JAKARTASATU.COM – Jaringan Aktivis Prodem gelar diskusi publik dengan tema “Harga BBM Naik, Diam atau Tertindas” di sekertariat ProDem, Jakarta (6/9/22.
Harga bahan pokok sudah mulai naik sebelum BBM itu sendiri, rakyat yang sudah susah karena situasi covid ini makin diperparah kebijakannya.
Kemarin rangkaian diskusi biaya untuk subsidi BBM ini hanya 11 T tetapi bagaimana kebijakan ekonomi. Pemerintah tidak bisa dan cenderung menyalahkan bagaimana tindakan penolakan masyarakat dan menilai bahwa respon tersebut hanya sentimen belaka. Pemerintah beranggapan karena dibebani subsidi dan alhasil menaikan harga BBM dan mencabut subsidinya. Tidak bisa membicarakan kedaulatan energi hari ini jika tidak mencoba menyelsaikan penggunaan energi hari ini.
Tugas mahasiswa saat ini cukup berat bagaimana kita hari ini terus menerus melakukan gerakan perlawanan yang dipersepsi dengan menyangkut gerakan masyarakat, demikian paparan Ridwan Iman Mahasiswa UBSI (Universitas Bina Sarana Informatika) dalam mengawali diskusi.
Salamudin Daeng mengatakan, begitu awal mega projek besar-besaran dijalankan, akan menjerumuskan kepada lubang jebakan ekonomi, setiap kebijakan yang ditempuh pasti berhadapan dengan rakyat.
Mega projek yang dipegang oleh swasta juga menjadi salah satu hal yang membebani. Hutang luar negeri sudah tidak lagi signifikan dan mulai turun, dan pemerintah menyatakan sudah mwnurunkan nilai hutang yang ada pada negara ini. Bagaimana nasib uang yang ada di APBN 7000 T sampai saat ini hutang pemerintah dengan surat hutang negara tembus sebesar angka itu. Seluruh langkah kebijakan juga akan kembali masalahnya dengan APBN yang tidak berkesinambungan lagi dengan kebutuhannya.
Bagaimana pemerintah bisa mendapatkan uang sementara pemerintah menaikan PPN dan masyarakat tidak mempunyai daya jual beli.
Bagaimana dengan migas dan BBM itu sendiri?
Saat ini Pertamina menutupi harga dengan menggunakan hutang karena pemerintah hanya melakukan subsidi sebesar RP. 1000.
Subsidinya kecil dan hanya kompensasi yang dihitung di ujung, maka dugaan saya manakah lebih dulu yang collapse? Yang terpaksa mengabdi kepada kepentingan pemerintah.
Bisa menjadi mal praktek ketika harga yang tidak terbuka ke masyarakat.
Sejak UU No 22 thn 2021 sejak neo liberalisme diberlakukan sudah berlaku dalam mekanisme jual-beli . Lalu pada sisi lain produksi minyak tidak pernah naik, terakhir pada era SBY sudah 7000 barrel/hari.
Permasalahannya bagaimana memproduksi minyak yang tidak meningkat dan mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri.
Satu satunya cara agar tidak menaikan harga agar ketetapan DPR untuk memberikan subsidi bagaimana mekanismenya ke masyarakat.
Pengawasan yang menjadi titik lemah pemerintah untuk kuota minyak yang jebol sampai berjuta Kilo Liter.
Opsi satu-satunya bisa memakai pengawasan yang ketat untuk kendaraan sepeda motor dan mobil berkapasitas bawah karena sebelumnya ada program digitalisasi untuk menjawab permasalahan bagaimana pendistribusiannya.
Martin Lauren Siahaan menyoroti determinasi sosial. Jika pemerintah saat ini adalah wujud yang baik bagaiamana menyikapi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Bahan bakar fosil hari ini menjadi suatu ketergantungan atas mobilitas sehari-hari saat ini.
Permasalahan yang dikumpulkan hari ini siapa yang menjawab dan bertanggung jawab? Yakni pemerintah saat ini.
Menciptakan determinasi baru dari pemerintah dengan menggunakan buzzer untuk rekayasa sosial. Apa yang di lakukan saat ini adalah contoh menggunakan determinasi sosial.
Mengapa kampus menjadi bergeser nilainya? Selain jawabanya keterpanggilan dan budaya melempem yang ada di kalangan mahasiswa.
BBM hanyalah satu bagian dari upaya untuk mrnciptakan rekayasa sosial untuk rezim pemerintahan berikutnya dengan menuju satu tempat yang sama. Wujud dari keadilan sosial itu tidak begitu dirasakan oleh masyarakat. Bahwa ada upaya untuk merusak konstruksi sosial yang selama ini dibangun.
Seluruh kebijakan yang dibuat bukan atas kehendak masyarakat yang seharusnya kembali kepada spirit pembangunan bangsa indonesia.
Akhir dari diskusi publik ini, moderator Maulana Yoga memberikan kesimpulan, dengan adanya kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk menaikan BBM hari ini harus diperketat pengawasannya dan membenahi lagi bagaimana tata kelola yang bermasalah saat ini di tubuh pemerintah dengan lembaganya serta transparansi yang sebenar-benarnya untuk terwujudnya demokrasi yang bersih dan juga memberikan ruang partisipasi publik sebelum melangkah ke suatu kebijakan yang akan diterapkan.
Harapanya adalah bagaimana pemerintah saat ini mengetahui kondisi maysarakat dan yang diinginkan oleh masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang pro terhadap rakyat yang bukan memberikan kebijakan yang menindas rakyat agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat serta terlaksanakannya Pancasila sebagai konstitusi kita bersama. |Yos/Jaksat
