Kurikulum Merdeka, Ingin Membuat Merdeka, Tapi Bisa Tidak Merdeka

96
Febby Lintang, Praktisi pendidikan: Foto YOS
JAKARTASATU.COM – Kementerian Pendidikan mencanangkan program kurikulum tahun ajaran Juli 2022 dengan Kurikulum Merdeka. Esensi Kurikulum Merdeka adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat, sehingga siswa dapat memilih dan mengembangkan bakatnya.
Praktisi pendidikan Febby Lintang, berpendapat bahwa pada prinsipnya Kurikulum Merdeka itu bagus, dan sebenarnya masih kelanjutan dari tahun sebelumnya yaitu disebut Kurikulum Prototipe.
Untuk Kurikulum Merdeka ini hanya di beberapa ribu sekolah. Tidak semua sekolah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka karena hanya sekolah-sekolah yang sudah siap saja yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.  Sekolah-sekolah yang mengimplentasikan Kurikulum yang sudah siap karena mendapat pengarahan dari dinas pendidikan.
“Pada tahun ini tahun 2022 dari dinas pendidikan kota Bogor ada arahan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah seperti di Bogor. Kurikulum Merdeka ini dicanangkan pada Februari 2022, sesungguhnya Kurikulum ini peralihan dari Kurikulum Nasional. Kurikulum Nasional itu tematik yang meliputi Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, SPBP. Ada lima mata pelajaran tematik. Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, SPBP. Ada lima mata pelajaran dalam satu tema,” terang Febby kepada Yossi dari JAKARTASATU.COM di Jumat, 15 Juli 2022 di SD Islama Nurul Fatimah Narogong Kab Bogor.
Menurut Febby sekarang ini Kurikulum Merdeka berubah lagi menjadi per mata pelajaran. Abstraknya membuat bingung pada implementasi di lapangan. Dimana guru-guru harusnya sudah disiapkan dari awal, kalau memang mau ditetapkan di tahun 2022 harusnya sudah disiapkan satu tahun sebelumnya.
“Guru-guru harus mendapatkan sosialisasi, pelatihan, workshop, ada pembekalannya. Kurukulum yang baru ini, yang diberlakukan pada tahun ajaran Juli 2022, baru ada pembekalan 3 minggu sebelum tahun ajaran dimulai tahun ini. Bagaimana guru-guru mengimplentasikannya dengan miniminnya sosialisasi, pembekalan, pelatihan,” paparnya.
Nampaknya pemerintah tidak ada kesiapan. Kita ini di Jabodetabek, masih dekat dengan pusat, bisa kebayang yang di daerah seperti di Raiu, Sulawesi, Papua dan lain-lain. Kapan mereka mau belajar mensosialisasikannya?
“Dari pusat, esesnsinya itu ini ada pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka minat bakat, ada soft skill, disampaikan ke kepala-kepala sekolah. Dari Dinas pendidikan bukunya juga tidak disiapkan, tidak disortir. Saya pernah melihat beberapa bukunya dimana pengantar bukunya tertulis tahun 2019 tapi kenapa pelatihannya di 2022?
“Kurikulum Merdeka ini diterapkan di 2022, sementara akan dievaluasi di 2024. Di 2024 nanti Pak Menterinya masih Pak Nadiem apa tidak? Di tahun 2024 setelah evaluasi ini nantinya Kurikulum yang akan ditetapkan secara Nasional? Menjadi Kurikulum Nasional? Atau ganti Kurikulum lagi?. Kan kasihan anak-anak nantinya.
“Dari ide Kurikulum Merdeka sebenarnya bagus yaitu membangun minat, bakat, membangun karakter nasional siswa. Nah, implementasinya yang harus seperti apa dan bagaimana,” jelasnya.
Di salah satu buku pelajaran seperti misalnya buku pelajaran seni rupa. Dalam pelajaran ini harus ada penilaian : kerjasamanya anak, mengerti apa tidak teorinya. Dalam mata pelajaran ini ada penilan pancasila nya, ini saya bingung apa kaitannya mata pelajaran ini dengan pancasila? Dan semua mata pelajaran harus ada penilaian pancasilanya.
“Kalau targetnya menjadi pelajar pancasila, kenapa tidak diberikan saja penataran pancasila kepada siswa. Siswa berpancasila bukan dengan nilai misalnya nilai A, B, C, D. Jika demikian siswa bukan memahami Pancasila tapi hafalan saja. Kalau Pancasila sebagai ideologi bangsa, harus dipraktekan, pembiasaan sehari-hari bukan dengan teori semata,”ungkap Febby.
“Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya menjenguk temannya yang sakit, menolong, membuang sampah pada tempatnya. Ini membuang sampah pada tempatnya termasuk dalam perbuatan yang mengandung Pancasila,” jelasnya.
Dikatakan Febby bahwa buku panduan dalam Kurikulum Merdeka yang diterima kepala sekolah dari dinas pendidikan tebal sekali, untuk anak SD saja sangat tebal. Begitu lihat buku-bukunya kok begini? Materinya banyak sekali, bukunya tebal-tebal,tambahnya.
Kurikulum Merdeka, ingin membuat Merdeka, tapi bisa tidak merdeka. “Katanya penamaan Kurikulum Merdeka, banyaknya masukan-masukan. Seperti karena adanya sekolah-sekolah yang dinilai tidak Pancasilais, eksklusif.
“Harapan saya kepada pemerintah untuk Kurikulum Merdeka segera menyiapkan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, panduan, pembekalan bagi guru-guru di pusat dan daerah,”pungkasnya. (YOS/JAKSAT)