Memahami Pasal Krusial RUU KUHP: Layakkah “Perkosaan” Terhadap Istri Dipidana?

76
Ilustrasi keadilan hukum | pexels
Ilustrasi keadilan hukum | pexels

Pierre Suteki*

Berseliweran artikel dalam WA, FB, Instagram dll yang mengungkapkan kegelisahan warga atas beberapa DELIK KRUSIAL yang terdapat dlm RUU KUHP 2022 yang dipersoalkan banyak pihak. Ada apa sih kok bisa dipersoalkan oleh orang-orang terpelajar maupun tidak terpelajar? Why? Kalau saya amati, lebih banyak disebabkan oleh kekurangpahaman warga terhadap bahasa hukum perundang-undangan. Hal ini bisa terjadi karena proses pembahasan dan pasca pembahasan yang kurang melibatkan masyarakat umum, awam terhadap konten RUU tersebut. Artinya di sini masih ada kendala persoalan KOMUNIKASI HUKUM (Legal Communication).

Komunikasi hukum yang tidak baik akan berakibat pada timbulnya mis komunikasi yang berakibat lanjut pada misunderstanding terhadap pasal-pasal yang seharusnya bila dipahami dengan baik tidak akan menimbulkan keresahan apalagi penolakan yang tidak perlu. Misal persoalan “memperkosa istri sendiri dipidana”. Bahasa hukumnya tidak seperti itu. Bahasa hukumnya dapat kita simak pada Pasal 477 RUU KUHP sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
b. persetubuhan dengan Anak; atau
c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Coba kita analisis Pasal 477 RUU KUHP ini, mungkinkah seorang suami atau istri dipenjara karena melakukan perkosaan seksual atas keduanya?

Jawabnya sebagai berikut:

1. Mungkin.

Dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 479 ayat (1) maka bisa saja seorang suami memperkosa istrinya. Dengan syarat yaitu si istri sedang tidak mau berhubungan badan dan si suami melakukan kekerasan. Karena memang sudah ada kejadian.

Kasusnya yang pertama karena istri sakit-sakitan dan dipaksa berhubungan intim lalu istri meninggal.
Kasus ini terjadi di Denpasar pada 2015. Yaitu Tohari memperkosa istrinya yang sedang sakit-sakitan. Beberapa pekan setelah itu, Siti meninggal dunia. Atas hal itu, PN Denpasar menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada Tohari.

Kasus kedua istri dipaksa melakukan hubungan intim di hutan dengan alasan itu hak suami sesuai dgn agama tertentu. Kasus kedua ini dilakukan oleh Hari Ade Purwanto memaksa istrinya berhubungan badan di sebuah hutan di Pasuruan, Jawa Timur pada 2011. Hari beralasan sudah kewajiban istri melayani suami, sesuai agama yang ia yakini.
Namun pembelaan diri Hari ditolak dan akhirnya dihukum 16 bulan penjara. Putusan itu bergeming hingga tingkat kasasi dengan ketua majelis hakim Prof Komariah E Sapardjaja serta hakim anggota Suhadi dan Salman Luthan.

Jadi, kalau kita lihat kejadiannya sangat ekstrim. Tidak bisa kita generalisasikan karena memang pasangan itu tidak lagi bisa hidup bersama lagi sebagai suami istri.

2. Tidak mungkin.

Meskipun Delik ini adalah bukan  delik aduan tetapi karakter delik yang sangat privat ini bisa diperkirakan bahwa suami atau istri tidak akan melaporkan kepada pihak berwajib ketika terjadi “perkosaan” di antara keduanya bila mereka masih berkeinginan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Jadi kemungkinan pidana ini akan berjalan misalnya terkait dengan situasi ekstrim, misalnya sepasang suami istri sudah tidak hidup harmonis, sudah tidak bisa menyatukan diri sebagai suami istri lalu di antara mereka melakukan perkosaan seksual dengan alasan karena mereka masih terikat hubungan suami istri. Nah, dalam keadaan seperti ini, baik suami atau pun istri yang diperkosa dapat melaporkan kepada pihak berwajib, bukan?

Lalu, salahnya di mana Pasal 479 ini?

Jadi untuk dua kemungkinan di atas dapat dipahami bahwa, dalam keadaan normal tidak mungkin Pasal 477 ini mengancam kehidupan rumah tangga suami istri.

Mungkin kita perlu menanyakan apakah rumusan Pasal 477 RUU KUHP di atas merupakan hal yang baru? Kalau kita perhatikan ketentuan hukum yang sudah ada, ternyata ketentuan itu bukan hal yang baru. Definisi serupa juga tertuang saat ini dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hal itu sesuai dengan asas KUHP yaitu melakukan kodifikasi hukum.

Perbedaannya bahwa dalam UU PKDRT, tidak menggunakan istilah pemerkosaan, tetapi kekerasan seksual. Pasal 8 huruf a UU PKDRT berbunyi:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Adapun Pasal 46 UU PKDRT berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.

