ANTHONI: MK MENJADI PENJAGA TIRANI & OLIGARKI

169
Anthony Budiawan/ist

JAKARTASATU.COM – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi  (MK) semakin jelas menjadi penjaga tirani dan oligarki.

“Putusan mengada-ada, minta jaminan kalau PT dihapus menjadi lebih baik: argumen konyol. MK seharusnya 1) evaluasi UU terhadap UUD yang tidak mencantumkan prasyarat apapun: Setiap Parpol boleh usung Capres. 2) MK wajib mengerti, tidak ada kepastian (jaminan) dalam menentukan masa depan yang penuh ketidakpastian,” jelasnya kepada Redaksi Jumat, 9 Juli 2022.

Lewat akun Twitter pribadinya, Anthony Budiawan juga pernah mengatakan bahwa seolah sepakat bahwa politik di Indonesia semakin brutal, bahkan menjurus kriminal. Di mana oligarki mengatur semua elemen pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia lantas menjabarkan bahwa awalnya, atau di tahun 2014 oligarki baru sebatas adu nasib. Pemimpin yang lemah dan nurut dipasang. Baru kemudian semua digasak.

“Awalnya oligarki adu nasib (2014), pasang pemimpin lemah, nurut, nekat, semua dilanggar, APBN digasak,” ujarnya pada 29 April 2022 di akun Twitternya.

Anthoni juga kini merespon atas putusan MK yang menolak PT 0% oleh Ketua DPD, La Nyala.

“Yang wajib dipertimbangkan adalah probabilitas pilihan, mana yang lebih baik bagi masyarakat atas dua alternatif pilihan, PT20% atau PT 0%: 2 capres atau 9 capres? 3) Alasan MK yg sangat tdk masuk akal tersebut secara langsung menelanjangi peran MK sebagai penjaga tirani, menghancurkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Karena, tidak ada alasan apapun yang bisa dipakai pertahankan PT 20%: di luar akal manusia waras, kecuali akal kotor tirani,” paparnya.

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada hari Jumat, 08 Juli 2022 menulis dari Saudi Arabia
dengan judul  Halaman 74 Putusan MK
Berikut isi lengkapnya:
Sambil menunggu persiapan wukuf di Arafah, saya membaca kiriman file PDF Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022. Yaitu putusan terkait judicial review atas Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan DPD RI dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Ada yang menarik jika kita cermat membaca kalimat demi kalimat dalam putusan tersebut.

Di halaman 74, dari putusan sebanyak 77 halaman itu, tertulis salah satu pertimbangan majelis hakim terkait materi gugatan. Dikatakan begini –saya copy paste sesuai aslinya–.

‘Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi.’

Nah… artinya oligarki itu ada dan nyata. Tetapi menurut MK, tidak ada jaminan mereka akan hilang dengan dihapusnya Pasal 222 itu. Jadi artinya dibiarkan saja seperti ini; oligarki tetap ada dan polarisasi yang merugikan masyarakat tetap ada.

Jadi upaya kita dan puluhan elemen masyarakat lain yang telah mengajukan judicial review atas Pasal 222 dengan semangat untuk meminimalisir kerugian rakyat yang timbul akibat Pasal tersebut, yang ditolak oleh MK, karena bagi MK tidak ada jaminan dengan dihapusnya Pasal 222 itu, lantas kerugian yang dialami rakyat —akibat adanya Oligarki dan Polarisasi—akan hilang. Jadi dengan kata lain, apakah bisa dibuat dalam kalimat; biar saja kerugian itu terus dirasakan rakyat.

Inilah yang disebut oleh banyak tokoh, termasuk Yusril Ihza Mahendra dalam tulisan terbarunya, bahwa MK bukan lagi menjadi the guardian of the constitution dan penjaga tegaknya demokrasi, tetapi telah berubah menjadi the guardian of oligarchy.

Saya hanya mengingatkan kita semua. Terbentuknya negara ini memiliki tujuan. Dan tujuan itu dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita. Dimana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Hingga pada ujungnya adalah terciptanya tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah Konstitusi dan Undang-Undang sebagai petunjuk dan pengikat bagi aparatur negara. Sekaligus sebagai pengikat semua elemen bangsa. Undang-undang dibuat oleh pembentuk: DPR dan Pemerintah.

Nah, persoalannya, kita sebut apakah apabila ada Undang-Undang yang dibentuk, dan nyata-nyata menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat banyak, serta melenceng dari tujuan lahirnya negara ini?

Inilah kejahatan kepada rakyat yang sesungguhnya. Inilah kejahatan kepada pemilik kedaulatan yang sah di negara ini. Inilah kejahatan yang dibiarkan tetap ada, karena dianggap upaya untuk mereview UU tersebut bukan jaminan kejahatan yang merugikan rakyat itu hilang. Waraskah kita sebagai bangsa?.

Nah begitulah memang…. (RED-JAKSAT)