INLAH PERNYATAAN SIKAP GERAKAN KEDAULATAN NKRI YANG DISAMPAIKAN KEPADA DPD RI

325

JAKARTASATU.COM — Inilah  Pernyataan sikap Gerakan Kedaulatan NKRI  yang disampaikan dalam pertemuan dengan Ketua DPD – RI di ruang Pimpinan DPD-RI Gedung Nusantara 3 hari Kamis, pada 21 Juli 2022.

Bahwa, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari WvS (Wetboek van Strafrecht) Belanda sudah waktunya untuk dievaluasi dan dibuat aturan yang lebih sesuai dengan prinsip negara demokrasi berbasis ideologi Pancasila.

Sayang upaya yang dilakukan Pemerintahan Jokowi untuk mengganti KUHP tersebut tidak berjalan demokratis, tertutup, dan terdapat pasal-pasal selundupan yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat melainkan hanya untuk kepentingan kekuasaan. RUU KUHP baru ternyata berisi pasal-pasal yang dapat membungkam sikap kritis dan melanggar HAM. Hal ini tentu sangat membahayakan, karenanya lebih baik RUU KUHP tersebut ditunda atau dibatalkan.

Bahwa, Berpuluh gugatan agar ambang batas capres menjadi 0 % tidak diterima atau ditolak oleh Putusan MK, padahal UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu khususnya Pasal 222 mengenai Presidential Threshold 20 % tidak ada pada UUD 45. Banyaknya gugatan menunjukkan masyarakat tidak menghendaki dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan tersebut.

Lebih mengejutkan disamping masyarakat, semua senator DPD RI yang pernah mengajukan gugatan juga ditolak. Terakhir dengan menolak judicial review dari DPD-RI sangat melecehkan sesama Lembaga Tinggi Negara. MK-RI bukan lagi penjaga Kedaulatan Rakyat, akan tetapi lebih tepat disebut sebagai penjaga tirani. Hakim MK berpihak pada kekuasaan bukan keadilan.

Bahwa, Permainan hukum yang merugikan pekerja dan berorientasi pada kepentingan majikan atau pemilik modal adalah UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law. Aturan ini ternyata terus menerus diprotes keras oleh masyarakat khususnya para pekerja atau buruh.

UU Cipta Kerja yang telah diputuskan MK-RI bahwa UU tersebut inkonstitusional, tetapi tetap dipertahankan oleh Pemerintah Jokowi dengan sokongan oligarki politik dan oligarki ekonomi dengan segala cara. Bahwa, telah banyaknya perbuatan melanggar UU oleh Presiden Jokowi dengan menerbitkan UU yang bertentangan dengan UUD 45 diantaranya PERPPU No 1/2020, Kartu Prakerja, Pendirian LPI (Lembaga Pengelola Investasi), UU KPK (melanggar independensi KPK), BI membeli SUN di pasar primer (UU Keuangan Negara dan UU BI), UU IKN (berpotensi melanggar UUD), Penentuan Anggaran Proyek Kereta Cepat (memakai APBN) tanpa prosedur anggaran secara benar serta proyek-proyek tol BUMN yang membengkak tanpa ada audit investigasi.

Kekacauan hukum dan politik ini tidak dapat dilepaskan dari pola kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai tidak mampu untuk mengendalikan Pemerintahan yang semestinya. Mengutamakan kepentingan oligarki yang terpapar Neo Komunisme dan Neo Liberalisme justru dominan dan menentukan.

Sehingga Kedaulatan rakyat tergerus. Bahwa, Pelemahan KPK menjadi bagian eksekutif dengan pegawainya menjadi ASN terbukti dengan sampai sekarang KPK tidak mampu memproses dugaan pidana KKN keluarga Presiden Jokowi terutama anak-anaknya Gibran dan Kaesang dimana secara terang benderang pengusaha besar bermasalah hukum membantu usaha anaknya.

Semestinya Presiden sangat tahu dan kewajiban Presiden memberikan larangan terhadap keluarganya dan secara tegas meminta KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap anak sendiri. Atas dasar tanggung jawab kejuangan dan pengabdian demi bangsa dan negara, maka kami yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan NKRI merupakan gabungan berbagai komunitas dan ormas merasa terpanggil dan menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama, Mendesak DPR RI untuk menunda pembahasan atau membatalkan agenda pembahasan RUU KUHP dengan meminta Pemerintah untuk membuka luas RUU dan meminta masukan terlebih dahulu dari berbagai elemen masyarakat.