Jadi, kita perlu bijak menyikapi RUU KHUP ini agar kita bisa segera memiliki KUHP sendiri. Tidak ada satu pun UU yang sempurna dan memuaskan semua kepentingan. Di situlah dibutuhkan PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK.

Kewajiban Istri Dalam Kehidupan Seks Menurut Islam.
Sebagaimana kita pahami bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menyempurnakan keimanan dan menjadi salah satu sunah Rasul yang seharusnya dijalani setiap oleh umat Islam tanpa terkecuali. Tujuan membangun sebuah rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmahtentu menjadi idaman bagi semua pasangan suami istri.

Oleh karena itu, tentu suami harus mengerti apa yang menjadi tanggung jawab dan haknya, begitupula sebaliknya sang istri juga harus memahami peran dan tanggung jawabnya dan kewajiban istri terhadap suami dalam rumah tangga. Sesuai dengan ajaran yang telah diwariskan Nabi Muhammad saw.

Salah satu cara membahagiakan suami agar mendapat keluarga bahagia adalah dengan memenuhi dan melayani secara lahir dan batin. Ini merupakan kewajiban utama istri yang tidak boleh ditinggalkan.

Dari Thalqu bin Ali, Rasulullah saw bersabda,

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ فَلْتَأْتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ

“Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur.” (HR Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib)

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan, bahwa istri wajib melayani suami jika suaminya  meminta meskipun saat itu ia sedang ada pekerjaan lain. Hadis tersebut merupakan anjuran untuk lebih memprioritaskan ajakan suami untuk berhubungan intim dibanding pekerjaan lainnya.

Hadis lainnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

“Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa (sunah) sedangkan suaminya berada di rumah, kecuali dengan izinnya.” (HR Bukhari)

Masih dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا اَلْمَلآئِكَةُ حَتىَّ تُصْبِحَ

“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.” (HR Bukhari)

Menolak ajakan bersetubuh dengan suami tentu dapat menyebabkan suami menjadi kecewa dan menjadi timbulnya konflik dalam keluarga. Hal ini berpotensi akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Pada akhirnya jika hal itu sering terulang dan menjadi kebiasaan, maka akan menimbulkan kebencian suami.

Meskipun masalah ajakan berhubungan seks dianggap sepele, namun menolak ajakan suami untuk berhubungan intim akan menimbulkan dosa besar terhadap istri. Artinya, melayani suami selain sebagai tanggung jawab juga merupakan salah satu ibadah yang mengantarkan istri ke surga.

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, bagaimana jika istri sedang menderita sakit, sehingga merasa berat melayani suaminya. Apakah istri berdosa jika menolak ajakan suaminya? Sebagaimana diterangkan di muka, pada dasarnya, istri wajib memenuhi ajakan suami untuk berhubungan intim. Akan tetapi jika istri sedang sakit atau sedang mengalami gangguan psikis lainnya yang mengakibatkan berat melayani suaminya, maka suami tidak boleh memaksanya untuk berhubungan intim. Tapi, masih ada cara lain agar kebutuhan batin suami terpenuhi, yaitu dengan cara mencium, membelai, atau lainnya. Selama hal itu tidak membahayakan terhadap si istri.

Nabi saw bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan (orang lain).” (HR Ahmad,  Malik dan Ibnu Majah)

Allah swt juga berfirman dalam surah Annisa’ ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap terbaik suami adalah berlaku lemah lembut terhadap istrinya. Tidak memaksa si istri melakukan sesuatu yang berat untuk dilaksanakannya. Suami tidak boleh memaksakan syahwatnya tanpa memperhatikan kondisi istrinya. Maka jika istri terlihat merasa enggan melayaninya karena sakit atau meriang, hendaknya suami mencari tahu kondisi istrinya, bersabar dan berusaha menghilangkan  kekurangan yang ada pada istrinya (dikutip dari https://bincangsyariah.com/nisa/istri-sakit-apakah-boleh-menolak-ajakan-berhubungan-intim-suami/zulfikar, 30 Januari 2019).

Pierre Suteki | IST
Pierre Suteki | IST

Hukum negara di Indonesia dan hukum agama Islam sangat menghormati wanita dengan cara melindunginya dari tindakan kekerasan atau kesewenang-wenangan pihak lain sekalipun dari suaminya sendiri dengan dalih apa pun yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, suami istri memang harus berusaha saling memahami hak dan kewajibannya secara ma’ruf, arif dan bijaksana. Seks bukan masalah utama dan pertama dalam sebuah kehidupan rumah tangga, meski juga tidak boleh dianggap sepele. Yang terbaik adalah, jika ada masalah terkait keluarga, khususnya, segera kembalikan pada hukum Alloh dan Rasul-Nya tanpa mengesampingkan adanya hukum negara sama sekali.

#berhukumDGNRasa

Tabik…!

*) Prof Dr Pierre Suteki SH MHum,
Pakar Sosiologi Hukum yang juga dikenal sebagai pakar filsafat Pancasila