INFUS: Kemelut PPP, Soeharso Akan Kalah

34
Gde Siriana Yusuf /ist
JAKARTASATU.COM –  Mengenai kemelut PPP Direktur Eksekutif INFUS Gde Siriana Yusuf, melihat bahwa sejak era ketum Rommy hingga Soeharso, PPP telah kehilangan jatidirinya sebagai partai Islam yang memperjuangkan aspirasi umat.
“Ini menjadi indikasi bertemunnya ambisi elit partai dengen kepentingan penguasa. Misalnya saat di era Romi, PPP mendukung pasangan Djarot Saiful-Sihar Sitorus. Padahal semua partai bernuansa Islam lainnya seperti PKS, PAN, PKB dan PBB mendukung pasangan pemenang Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Perlu diingat bahwa saat itu di tubuh PPP terjadi perebutan Ketum antara kubu Romi dan Jan Farid,” ujarnya pada 13 September 2022 kepada Redaksi Jakartasatu.com.
Di mana akhir Des 2017 MA menetapkan Romi sebagai ketum yang sah. Jadi dapat diduga ada dukungan kuat pemerintah saat itu kepada kubu Romi, yang kemudian ditransaksikan dengan dukungan PPP terhadap Pilkada Sumut 2018 (Djarot-Sihar) dan Pilpres 2019 (Jokowi-Maruf) sebelum akhirnya Romi ditangkap KPK.
Nah dalam konteks dicopotnya Soeharso ini kan, sepertinya berjalan mulus di internal partai. Apalagi dalam waktu cukup singkat kurang lebih 10 hari operasi gusur Soeharso ini jalan mulus.
“Umumnya jika mekanisme mencopot Ketum itu dianggap tidak sesuai dengan AD/ART misalnya untuk mencopot itu harus KLB bukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Atau undangan Musyawarah Kerja itu harus ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen,”tambahnya.
Nah ini bagaimana masa Soeharso yang mengundang untuk mencopot dirinya sendiri? Jadi dapat diduga jika tidak ada ribut-ribut dengan mekanisme seperti itu artinya ada operasi senyap untuk mencopot Soeharso.
“Terlepas bagaimana kekurangan Soeharso atau keluhan kader partai thdp dirinya. Berbagai alasan bisa dibuat sebagai latar belakangnya. Dalam konteks Pilpres 2024, manuver PPP bergabung dalam KIB ini kan dapat dicurigai sebagai sekocinya Ganjar (bersama Airlangga) jika Ganjar tidak direstui Megawati,” beber Gde.
MAsih kata Gde, apalagi PPP kan sudah di koalisi Indonesia Maju yag komitmen hingga akhir masa kerja Presiden, mengapa ikut lagi dalam KIB, ada apa ini?
Juga harus dieprtanyakan putusan yang dibuat oleh Yasona mengesahkan pengurus Mardiono ini dalam waktu singkat apakah ada kepentingannya sebagai kader PDIP? Dan yang perlu diketahui juga adalah, apakah presiden Jokowi tahu operasi pelengseran Soeharso?
Bagaimanapun juga dia adalah pembantunya di kabinet. Atau setidaknya tahu tapi membiarkan? Semua bisa terjawab jika pergantian ketum PPP ini tetap memposisikan PPP sebagai partai koalisi pemerintah atau sebaliknya menjadi partai oposisi.
Karena ini, menurut saya, Soeharso dapat memanfaat kan situasi ini untuk mengembalikan jati diri PPP, jika ingin menambah perolehan suara di 2024, dengan pertama mundur dari kabinet dan Bappenas, sebagai bentuk protes atas “diamnya” presiden dan disahkannya kepengurusan Mardiono. Soeharso haru berani mengambil langkah itu untuk menaikkan kembali morak akar rumput PPP.
Lalu memposisikan PPP sebagai partai oposisi atau netral, tetapi konsisten dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang hari ini diprotes banyak masyarakat seperti menaikkan harga BBM, proyek IKN dll.
“Tetapi jika pertarungannya hanya sebatas pengesahan Menkumham tanpa reposisi partai, saya kira Soeharso akan kalah, dan cepat atau lambat posisinya di Bappenas dan kabinet pun akan dicopot juga,”pungkasnya. (TRA/JAKSAT)