Perlu ada persatuan rakyat untuk melakukan Perubahan Oligarki

1015

JAKARTASATU— Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul “Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan” di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu siang (26/6).

Tito Roesbandi Ketua KPI dalam sambutannya menyampaikan kenapa harus ada persatuan rakyat untuk melakukan Perubahan, dari Kajian terhadap tingkah laku Oligarki Politik dan Oligarki Ekonomi ada 6 faktor : Satu, Mereka tetap mempertahankan zona nyaman mengatur kekuasaan untuk keuntungan mereka melalui Pemimpin Boneka dan rekayasa perundang-undangan.

Kedua, segala cara dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan status quo melalui keinginan perpanjangan masa jabatan dan 3 Periode jabatan Presiden.

Ketiga, Pemilu dengan Penyelanggara yang sudah merela pilih, tetap menggunakan dengan sistim kuno, pakai paku dan kotak kardus, dengan pengumpulan suara secara bertahap manipulasi peruganhan suara sangat mungki terjadi. Padahal beberapa tahun ini kemajuan Teknologi Komunikasi via internet sudah sangat pesat.

Keempat, Pencalonan Presiden dibatasi melalui Preshold 20%, sehingga penentuan capres hanya dilakukan oleh beberapa orang Oligarki Politik yang oleh disokong Oligarki Ekonomi.

Kelima, Ratusan Pejabat Bupati dan Walkot serta puluhan pejabat Gubernur diangkat, tentunya satu visi dengan status quo
Terakhir jika ada perselisihan Pilpres Mahkamah Konsitusi sekarang sudah berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Dimana konflik kepentingan terjadi. Status quo diuntungkan.

“Dari enam faktor bisakah berharap keperpihakan kepada rakyat, jelas tidak. Dari kajian inilah pentingnya perubahan mendasar dan tuntas harus dilakukan melalui Kedaulatan Rakyat bersatu dalam Koalisi Rakyat untuk melakukan Perubahan”, tegas Tito “dengan semangat Bandung Lautan Api harus merebut kedaulatannya” lanjut Tito

Pada kesempatan dialog kebangsaan tersebut, LaNyalla didampingi Senator asal Jawa Barat Eni Sumarni, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kepala Biro Pimpinan DPD RI, Sanherif Hutagaol.

Hadir pula Ketua KPI, Tito Roesbandi; Ketua Umum Gerakan Bela Negara Brigjend TNI (Purn) Purnomo; Tokoh Sunda sekaligus Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi SB dan sejumlah tokoh masyarakat; aktivis lintas elemen dan pegiat konstitusi.

Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah, Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat; Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman; Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Joko Juliantono; Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira; dan Pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah. Serta Syafril Sjofyan, Sekjen FKP2B, Aktisvis Pergerakan 77-78 sebagai Moderator. (R/jbs)