JAKARTASATU.COM – Dalam rangka mendorong Pemerintah untuk berani menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia, Ketua Presidium MER-C, Sarbini Abdul Murad terus melakukan safari kemanusiaan ke berbagai elemen bangsa. Jum’at/2 September 2022, Sarbini bertemu dan bersilaturahim dengan Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA untuk membahas dan meminta dukungan atas Gerakan Tolak Timnas Israel.
Seperti diketahui, Tim Sepak Bola Nasional U-20 Israel direncanakan akan datang dan bertanding di Indonesia pada tahun 2023 mendatang, seiring izin dan jaminan yang diberikan Pemerintah dalam hal ini Menpora RI terhadap Timnas Israel tersebut. MER-C memandang ini sebagai ujian berat bangsa Indonesia untuk membuktikan kekonsistenannya dalam menentang penjajahan dan membela kemerdekaan Palestina, satu-satunya negara peserta KAA (Konferensi Asia Afrika) yang sampai saat ini belum merdeka.
Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA menyatakan dukungannya terhadap gerakan Tolak Timnas Israel yang tengah digaungkan oleh MER-C. Ia secara pribadi juga sudah menyatakan penolakannya karena menurutnya sikap tersebut adalah kekhasan dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang sudah berlaku sejak zaman Presiden Pertama RI, Bung Karno.
“Indonesia sebagai negara berdaulat dan mempunyai kekhasan. Kita menghormati kekhasan masing-masing negara. Kekhasan Indonesia sesuai dengan kosntitusinya adalah sikap politik yang sudah berlaku sejak zaman Bung Karno, yaitu Indonesia menolak penjajahan Israel,” ujar Hidayat.
“Jadi hendaknya semua pihak memahami itu. Obyektifitas dan sportifitas kita justru harus menghadirkan pemahaman ini. Sebagai tuan rumah, harus diingat bahwa kita punya nilai yang kita pegang. Indonesia itu tidak seperti negara-negara Eropa atau negara-negara lain yang membuka hubungan dengan Israel. Indonesia sejak dari awal justru menolak Israel,” tegasnya.
Lebih jauh ia memaparkan bahwa sejarah panjang bangsa Indonesia sudah mencatat dengan baik sikap Indonesia tersebut. Seperti pada tahun 1955, Bung Karno menolak keinginan Israel untuk diundang ke Bandung pada Konferensi Asia Afrika (KAA). Bung Karno malah mengundang Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seorang Tokoh Pejuang Palestina, Mufti Yerusalem.
Tidak hanya itu, pada tahun 1957, Bung Karno juga tegas melarang Indonesia main dengan Israel. Bung Karno berpandangan lebih baik tidak masuk ke Piala Dunia daripada harus main dengan Israel.
Begitupun pada Asian Games tahun 1962. Indonesia lebih memilih dihukum oleh Panitia Asian Games ketimbang harus mengundang Israel.
“Inilah Indonesia. Indonesia mempunyai sikap dasar, pembukaan UUD-nya sangat jelas dan itulah cita-cita bangsa Indonesia yang diterjemahkan dengan sangat gamblang oleh Bung Karno dalam menyikapi berbagai event internasional,” lanjutnya.
Hidayat pun memberikan perbandingan, bahwa ketika Bung Karno menolak Indonesia main dengan Israel pada tahun 1958, posisi Israel menjajah tanah Paletina baru sekitar 22%. Sekarang Israel sudah menjajah tanah Palestina di atas 80%. “Masa dulu 22% kita tolak, sekarang sudah 85% malah kita terima. Terbalik dong. Seharusnya dulu 22% saja kita tolak, apalagi sekarang 85%, harusnya kan begitu,” ujarnya.
Ia melanjutkan sikap ini sesuai dengan pernyataan Presiden RI, Joko Widodo bahwa Indonesia mempunyai hutang sejarah dengan Palestina karena merupakan satu-satunya negara peserta KAA yang sampai saat ini belum merdeka. Oleh karenanya, Indonesia harusnya membayar hutang sejarah itu dengan memaksimalkan usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Hidayat mengingtakan bahwa seluruh manuver sekecil apapun yang bermakna terhadap pengakuan terhadap Israel dan semakin menjauhkan Palestina merdeka harus dihindari. Apabila hal-hal seperti ini terus dibiarkan, seperti Timnas diterima, di Parlemen diterima, NGO diterima, jual beli senjata, dsb, maka akan dijadikan alasan normalisasi.
“Sedikit-sedikit akan dijadikan akumulasi, dalih untuk akhirnya kenapa tidak melakukan normalisasi. Karenanya ini harus kita tolak supaya kita bisa mengkoreksi manuver-manuver Israel yang ingin menjerumuskan Indonesia keluar dari konstitusinya, yaitu mengakui penjajahan Israel,” imbuhnya.
Ia berpendapat Indonesia sangat bisa melakukan penolakan karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan Indonesia mempunyai kekhasan serta jati diri yang selama ini sudah dengan tegas menolak penjajahan Israel.| YOS-JAKSAT
