Aksi Buruh: Cabut Omnibus Law / UU CIPTA KERJA NO 11 TAHUN 2020

85
JAKARTASATU.COM – Sejuta Buruh ( AASB ) Dalam Aliansi Aksi Harga BBM ( Kembalikan Harga BBM Seperti Sebelum Dinaikkan ada Tanggal 3 September “Cabut Omnibus Law / UU CIPTA KERJA NO 11 TAHUN 2020, dan batalkan Kenaikan September 2022 , Tolak RKUHP”
Tuntutan lainnya harus Bangun Industri Nasional Diatas Land Cabut Seluruh Kebijakan Anti Rakyat, Reform Sejati Tanpa Intervensi Asing Sebagai Jalan Kedaulatan Rakyat Membangun Indonesia Baru Tanpa Penindasan dan Penghisapan Bahwa perkembangan sekarang paska UU CIPTA KERJA NO 11 TAHUN 2020 mendapat stempel resmi dari Mahkamah Konstitusi – RI sebagai Undang – undang Inskonstitusional Bersyarat , pemerintahan Jokowi – MA stempel Undang – undang yang Inskonstitusional Bersyarat dengan bersatu padu bersama DPR – RI kemudian secara gencar dan masif ” mengakali ” untuk dapat menjadikan UU CIPTA KERJA bebas dari melakukan perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang perubahanya telah disyahkan pada bulan Juni 2022.
Selain itu , pelaksanaan UU CIPTA KERJA terus berlangsung Intensif dan Masif meskipun dalam status inskonstitusional bersyarat hal ini dipertegas kedudukanya oleh MAHKAMAH AGUNG RI melalui Surat Edaran No 5 Tahun 2021 yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan — yang mengunci semua kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke PHI setelah terbitnya SE tersebut pengambilan putusan pengadilan harus berdasarkan UU CIPTA KERJA NO 11 AHUN 2020. Sebab SE ini belum dicabut oleh Mahkamah Agung.
Sebab, sejak ditetapkanya UU CIPTA KERJA NO 11 TAHUN 2020 berbagai dampak kemudian langsung menghantam ke ” jantung ” penghidupan rakyat indonesia , bagi klass buruh upah terampas hingga nilainya merosot kedalam dasar palung jurang yang hampir tidak mungkin lagi kembali kedalam orbit standard minimum sebagaimana tahun – tahun sebelum diberlakukanya UU CIPTA KERJA NO 11 TAHUN 2020.
“Berbagai skema fleksibilitas dalam hubungan kerja telah menjadi praktek umum bagi kaum kapitalis untuk mempekerjakan buruh tanpa ada kepastian kerja yang nyata mereka memberlakukan sistem pemagangan dan kontrak kerja jangka pendek ( 3 bulan ) sepanjang umur produktif kaum buruh yang baru lulus sekolah hingga mereka masuk kedalam usia tua , yang sekaligus mereka bekerja dengan di upah dibawah standard UMK yang berlaku saat hubungan kerjanya masih sebagai buruh magang,”kata pelaku aksi di mimbar.
Selain itu, berangkat dari aturan baru tentang pesangon yang termuat dalam UU CIPTA KERIA NO 11 TAHUN 2020 dan diatur dalam aturan turunanya PP Nomor 35 Tahun 2021 pasal tentang PHK akibat perusahaan tutup dan merugi mendapatkan pesangon 0,5 kali dari patokan yang telah diatur dalam PP tersebut , kini telah menjadi modus operandi perusahaan untuk melakukan PHK terhadap buruhnya dan atau merelokasi perusahaanya kedaerah lain dengan upah buruh yang lebih murah dengan alasan tutup ataupun merugi , dengan hanya memberikan pesangon sebesar 0,5 kali dari patokan yang telah diatur dalam PP tersebut . Sebagaimana yang telah terjadi di kawasan – kawasan industri diberbagai tempat di Provinsi Banten , Jawa Barat , DKI Jakarta dan Jawa Timur. (YOS/JAKSAT)