ANIES BASWEDAN, AGENDA SDGs DAN PERKARA  SOSIAL KEMANUSIAAN 

93

ANIES BASWEDAN, AGENDA SDGs DAN PERKARA  SOSIAL KEMANUSIAAN  (REFLEKSI 5 TAHUN KEPEMIMPINAN  GUBERNUR ANIES RASYID BASWEDAN) 

OLEH  Sandyawan Sumardi, Pekerja Kemanusiaan 

KEMANUSIAAN 

“World belongs to humanity, not this leader, that leader or that king or prince or religious leader. World belongs to humanity.” 

– Dalai Lama

“My nationalism is humanity!”

– Soekarno, mengutip Mahatma Gandhi, pada pidato 1 Juli 1945.

“What is tolerance? It is the consequence of humanity. We are all formed of frailty and error; let us pardon reciprocally each other’s folly – that is the first law of nature.” 

– Voltaire

Gerakan kemanusiaan adalah keterlibatan untuk menjadi fasilitator dan saksi penuh simpati dalam  menolong korban kekerasan politik dan  tragedi bencana alam, agar semakin tumbuh-kembanglah “survival system” (tata-bangkit) komunitas-komunitas perjuangan hidup kaum korban, sehingga hak-hak asasi manusia mereka, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, politik dan budayanya semakin terpenuhi; dengan demikian semakin terwujudlah proses “transitional justice” dan transisi demokrasi yang nyata dan sehat pada kehidupan bangsa dan negara di tanah air.

Gerakan kemanusiaan di tanah air kita senantiasa harus teguh berakar pada prinsip-prinsip “orde hati nurani”, yang berjuang untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, gerakan moral kemanusiaan untuk menolong korban-korban tragedi kemanusiaan di Indonesia. 

Gerakan kemanusiaan berprinsipkan: independensi,  non-sektarian, non-partisan, non-komersial, melandaskan diri pada cinta kasih, kebenaran dan keadilan, konstitusional, cinta pada bangsa dan tanah air. Sebagai gerakan “Palang Merah”, JRK tidak pandang bulu dalam menolong korban (tidak memandang suku, ras, agama dan golongan apa pun), berpegang teguh pada prinsip-prinsip gerakan aktif tanpa kekerasan. Sebagai fasilitator pencarian kebenaran, keadilan dan perdamaian, gerakan kemanusiaan senantiasa berusaha membantu “supporting system” bagi setiap proses “public inquiry” untuk mengungkap kebenaran fakta korban. 

Gerakan kemanusiaan di Indonesia  secara konsisten akan selalu terlibat aktif dalam mewujudnyatakan proses resolusi konflik dan rekonsiliasi berlandaskan prinsip keadilan sejati dalam komunitas-komunitas basis masyarakat (korban) di tengah bangsa dan negara kita, sebagai bagian substansial dari agenda jangka panjang kemanusiaan kita: penghormatan hak-hak asasi manusia, demokrasi dan perdamaian.

Saya sebagai pekerja kemanusiaan, sudah mengenal mas Anies Rasyid Baswedan sebelum beliau jadi gubernur.

Selama mengenal, terlibat dan bekerjasama dengan gubernur Anies Baswedan, saya pada kenyataannya menempatkan diri sebagai mitra pengembang.

Mitra pengimbang, “counterparty”, adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam bidang hukum dan keuangan yang artinya ” pihak dalam kontrak atau kadang juga merujuk pada “pihak lawan”.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

DKI Jakarta sebagai sebuah kampung kota merupakan sebuah ekosistem sosial ekonomi dan manusia yang dinamis serta kompleks,

senantiasa terintegrasi dengan sistem kota yang luas, baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun politik, de facto juga 

merupakan sebuah tempat perjumpaan, menyongsong tantangan, merindukan suasana keramahtamahan, ada perang ruang  kota, senantiasa ada dialektika yang aktif dan emosional.

Menurut Komisi Eropa dalam “Green Paper on the Urban Environment” (1990), kota akan tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi, inovasi dan budaya yang utama. 

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. 

SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. 

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

EMPAT PILAR  SDGs

1.  Pilar Pembangunan Sosial.

Pembangunan Sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat​

2.  Pilar Pembangunan Lingkungan.

Pembangunan Pembangunan Lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan

3.  Pilar Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan

4.  Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola.

Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum​.

Pada kenyataannya, dewasa ini  kota-kota, dan kampung-kampung di dalamnya, senantiasa cebderung  bergerak memperkuat diri, dan saling meningkatkan kerjasamanya. 

Kota-kota ingin memenangkan perjuangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjadikan dirinya lebih menarik bagi masyarakat dan modal.

Konsep “pembangunan berkelanjutan” menggantikan konsep pembangunan holistik, integral atau asli. 

Pembangunan lingkungan berkelanjutan tidak dapat diwujudkan tanpa keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan. 

Lingkungan berkelanjutan telah didifinisikan sebagai “Keadilan terus menerus hingga ke masa depan. 

Piagam Kota-kota Eropa Berkelanjutan menggambarkan berkelanjutan sebagai sebuah proses kreatif yang mencari keseimbangan yang luas hingga ke seluruh bidang pembuatan keputusan daerah. 

Lingkungan yang sehat, keadaan sosial terpadu dan efisiensi ekonomi, evolusi yang harmonis, yang didasarkan pada kewarganegaraan yang aktif, merupakan pilar keseimbangan Kampung Kota.

Keberhasilan masyarakat berwawan ekologi memunculkan harapan regenerasi dan kebangunan kembali kota-kota kampung. 

Kota Kampung tak hanya semata membeli lingkungan yang lebih baik, melainkan harus dibentuk kembali sebagai “Civitates”, tempat peradaban.

TANTANGAN: BAGAIMANA MENGUBAH MASALAH JADI BERKAH

Namun pada kenyataannya, seperti dapat kita saksikan di mana-mana, kampung kota seperti DKI Jakarta,  juga dapat menjadi ambivalen, karena ada kampung  kota yang diikutsertakan dan ada juga kampung kota yang tidak diikutsertakan, ada yang menyatu, tetapi ada juga yang terpisah, ada yang berintegrasi, tetapi ada juga yang tercerai berai, ada yang kaya, tetapi ada juga yang miskin, ada yang potensinya terpenuhi, tetapi ada juga yang potensinya dihabisi. 

Ada kampung kota yang benar-benar hancur perikehidupan warganya karena krisis akibat pandemi selama 2 tahun yang berat, tapi ada juga kampung kota yang mampu membangkitkan semangat warganya untuk “survived”, bangkit  ketika menghadapi krisis  pandemi yang sangat berat sekalipun. 

Angka kemiskinan Jakarta pada periode Maret 2022 sebesar 4,69 persen.

Angka ini meningkat tipis 0,02 persen poin dibandingkan periode September 2021, namun turun 0,03 persen poin dibandingkan Maret 2021.

Penambahan jumlah penduduk miskin ini di antaranya disebabkan penurunan daya beli masyarakat yang masih terdampak pandemi covid-19 dan juga kenaikan harga barang jasa.

Meningkatnya kasus baru Covid-19 karena varian Omicron selama periode maret 2022 berdampak pada diberlakukannya pembatasan beberapa aktivitas ekonomi yang sebelumnya sudah mulai berangsur pulih.

 Perekonomian mulai membaik namun daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.  

Selama periode September 2021 – Maret 2022, ekonomi Jakarta tumbuh 4,42 persen namun inflasi juga tercatat cukup tinggi pada level 1,78 persen. 

Pada saat yang bersamaan, kucuran berbagai jenis bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dapat membantu menjaga daya beli belum secara optimal didistribusikan. Hal ini berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat miskin.

Mengubah masalah dan krisis menjadi peluang, merupakan  tantangan utama bagi para aktor kampung kota, dan para pembuat keputusan/kebijakan

PENGALAMAN TERLIBAT DALAM GERAKAN PEMBERDAYAAN PEMPROV DKI 2017-2022

Komunitas warga Bukit Duri di Tebet, Jakarta Selatan, kampungnya digusur-paksa pada 28 September  2016. 

Meski sebelum digusur, kami sudah melakukan 2 macam  gugatan hukum (gugatan “class action” di PN Jakarta Pusat dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara), ya sebelum peristiwa  penggusuran, dan meski sudah beberapa tahap peradilan kami dinyatakan menang, dan gubernur DKI Jakarta menyatakan  tidak banding tapi pihak pemerintah pusat ternyata tetap saja banding, dan saat ini masih dalam tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung, masih terkatung-katung.

