Didukung Lebih dari 40 Organisasi Buruh, Aliansi Aksi Unjuk Rasa Akbar Sejuta Buruh Tuntut Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja

984
Aliansi Aksi Sejuta Buruh CabutUU Omnibus Law Cipta Kerja | IST
Aliansi Aksi Sejuta Buruh CabutUU Omnibus Law Cipta Kerja | IST

JAKARTASATU.COM – Aliansi Aksi Sejuta Buruh CabutUU Omnibus Law Cipta Kerja akan melakukan aksi unjuk rasa akbar serentak pada tanggal 10 Agustus 2022 di Jakarta dan di berbagai Ibu Kota Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hingga sekarang,

Aliansi ini telah diikuti lebih dari 40 Organisasi Buruh mulai dari, Konfederasi, Federasi, Serikat Pekerja tingkat perusahaan, OJOL (Ojek Online), TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) dan lain-lain di Seluruh Indonesia.

Aksi unjuk rasa akbar ini akan dilakukan karena Pemerintah maupun DPR tidak
menghiraukan berbagai aksi dan dialog– baik sebelum dan sesudah disahkannya UU
tersebut– yang telah dilakukan oleh berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang
terjadi hampir di seluruh daerah terutama di Jakarta. Hal ini malahan direspons dengan
men-sah-kan revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (PPP) sehingga bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadiKonstitusional dan berlaku di Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak
awal pembentukannya dan hal itu tergambar dengan jelas dari reaksi yang timbul dari
banyak komponen masyarakat. Karenanya bisa dikatakan bahwa Pemerintah bersama DPR
telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam pembentukan UU
tersebut. Tanda-tanda bahwa pemerintah bersama DPR akan tetap melanjutkan cara-cara
akrobatik terlihat pada proses revisi UU PPP yang prosesnya sangatcepat.

Bila kita menyimak Putusan MK tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja, akan terlihat
bahwa tidak mungkin UU ini menjadi Konstitusional, bahkan setelah revisi UU PPP disahkan
kecuali diulang dari awal sejak mulai perencanaan dan penyusunannya. Salah satu
pelanggaran yang tidak memungkinkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat disahkan adalah Putusan MK yang menyatakan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut melanggar asas yang tercantum dalam UU PPP. Pelanggaran asas tersebut adalah tidak secara memadaidilibatkannya berbagai pemangku kepentingan termasuk SP/SB sebagai representasipekerja/buruh dalam proses pembentukannya.

Secara gambling UU Omnibus Law Cipta Kerja ini melanggar Pasal 5 huruf (g) UU No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mengabaikan
asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan. Sehingga sebagai pihak terdampak langsung dalam hal ini pekerja/buruh tidak
dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan draft/naskah
maupun saat pembahasan di DPR.

Dengan mengabaikan asas keterbukaan itu maka Materi Muatan UU Cipta Kerja ini
banyak melanggar kaidah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana
materi-materi muatannya di antaranya mengabaikan asas pengayoman, asas keadilan dan
asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan di mana setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan dan rasa keadilan sehingga
menciptakan ketenteraman dalam masyarakat.

Akibat proses pembentukan UU yang banyak melanggar asas sebagaimana telah disebutkan diatas, maka pekerja/buruh merasakan ketidakadilan serta hilangnya perlindungan dari negara dalam masa bekerja karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing) dan ancaman PHK yang setiap saat menghantuinya serta aturan yang menurunkan standar kesejahteraan. Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial.

Di samping itu UU Omnibus Law Cipta Kerja juga telah mengabaikan UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan karena mulai dari perencanaan dan penyusunannya tidak
melibatkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan ini artinya tidak terjadi proses
komunikasi, konsultasi, musyawarah secara tuntas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat
(19) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Demikian juga halnya UU Omnibus Law Cipta Kerja telah mengabaikan UU No. 21
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat
(1) & (2), pasal 25 ayat (1) & (2), pasal 27, yang pada dasarnya SP/SB berfungsi
memperjuangkan kepentingan anggotanya agar sejahtera dan berperan dalam mewakili
pekerja/buruh dalam LKS Tripartit. Faktanya SP/SB tidak dilibatkan dalam perencanaan
penyusunan draft/naskah RUU Cipta Kerja padahal ini menyangkut nasib lebih dari 56 juta
pekerja formal beserta keluarganya yang artinya juga pasti mempengaruhi kesejahteraan
rakyat secara umum.

Berbekal beberapa alasan di atas, ALIANSI AKSI SEJUTA BURUH CABUT UU OMNIBUS LAW
CIPTA KERJA menuntut Pemerintah dan DPR untuk mencabut UU Omnibuslaw Cipta
Kerja No. 11 tahun 2020. Bila tuntutan ini dikabulkan maka SP/SB siap berdialog secara
konstruktif dari awal untuk ikut serta menyempurnakan Kebijakan Nasional tentang
Ketenagakerjaan baik yang akan diatur dalam sebuah UU maupun aturan-aturan
turunannya. | YOS-JAKSAT