Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif INFUS: Ekonomi Tumbuh 6-5%, tapi Jumlah Kemiskin Bertambah

46
Gde Siriana Yusuf /ist

JAKARTASATU.COM — Direktur Eksekutif INFUS Gde Siriana Yusuf mengatakan soal perhitungan paritas daya beli (purchasing power parities/PPP) selalu disesuaikan dengan perkembangan dunia.

“Kemiskinan kan sifatnya relatif terhadap Kemakmuran. Jadi ketika negara-negara lain kemakmurannya meningkat, maka ketika Indonesia tertinggal ya ya tingkat kemiskinannya relatif meningkat. Nah, ini harus dikonfirmasi lagi dengan indeks ketimpangan gini rasio. Karena presiden kan bilang ekonomi tumbuh 6-5%, tapi koq jumlah yang miskin bertambah,” ujarnya kepada Redaksi, Kamis, 29/09/22.

Mengutip laporan Bank Dunia yang bertajuk ‘laporannya East Asia and The Pacific Economic Update October 2022’, Rabu (28/9), basis perhitungan baru itu berdasarkan PPP 2017. Sementara, basis perhitungan yang lama adalah PPP 2011. Mengacu PPP 2017, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US$2,15 per orang per hari atau Rp32.812 per hari (asumsi kurs Rp15.261 per dolar AS). Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem ada di level US$1,90 per hari.

Sebanyak 13 juta orang kelas menengah bawah di Indonesia jatuh miskin. Hal tersebut lantaran ketentuan baru Bank Dunia mengenai hitungan paritas daya beli (purchasing power parities/PPP) atau kemampuan belanja mulai musim gugur 2022.

Dampak jumlah orang miskin bertambah adalah pada APBN, di mana subsidi pemerintah harus lebih besar lagi, tentu ini akan menambah beban APBN yang sekarang aja sudah berat.

“Tapi ini bukan berarti kiamat APBN. Pemerintah harus kembali pada paradigma kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan. Situasi saat ini tidak pas untuk APBN rejim infrastruktur. Jika kita tumbuh 5-6%, tapi negara lain tumbuh lebih besar seperti Vietnam misalnya tumbuh di atas 13%, artinya ada yang salah dalam strategi pembangunan kita. Padahal kita punya semua, sumber daya alam dan manusia,”bebernya.

Masih kata Gde kalau kita hanya dengerin apa kata pemerintah kan seakan-akan pemerintah berhasil.

“Tapi klo kita lihat capaian negara-negara lain, barulah kita sadar bahwa ini ada potensi negeri yang terbuang percuma akibat salah kelola negara. Harusnya di atas kertas kita bisa lebih dari Vietnam,” pungkasnya. (RE/JAKSAT)