Tapi rupanya gubernur DKI, Anies Baswedan bukan hanya tidak banding, melainkan juga tidak tergantung pada hasil putusan pengadilan itu. 

Gubernur Anies memang benar-benar  ingin membantu warga korban gusuran, bukan hanya di Bukit Duri, tapi Kampung Akuarium, Kunir, dlsb. 

Dan gubernur Anies dan jajaran Pemprov DKI pun berinisiatif untuk mengundang keterlibatan beberapa komunitas warga yang sudah berproses dalam gerakan pemberdayaan masyarakat  dan NGO/LSM pemdampingnya misalnya JRMK (Jaringan Rakyat Miskin Kota) dan CM (Ciliwung Merdeka).

Gubenur ingin bekerja sama, utamanya justru  dengan warga korban gusuran, untuk membangun semacam  “Pilot Project” (proyek percontohan)  pemukiman warga miskin urban di beberapa lokasi di DKI Jakarta,  dengan konsep “Kampung Susun”.

Begitulah selanjutnya, kami komunitas warga pinggiran ini ternyata diajak secara pro-aktif  bekerja sama oleh Pemprov DKI, dengan  konsep CAP,  “Community Action Plan”, yang berprinsipkan partisipasi dan kolaborasi, yang pada dasarnya de facto  merupakan  proses penyadaran dan pemberdayaan, baik untuk komunitas warga miskin urban, maupun untuk jajaran Pemprov DKI, akademisi dan praktisi kampung kota di DKI, dan masyarakat luas, karena bagaimanapun ini merupakan  pengalaman baru bagi kita semua. 

Kalau pendekatannya hanya legalitas hukum saja, tidak ada terobosan “kemanusiaan yang adil dan beradab”, tak ada “political will” yang kuat dari gubernur dan jajarannya, tak bakal “Kampung Susun Akuarium”, “Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung”  bagi warga eks gusuran Bukit Duri”, dan “Kampung Susun Kunir”   itu bakal terwujud.

Dan syukurlah, setelah 8 bulan proses pembangunan yang sungguh  tidak mudah, akhirnya Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung untuk warga eks-gusuran Bukit Duri, pada tanggal 25 Agustus 2022 berhasil diresmikan bersamaan dengan Kampung Susun Bayam dan Kampung Susun Kunir.

Saya sadar, pembangunan hunian warga sederhana kampung-kampung  susun hanyalah salah satu wujud  masterpiece kerja Pemprov DKI 2017-2022.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui realisasi pembangunan hunian DP Rp 0 masih sedikit dibandingkan janji kampanyenya.

Dia menjelaskan, unit yang berhasil dibangun oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya hanya 780 unit saja.

Sementara, data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 DKI Jakarta tertulis target pembangunan rumah DP Rp 0 sebanyak 232.214 unit.

Saya tahu masih ada karya yang besar-besar yang oleh para kritikus kadang disebut  proyek-proyek mercusuar, yang sudah selesai/akan selesai, seperti: 

– Jakarta International Stadium (JIS),

– Formula E/Sirkuit Formula E-Prix Ancol Jakarta,

– Tebet Eco Park, 

– Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung, 

– Jalur Sepeda Sudirman Bunderan HI,

– Revitalisasi Taman Ismail Marzuki..

– Aplikasi Digital Jakarta Kini (JAKI) yang digunakan Pemprov DKI sebagai pusat informasi penanganan Covid-19 di Ibu Kota.

– Integrasi Transportasi.

– DKI Jakarta memiliki target menekan emisi karbon hingga nol (zero emission) pada 2050 mendatang.

–  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah di Bawah Rp2 Miliar Gratis.

Pemprov DKI Jakarta 2022  menggratiskan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah warga ibu kota yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

Kebijakan tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022

– DKI Jakarta di bawah gubernur Anies Baswedan  telah mencatat sejarah DKI Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima kalinya secara beruntun sejak 2017 hingga 2021. 

Dan syukurlah kami sendiri berkesempatan terlibat penuh sambil menyaksikan betapa Pemprov DKI di bawah kepemimpinan gubernur Anies Baswedan cukup antisipatif dan sigap dalam menangani warga terdampak covid-19 di DKI selama masa pandemi 2,5 tahun ini..

