Melacak Sumber-Aliran Dana 303 Sambo dari Pejaten

80
JAKARTASATU.COM —  KASUS Ferdi Sambo atau rame disebut kasus Sambo semua ingin tahu akhirnya, namun diperjalanan belum sampai ke sidang kelak, sebuah Diskusi di Pejaten ini menarik. Temanya “Lacak dan Tindak Sumber-Aliran dana 303 Sambo” di Jakarta, Rabu petang, 28 September 2022. Hal ini ini penting karena mengingatkan bahwa kemana tuntas aliran dana itu mengalir.

Pengacara Alvin Liem yang sedang naik daun ini juga dikenal paling getol mengkritik Polri hadir sebagai pembicara mengatakan, jadi yang saat ini terjadi bukan itu sebenarnya kalau kalau saya lihat hanyalah puncak masalah.
“Orang-orang baru tidur, baru melihat seolah baru muncul 23 bulan yang lalu padahal sudah selama 2 tahun 3 tahun, saya tuh sudah menajdi sebagai lawyer bahwa ada oknum ya di Polda Metro sekarang masih oknum saya tulis belum mana oknum mana kita lihat hal sepele saja kenapa saya bilang oknum itu ada ya dan anehnya Kenapa saya bilang seperti itu temen-temen lihat Minggu lalu secara serentak seluruh Jaksa di Indonesia melaporkan seorang arah ke kepolisian dibilangin ini yang saya lihat,” jelasnya.
Ditambahkan Liem ini siapa di belakangnya 303? “Adalah konsorsium 303 yang menggerakkan, sudah ada pemufakatan jahat antara oknum kepolisian Kejaksaan ya kan mungkin juga belum mafia peradilan dan yang terakhir adalah oknum pengusaha kotor yang jahat jadi harus ada modal ini jadi temen-temen harus tahu di situ ya yang mereka bilang siap jihad itu apa namanya RBT itu bukan lgbt Pak saya ketemu orang yang ngasih pinjem itu di Singapura sama dia bapaknya ada bukti lengkap sampai sekarang nggak berani jadi tersangka,” tambahnya
Ditempat yang sama Iskandar Sitorus  berbicara fundamen penyebab terjadinya kasus Sambo hari ini. 
“Saran kami buat pikirnya adalah kita merujuk pada surat perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian nomor 1 bulan Januari 2019 yang kemudian 2 bulan kemudian direvisi oleh beliau menjadi nomor 6 bulan Maret 2019 di dalam surat perintah itu ini bukan surat keputusan tapi perintah ada item-item, yang menurut kami idealnya dikoreksi oleh DPR RI utamanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebab pelanggaran awal diduga ada di situ Di poin 6 nya disebut anggaran yang disebut dengan satuan,” ungkapnya.
Minta PPATK Buka Aliran Dana Judi “Online”
Padangan Uchok Sky Khadafi (Centre for Budget Analysis/CBA) menyatakan hal itu, usai menjadi nara sumber diskusi “Lacak dan Tindak Sumber Aliran Uang 303 Sambo” Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hendaknya segera membuka ke publik, terkait deteksi adanya aliran dana sejumlah Rp 155 Triliun dari judi online.
“Informasi itu harus dibuka ke publik, supaya ada respons dari lembaga terkait,” katanya.

Petaka dana 303 itu, bagai “mematikan nadi” kepolisian. Uchock tak menjelaskan yang dimaksudkan “mematikan nadi”.

Namun Uchock berpendapat, bahwa kekinian bagai menguak — bahwa polisi tidak dalam posisi melayani masyarkat. “Justru lebih pada pendekatan politik, lantas bermain sendiri-sendiri,” tegasnya.

Uchock Sky tak menampik harapan kepada Kapolri. Saatnya dan harus mereformasi sistem karier polisi. “Hendaknya semata berdasarkan prestasi. Bukan aspek lainnya, apalagi politis,” tambahnya.

Dia menegaskan, keharusan polisinya menjauh dari peran dan ranah politik. Bukankah kegiatan unjuk rasa, hanya perlu pemberitahuan.”Itu artinya, polisi tidak boleh berpolitik. Sementara, lanjut Uchock — justru sejak Tito Karnavian sebagai Kapolri — kental berpolitik.

Uchok mengatakan, polisi tak boleh keluar dari tupoksi sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). “Selama ini, polisi masuk ranah politik. Akibatnya dimanfatkan rezim yang berkuasa,” kata Uchock, sambil menambahkan, polisi dewasa ini berada di banyak lembaga politik (nonpolisi). “Seolah polisi lebih pintar,” katanya. (YOS-IW/JAKSAT)