnya bagus-bagus saja tapi tidak perlu dengan keluar Rp6,3 triliun yang diberikan kepada start-up yang fundamentalnya berantakan dan di masa depan tidak bisa menjamin profitabilitas. Tapi itu semua sudah saya jawab melalui analisis bahwa KONEKSI POLITIK yang memungkinkan GOTO leluasa berbisnis, bahkan negara mengakomodasi sejumlah perubahan regulasi untuk memuluskan bisnis GOTO.
Mengapa Telkom berani pasang badan melalui penjelasan di bursa dengan mengatakan tak ada afiliasi dan benturan kepentingan dalam transaksi itu?
Jika melalui kasus GOTO ini masyarakat tetap tidak siuman dari pingsan dan para pejabat/otoritas acuh tak acuh maka kita akan membuka pintu yang semakin lebar bagi para pelaku untuk semakin leluasa mengeksploitasi sumber daya dan koneksi politik untuk membesarkan bisnisnya yang lain dan memperlebar jurang kesenjangan sosial ekonomi.
Asal tahu saja, saya kutip dari Market Screener, saat ini setidaknya ada 50 lebih perusahaan yang dimiliki/terafiliasi kakak Menteri BUMN. Dari sekian itu, baru dua yang terungkap ke publik karena berkaitan dengan dugaan skandal, yakni GOTO (dari GOTO, setidaknya Boy saat ini memiliki aset saham senilai Rp300-an miliar) dan Panca Amara Utama. Yang lain bisa jadi sudah dan tengah menanti giliran untuk disokong negara.
Para anggota DPR sebaiknya fokus pada hal-hal yang mudah dicerna nalar publik dan menyentuh rasa keadilan umum. Fokus pada keputusan investasi Telkom, follow the money, koneksi politik, afiliasi dan benturan kepentingan, serta preseden investasi sejenis (misal di TELE) yang terbukti rugi parah dan merugikan negara, kemudian mempertanyakan mengapa proses hukum tidak pernah dilakukan terhadapnya.
Jangan terkesima dengan janji-janji dalam proposal bisnis GOTO semata yang bisa mereka lambungkan setinggi-tingginya.
Business Judgement Rule macam apa dari BUMN yang bisa dibenarkan untuk berinvestasi Rp6,3 triliun di perusahaan rugi yang di dalamnya ada hubungan afiliasi dan benturan kepentingan antara Menteri BUMN dan kakaknya?
Membuka kemungkinan bagi BPK untuk mengaudit ke mana larinya duit Rp6,3 triliun itu adalah hal yang sangat produktif. Menghadirkan pihak-pihak lain yang berhubungan langsung dengan transaksi itu juga sangat baik, misalnya, Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro, pihak Ernst & Young sebagai penilai, Managing Partner Umbra Law Office (yang mengurus hulu ke hilir perjanjian investasi), Komisaris GOTO merangkap Komut Telkomsel Wishnutama Kusubandio, Komut GOTO Boy Thohir selain Menteri BUMN…
Sangat tidak adil dan wajar masyarakat mempertanyakan/menganggap BUMN terlihat begitu peduli kepada perusahaan kakak Menteri BUMN dengan menyerahkan Rp6,3 triliun (Rp2,1 triliunnya berupa pinjaman konversi tanpa bunga). Tanpa bunga! Apa NKRI dibentuk untuk menjadi Tanah Air keluarga Menteri BUMN semata?
Jangan biarkan masyarakat menelan mentah-mentah terpaan publikasi/counter pihak sebelah yang mengatakan investasi ini untunglah, sinergilah, dsb. Pertanyakan dari mana dana untuk memobilisasi opini publik itu, jangan-jangan dari BUMN juga, melalui Tim 100-lah, Tim Mandiri-lah dsb.
Pada ujungnya Presiden Jokowi adalah kunci. Makin kuat persepsi masyarakat bahwa Jokowi adalah pelindung bisnis kelompok tertentu!
Separuh lebih masalah akan selesai kalau ia menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot pembantunya yang berpotensi mengacak-acak dan mengeksploitasi tatanan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi/keluarga/kelompoknya. Selama masih bercokol di situ, selama itu pula kewenangan dan fasilitas melekat padanya yang bisa dipergunakan seturut selera dan kepentingannya. (Siapa dia memangnya bisa nampang di mesin ATM bank BUMN jika ia bukan Menteri BUMN).
Selanjutnya adalah proses hukum bagi yang terbukti bersalah! Semoga nantinya sejalan dengan respons US SEC (Securities and Exchange Commision) atas laporan saya terhadap Telkom di bursa New York atas pokok perkara yang sama.
Salam Parlemen.
Agustinus Edy Kristianto