Memang harus diakui, dalam praktek, seorang pemimpin demokratis, yang menggerakkan warganya dengan prinsip partisipatif dan kolaboratif, berkelanjutan secara  konsisten dan konsekuen, itu jauh lebih sulit, terkesan lambat, rumit menghadapi barrier dan bagaimana mengatur  birokrasi, mencari dan mengatur sistem pendanaannya, pendayagunaan anggaran  itu dengan manajemen sebaik, seselektif serta  seefektif mungkin sehingga tidak bocor dan betapa  njelimetnya  menyusun aturan-aturan hukum untuk mendukung dan  mengawal proyek-proyek pembangunan itu sampai ke masa depan.

Begitulah gubernur  Anies Baswedan sebagai pemimpin, berani melakukan diskresi, berani mengambil keputusan berdasarkan  pertimbangan yang komprehensif dan matang.

Setiap karya di belakangnya ada narasi. Sebelum narasi harus ada gagasan. Tidak ada karya tanpa gagasan. Tidak ada kebijakan tanpa gagasan..

Dan prinsip “Gagasan, Narasi dan Karya” ini kami saksikan, kami alami  sendiri dalam praksis kerjasama komunitas warga miskin urban, dengan Pemprov DKI dan para “stake holder” (para pemangku kepentingan) lainnya.

DARI PROYEK PERCONTOHAN,  DIBANGUN SISTEM PENYANGGA

Akhir-akhir ini beberapa kali saya mendengar ada kritik terhadap pembangunan kota DKI  Jakarta periode 2017-2022, terutama proyek  pembangunan pemukiman bagi kaum miskin kota, ya memang telah dibangun secara fisik dan gagah di beberapa kawasan pemukiman seperti Kampung Susun di Kampung  Akuarium, Kunir dan Bukit Duri, juga termasuk 2 bangunan besar proyek pemukiman DP O%. 

Namun itu sama sekali  tidak mencukupi, karena dewasa ini, kebutuhan pembangunan rumah hunian kaum miskin itu masih butuh sekitar 1000.000 unit. Sedangkan yang dibangun di Kampung-kampung Susun dan Rumah DP 0% itu paling-paling tak lebih ratusan unit saja. Itu terkesan terserak tak beraturan, antara lain  dengan kesiapan akses untuk jalan yang kurang, usaha ekonomi, sosial dan budaya termasuk lingkungan hijau yang belum banyak diusahakan.

Mestinya yang dibangun adalah sistem (hukum)-nya dulu untuk menjamin keberlanjutannya, untuk menjamin perlindungan dan ketertibannya (Ir.M. Jehansyah Siregar, Duren Tiga, 21 Juli 2022).

Namun menurut hemat saya, sudah puluhan tahun pada kenyataannya. eksistensi, hak kaum miskin urban di DKI Jakarta,  terutama hak untuk bermukim dan memperoleh jaminan perlindungan, dari jaman gubernur Sutiyoso sampai sekarang, ya baru dalam periode DKI  2017-2022 inilah relatif mendapatkan cukup prioritas, mulai ada semangat “preferencial option for the poor “, (memilih  mengutamakan kaum miskin),  justru dengan langsung memulainya melalui “praxis” membangun  (sayang hanya baru)  beberapa proyek percontohan “Kampung Susun”. Bukan cuma janji! Tapi kesaksian berupa karya yang diwujudkan, diselesaikan.

Dari proses keterlibatan intensif dalam proses kerjasama membangun  proyek-proyek  percontohan itulah kita sedikit demi sedikit akhirnya  mampu bergerak  menyusun sistem penyangga, peraturan gubernur untuk menjamin hak atas pemukiman, eksistensi,  perlindungan, dan keberlanjutan hak kaum miskin urban atas pemukiman. 

Ya bandingkanlah dengan pengalaman pada  periode-periode sebelumnya.

Kaum miskin urban hanya makan janji surga saat kampanye-kampanye Pilkada atau Pemilu. Dalam proyek pembangunan kota, de facto kaum miskin justru sering jadi objek penderita dengan stigmatisasi, kepungan justifikasi peraturan/ hukum yang senantiasa menegasi hak-hak asasi kaum miskin itu sendiri, bahkan kaum miskin senantiasa menjadi korban pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang gemar  dengan legalitas  penggusuran-penggusuran paksa yang tak jarang melalui jalan  kekerasan!

