CABE catetan babe: Kritik paling tajam dari Prof Kaelan atas UUD 45 perubahan

124
Anies Pastikan Keamanan Hewan Pendistribusian Di Jakarta Jelang Idul Adha Aman | IST
Anies Pastikan Keamanan Hewan Pendistribusian Di Jakarta Jelang Idul Adha Aman | IST

(Photo Prof Kaelan)

Menurut Siaran Pers Ketua DPD RI 23/6/2022 Pakar hukum Prof Dr Kaelan, MS di Jogyakarta mengatakan UUD 45 bukan diamandemen, tapi diganti.
Argumentasi Prof Kaelani didasarkana pendekatan hukum konstitusi. Pendekatan ini selama hampir 20 tahun tidak dihirau para defender perubahan UUD 45.
Hukum konstitusi menekankan pada prosedur perubahan. Defender abaikan prosedur sehingga hasil yang mereka bela2 itu ditolak penempatannya dalam Lembaran Negara karena format tak dikenal.
Prosedur perubahan verfassung anderung, menurut Prof Kaelani, perubahan yang diatur dalam UUD sendiri. Menurut saya UUD 45 tidak mengatur verfassung anderung. Verfassung wandelung, menurut Prof Kaelan, prosedur perubahan di luar yang diatur UUD.
Ppppp
Dalam teknik perubahan yangppp ppdikenal amandemen, tambahan. Kata Prof Kaelan terdapatppppp sekitar 90% pasal2pppp UUD 45 yang diubahpp/diganti. Ini, kata Kaelan, bppppukan amandemen tapi renew, mengganti. Apalagi content pasal2 tersebut tidak konsisten dan koheren dengan ppppPancasila, kata Kaelan.

Dengan janji mempertahankan Pembukaan UUD yang mengandung kelima sila Pancasila, kaum reformasi seolah hanya mengubah substansi yang tidak prinsip, sejatinya tidak demikian. Reformasi dengan systemnya sendiri membuat UUD baru.

Mengingat kehancuran demi kehancuran yang timbul akibat pemberlakuan (secara politieke macht) UUD Reformasi, misalnya saja tersebarnya kuman oligarkhi yang pandemic dengan pelbagai varian.
Saatnya untuk memberlakukan UUD 45 asli. Perubahan dengan addendum. Sepatutnya berpikir ulang, pemberlakuan peraturan perundangan, apalagi UUD, dengan politieke macht bukankah itu smokkelijke recht (penyelundupan hukum)?

Ridwan Saidi