Kedua, mendorong DPD RI untuk gigih berjuang menekan MK RI yang tidak memperdulikan kedaulatan rakyat untuk memiliki hak dipilih dalam Pilpres dengan secara membabi buta atas nama hukum telah menolak tuntutan Presidential Threshold 0%. Mendukung pembubaran MK-RI jika MK memang tidak memperdulikan rasa keadilan masyarakat.

Ketiga, Menuntut agar UU Cipta kerja dibatalkan, karena sudah inskonsitusional.

Keempat, Mendesak Presiden Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya. Jika tidak bersedia mundur dengan terhormat, maka kami mendesak MPR untuk melakukan proses pemakzulan (impeachment) atas berbagai pelanggaran Konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Demikian Pernyataan Sikap ini dibuat dengan kesadaran dan keyakinan bahwa negara dan bangsa Indonesia harus segera diselamatkan.

Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi bangsa Indonesia dari kerusakan yang dilakukan oleh kaum tiran dan oligarki.

Allahu Akbar! Merdeka! Jakarta, 21 Juli 2022

Presidium Gerakan Kedaulatan NKRI

Mayjen Purn. TNI. Dedy S Budiman, Dr. Memet Hakim , Mayjen Purn. TNI Robby Win Kadir Ir. Syafril Sjofyan, MM., Drs. Harry Mulyana

 

DAFTAR PESERTA

A.Purnawirawan

1.Letjen Purn. Yayat Sudrajat 2.Mayjen Purn. Deddy S Budiman 3.Mayjen Purn. Robby Win Kadir 4.Brigjen Purn. Poernomo 5.Brigjen Purn. Kun Priambodo 6.Kolonel Purn. Suwanda 7.Kolonel Purn. Agus Susanto 8.Kolonel Purn. Joko Sujono 9.Letkol Purn. Hedi Hendriana 10.Letkol Purn. Tri Widodo 11.Letkol Purn. Dadang Priatna 12.Letkol Purn. Ujang R 13.Letkol Purn. Janadi 14.Letkol Purn. Karmangun 15.Letkol Purn. Tukiman 16.Letkol Purn. Dudung 17.Letkol Purn. Joko 18.Mayor Purn. Purnomo 19.Mayor Purn. Adhi Yudup 20.Mayor Purn. Heri P 21.Mayor Purn. Ucep Jamhari 22.Mayor Purn. Warsinta 23.Mayor Purn. Saeful Bahar. 24.Kapten Purn. Kosasih 25.Kapten Purn. Ruslan Buton 26.Kapten Purn. Irwan Agus 27.Kapten Purn. Syafii, SH 28.Kapten Purn. Army Siddik 29.Kapten Purn. Wardiman 30.Letda Purn. Mujianto 31.Serma Purn. Suhardiya 32.Sertu Purn. Wardianto 33.Serda Purn. Lilik 34.Purn. Rahman

Tokoh Masyarakat, Ulama, Aktivis

35.Dindin S Maolani, SH. 36.Dr. Ir. Memet Hakim 37.Memet A Hakim, SH. 38.Memet Hamdan, SH., MSi. 39.M. Rizal Fadillah, SH. 40.Ir. Tito Roesbandi, MM. 41.Ir. Syafril Syofyan, MM. 42.Chepy Sumarna 43.Elyan V Hakim 44.Drs. Harri Mulyana 45.Dadang P. Siliwangi 46.KH. M. Abdul Hadi 47.Aries Abdullah 48.Ust. H. Raden Sugiono (Cirebon) 49.Ust. Almarwi (Cirebon) 50.Ust. Yepi (Cirebon) 51.Dian Cakra (Purwakarta) 52.Salnim Ibrahim (Purwakarta) 53.Ayi Ersad (Purwakarta) 54.Nana Sumarna (Purwakarta) 55.Deni Suhendar (Purwakarta) 56.Elyasa Budiyanto, SH (Karawang) 57.Settadi Wijayanto (Karawang) 58.Jajat Areka (Karawang) 59.Nana Sumarna (Karawang) 60.Heri Susanto (Karawang) 61. Ir. Achmad Juhani, MSc. (Bandung) 62. Ir. Bambang Priambodo (Bandung) 63. Darul Husaini (Mhs. Unisba) 64. M. Fahri AlHakim (Mhs.Unisba) 65. Pelda. Purn. Suharsa 66. Yuyu Rahmat (Tasik/PRIATIM 67. Edy Setiadi (Ciamis/ PRIATIM) 68. Samsul (Ciamis/Tasik) 69. Serma. Purn. Agus Suharyadi 70. Serma M. Rahmat. (JAKSAt/WAN)