GERAKAN PEMBERDAYAAN: BERSAMA  MEMBANGUN KAMPUNG SUSUN

“Kampung Susun” adalah wahana lingkungan yang secara inkremental komunitas warganya  membangun unit-unit secara fleksibel pada struktur dasar yang telah terpasang. 

Di sini komunitas warga dapat lebih berperan aktif untuk menggali alternatif yang paling “applicable” dan “acceptable”, guna memperoleh suasana dan lingkungan kampung yang sesungguhnya. 

Pada kampung susun setiap dataran lantai dapat terdiri dari deretan unit rumah dan beragam kegiatan serupa dengan pola kampung tapak, jadi tidak formal linier kaku seperti pada blok di hunian rumah susun. 

Deretan unit pada lantai di suatu blok, langsung dihubungkan dengan deretan unit di blok lain, sehingga lantai berbagai blok yang saling berhubungan itu menyerupai sirkulasi pada lingkungan kampung.

Saya yakin, saudara, mayoritas warga DKI Jakarta, juga seperti saya, sangat merindukan Jakarta sungguh menjadi kota yang manusiawi, adil dan beradab. Kota yang berprinsipkan demokrasi pratisipatif. Kota dengan sistem kelola pemerintahan yang mendasarkan diri pada asas-asas pemerintahan yang baik “good governance”: mengedepankan dialog, partisipasi dan kolaborasi antar para “stake-holder”, pengampu kepentingan dalam masyarakat warganya. 

Kedaulatan hukum dan kesetaraan hak atas kota bagi setiap dan seluruh warganya, menjadi pegangan. 

Kampung kota yang seluruh gerak kehidupannya senantiasa sensitif pada hak asasi manusia dan gender. Kedaulatan dan kemandirian menjadi prinsip kehidupan ekonomi. 

Kampung kota yang ekologis, bersekutu dengan alam. Kampung kota yang semakin inklusif, terbuka dan menghargai kehadiran setiap etnis, keyakinan/agama dan golongan secara setara. Kampung kota budaya, kota pariwisata. Kampung kota yang berkelanjutan, kampung kota yang warga dan pemerintahannya senantiasa terbuka terhadap perubahan demi kemajuan. 

Kampung kota yang selalu bersinergi dengan kampung-kampung serta kota-kota di dalam dan sekitarnya.

Membangun “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri Berbasiskan Koperasi Warga Berdaya” (KSMBD-BKWB) yang akhirnya diwujudnyatakan dalam “Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung”, KSPTC pada dasarnya merupakan kerinduan kolektif bukan hanya bagi komunitas warga Bukit Duri yang tergusur, melainkan juga bagi sebagian besar komunitas-komunitas warga kampung urban di DKI Jakarta dan di kota-kota besar lainnya di negeri ini.

KSPTC akan dapat terwujud secara penuh, asalkan ini merupakan proyek kerjasama para “stake-holder” dengan terlebih dahulu melakukan:

– Pendataan dan pemetaan ulang kebutuhan, hak dan kewajiban warga akan pemukiman/perumahan baru dalam wujud KSPTC 

– penggambaran konsep design secara komprehensif: KSPTC ini harus mampu mengungkapkan jawaban terhadap kebutuhan hidup real warga kampung urban Bukit Duri di bidang ekonomi, sosial, budaya, ekologi, dan hidrologi. 

Mampu mengungkapkan apsek keterbukaan/inklusivitas, kebenaran data, aspek keadilan, kemandirian, semangat solidaritas kehidupan yang kuat antar warga,  (komunalisme), interkoneksi dalam hampir seluruh aspek kehidupan, demokrasi partisipatif yang kuat, dan aspek pembangunan keberlanjutan.

– Rancangan block-plan

– rencana pembagian ruang berdasarkan kebutuhan dan rencana konsolidasi lahan/ruang/fungsi kebutuhan.

