ASPIRASI PEREMPUAN SUNDA BERGERAK

58
JAKARTASATU.COM – Setelah Aksi berupa fashion show di jalan Diponegoro didepan Gedung DPRD Jabar (2/8), perwakilan Perempuan Sunda Bergerak diterima oleh : 1. Hj. Dra. Lina Ruslinawati, Wkl Ketua Komisi II, dari Fraksi Gerindra 2. Hj. Yuningsih, MM. Komisi II, dari Fraksi PKB 3. Hj. Siti Muntamah, S.AP., Komisi V, dari Fraksi PKS Kami yang tergabung dalam komunitas PEREMPUAN SUNDA BERGERAK (PSB) sengaja menyampaikan aspirasi kepada Pimpinan DPRD Jawa Barat.
Sesuai nama dan fungsinya kami beranggapan DPRD “masih” lembaga mewakili rakyat yang menampung, menyalurkan dan memperjuangkan suara rakyat, bukan hanya sekedar pajangan mewakili partai semata, seperti halnya kini terkesan kuat terutama DPR-RI hanya sebagai corong pemerintah. Kami sangat kecewa. Untuk hal tersebut kami berharap Pimpinan DPRD Jabar benar-benar serius menyampaikan jeritan suara kami kepada DPR- RI dan kepada Parpol bapak/ibu bernaung, untuk sadar sepenuhnya bapak/ibu dipilih untuk mewakili kami rakyat, bukan mewakili para oligarki/ pengusaha dan penguasa yang rakus untuk keuntungan sendiri dan kelompok yang tidak peduli terhadap derita rakyat.
Kondisi masyarakat Indonesia khususnya kondisi ekonomi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sebagai ibu atau emak yang mengurus ekonomi keluarga kami yang merasakan dan kami yang paling menderita. Dalam kegiatan penyampaian aspirasi kepada DPRD JABAR mengenai dua hal yakni Kenaikan Harga-Harga dan Penuntasan Dugaan Korupsi para pejabat dan keluarga Istana, kami Emak-emak yang tergabung dalam PEREMPUAN SUNDA BERGERAK akan mengawal dan menagih kembali apakah aspirasi kami ini diperjuangkan, jika tidak pada kesempatan mendatang kami kembali menagih kepada DPRD Jabar dengan masa lebih besar. Harga-harga Naik Tidak Turun Lagi Sebelumnya akibat harga migor naik dan langka selama 6 bulan, berimbas kepada kenaikan semua kebutuhan hidup keluarga.
Jika diteliti dan dibandingkan hampir semua bahan pada label harga yang dijual baik di supermarket maupun grosir sebenarnya sudah naik berkisar antara 15 – 25% untuk berbagai kebutuhan. Ini tidak disadari oleh bapak-bapak yang tidak teliti jika berbelanja.
Walaupun Migor sudah relative teratasi, namun harga-harga bahan – bahan lainnya tidak kembali normal seperti sebelumnya. Sebagai contoh sederhana dikalangan rakyat bawah adalah harga aneka gorengan sebelumnya Rp. 1000/buah, dengan sepuluh ribu rupiah dapat 10 buah gorengan, sekarang hanya 8 buah artinya terdapat kenaikan 25%, begitu juga untuk makan kupat/ bakso seporsinya.
Tanpa disadari dan tak terasa, belanja bulanan kebutuhan sehari-hari sudah naik dan berlangsung beberapa bulan ini. Ini membuat kami para perempuan yang mengatur biaya keluarga sangat dipusingkan dan menjadi beban. Untuk hal tersebut kami melakukan aksi menyampaikan aspirasi agar harga-harga diturunkan. Dan penyebab kenaikan harga tersebut harus dituntaskan yakni para mafia yang menurut kami dilindungi atau bekerjasama berbagi keuntungan dari para penguasa. Begitu juga dengan pajak yang dinaikan, juga berdampak terhadap kenaikan harga, harus diturunkan dan dikembalikan lagi kepada situasi normal.
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Keluarga Istana Seperti yang kita ketahui, pada jaman dua periode pemerintahan Jokowi dua periode masalah korupsi sangat marak dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Korupsi dan suap-menyuap membuat pemerintah tidak mampu mengatasi mafia/ oligarki yang mengatur segalanya.
Salah satunya juga berakibat terhadap kenaikan harga-harga. Kita saksikan bahwa Presiden Jokowi lemah terhadap pengawasan keluarganya terutama anak-anaknya Gibran dan Kaesang, dimana secara terang benderang pengusaha besar yang bermasalah hukum membantu usaha anaknya. Semestinya Presiden Jokowi sangat tahu bahwa hal tersebut melanggar dan kewajiban Presiden memberikan larangan terhadap keluarganya dan secara tegas pula Presiden meminta agar KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap anaknya sendiri.
Ini tidak dilakukan, bahkan terkesan dibiarkan dan sampai sekarang KPK tidak mempunyai keberanian mengusut. Jika Istana permisif terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan keluarga tentu dan pasti penguasa dibawahnya juga akan berlaku demikian, dan akan susah diberantas. Karena saling melindungi. Untuk hal tersebut mohon agar DPRD Jabar menyuarakan agar KPK dan Presiden menuntaskan kasus dugaan KKM anak-anak Jokowi dan segera diusut secepatnya.
Dua persoalan mendasar tersebut, menjadi pendorong agar kami Perempuan Sunda Bergerak (PSB) akan terus bergerak bersama. Mari teriakan turunkan harga, dan tuntaskan kasus dugaan KKN anak-anak Jokowi. Demikian aspirasi kami, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
Bandung, 2 Agustus 2022
Perempuan Sunda Bergerak (PSB)

(RED/JAKSAT)