Kasus Pembunuhan Brigadir J, Pintu Pengungkapan Kejahatan Satgassus Merah Putih Polri

66
Seminar
Seminar "Satgassus Merah Putih Polri Terlibat Mafia Tambang!?" | YOS-JAKSAT

JAKARTASATU.COM – Mafia judi online 303 sudah diumumkan oleh PPATK. PPATK ini unit intelijen keuangan yang dibentuk oleh negara kita untuk melacak jejak kejahatan keuangan. Kasus adanya mafia judi online sudah direspon oleh mabes Polri. Polri membentuk tim gabungan bersama PPATK untuk mengusut kejahatan atau keterlibatan oknum polri di dalam judi online. Kita tunggu saja apa langkah meraka apa saja, yang pasti publik akan memperhatikan,” kata Haris Rusly Moti.

Dalam tema hari ini dugaan keterlibatan “Satgassus Merah Putih Polri Terlibat Mafia Tambang?” , kalau kita bicara Satgassus sebagai poros Polri, oknum Polri yang terlibat mafia tambang, dan kasus-kasus yang menyertainya, maka sesungguhnya ini terbuka mulai dari Kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

“Kasus pembunuhan Brigadir J adalah pintu adanya dugaan kejahatan yang dilakukan Satgassus Merah Putih,” demikian kata Haris Rusly, aktivis Petisi 28 di Seminar “Satgassus Merah Putih Polri Terlibat Mafia Tambang!?” dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022) di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat.

Seminar ini menghadirkan 5 pembicara yaitu : Said Didu, Anthony Budiawan, Yusri Usman, Boyamin Saiman dan Haris Rusly.

Ia berharap bukan hanya kasus pembunuhan Brigadir J saja yang ditangani serius dan jangan sampai ada sikap lepas tangan.

“Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ada kesan, apa ya? Kalau kita perhatikan yang ada di negara kita hari ini. Jangan-jangan semua terima, semua terlibat. Sehingga tidak ada pejabat yang berani bertindak,” ungkap Haris.

Aktivis Petisi 98 itu merasa pejabat dan penegak hukum hanya memberikan pernyataan di depan publik. Tapi setelah itu tidak ada tindakan nyata. Publik pun akan menciptakan rasa curiga menurutnya.

Haris juga meminta kepada Presiden Joko Widodo secara langsung untuk membenahi institusi Polri.

Lanjut Haris, walau Polri sudah melakukan pencitraan, itu tak akan cukup. Jadi ia meminta kepada Presiden untuk memimpin dan mEnata ulang Polri secara langsung.

“Presiden harus pimpin langsung, menata ulang. Mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Polri agar kewenangannya itu dibatasi. Lalu menempatkan Polri seperti TNI di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Supaya apa? Supaya Polri ini lebih fokus pada fungsi utamanya,” pungkas Haris.|YOS-JAKSAT