– integrasi dengan pembangunan Jakarta yang berprinsipkan kemanusiaan yang adil dan beradab:

– Seluruh sistem pembangunan pemukiman Kampung Susun ini, secara konsisten akan menggunakan prinsip-prinsip dan sistem koperasi swadaya komunitas warga:

a.  Warga sebagai anggota adalah pemilik saham

b.  Menekankan keswadayaan warga

c.  Kepemilikan, tanggungjawab dan pengelolaan bersama bersama (komunal)

d.  Gotong-Royong

e.  Mengutamakan benefit (manfaat) ketimbang profit (untung).

f.  Koperasi-koperasi Komunitas Warga Urban sebagai basis-basis pembangunan “pasar sosial bersama”, melawan “pasar kapitalisme” DKI Jakarta.

– Maka sangat penting komunitas warga Bukit Duri yang berjuang ini segera:

a. Menambah jumlah anggota/pemegang saham Koperasi Warga.

b. Meningkatkan kualitas keterlibatan seluruh anggota koperasi warga.

c. Mewujudkan/mengembangkan Koperasi Usaha Warga.

Dalam kaitannya dengan syarat keadilan sosial, satu di antara sekian  banyak yang layak kita simak adalah  refleksi Peter L. Berger, bapak ilmu sosial yang  meninggal dunia di usia 88 tahun pada tgl 27 Juni 2017.

Peter L. Berger mengusulkan 2 macam “kalkulus” (timbangan) untuk melihat apakah suatu pembangunan  sungguh berhasil  dan menjawab   prinsip keadilan. 

Yang  pertama  adalah ‘kalkulus  beban’  (“calculus  of Pain”), yaitu pencegahan penderitaan paksa, dan yang kedua  ialah ‘kalkulus kebermaknaan’ (“calculus of meaning”) sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai  hidup dari para warga yang  dimaksud oleh kebijakan-kebijakan  pembangunan.

Untuk itu, Berger mengajukan 3 kriteria keadilan  yang harus dikenalkan pada setiap model dan proyek pembangunan: 

(1). Pembangunan  yang berhasil  mensyaratkan  kemajuan ekonomi yang berlanjut dan ‘self-generating’. 

(2). Pembangunan yang  berhasil   mensyaratkan   gerakan berlanjut  dalam skala luas oleh penduduk  kebanyakan, dari kondisi kemiskinan  yang akut ke standar hidup yang  layak secara manusiawi. 

(3). Pembangunan  tak dapat dikatakan berhasil jika prestasi-prestasi dari  kemajuan ekonomi  dan pembagiannya berlangsung di atas pelanggaran hak-hak asasi manusia.” (Peter Berger, “Underdevelopmen”, Commentary, vol.78, no.1, July 1984, hal. 41-45). 

Di  bawah terang prinsip dan kriteria semacam itu,  segera kelihatan  bahwa bagi  komunitas-komunitas warga,  pembangunan ternyata lebih sering dialami sebagai beban (dalam “calculus of pain”), dan karenanya lebih  sering tidak  bermakna (dalam “calculus of meaning”).  

Dan dalam pengalaman warga di dataran rendah Jakarta, pembangunan lebih  punya arti sebagai  penggusuran (“displacement”). Selain sangat  mahal pembangunan yang  lebih sering dialami sebagai  penggusuran itu juga menyimpan kemarahan luas rakyat yang nampak dalam berbagai protes-protes terhadap ketidakadilan.

Oleh karena itu, dengan niatan serta tekad kuat komunitas warga kampung urban Bukit Duri bersama komunitas kampung urban lainnya di DKI Jakarta, yang didukung penuh oleh para akademisi dan praktisi “Forum Kampung Kota” dari berbagai latarbelakang dan disiplin ilmu, bersama Pemprov DKI, serta para “stake-holder”  lainnya, membangun “Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung”, sebenarnya kita tengah berikhtiar mengubah orientasi pembangunan negeri ini yang selama ini condong lebih berlandaskan kapitalisme/neo-liberalisme, ke arah orientasi pembangunan berlandaskan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”!

KESAKSIAN 

“Mereka dihinakan..

Tanpa daya..

Ya, tanpa daya..

Terbiasa hidup..

Sangsi..

Orang-orang harus dibangunkan..!

Aku bernyanyi..

Menjadi saksi..!

Kenyataan..

Harus dikabarkan..!

Aku bernyanyi..

Menjadi saksi…”

(lirik lagu Kantata Takwa, yang ditulis Rendra dalam lagu “Kesaksian” 1990.) (RED)