JAKARTASATU.COM – Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah diujung masa kepemimpinannya. Pertengahan bulan ini Anies segera lengser dan digantikan penjabat Gubernur DKI Jakarta baru yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Bagaimana hasil dari refleksi 5 tahun pemerintahan Anies dalam memimpin Jakarta?
Meninjau dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, ada banyak program kerja yang tidak direalisasikan dengan baik dari 23 janji kampanye yang pernah dilontarkan Anies.
“Jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk,” kata Gembong, Kamis (13/10/2022) saat membuka diskusi publik bertajuk “Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan” yang diselenggarakan di kantor Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat.
Menurut Gembong banyak program kerja yang dinilai tidak memiliki progres yang positif.
“Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen yang cuma indah di kata-kata dan rencana saja,” ujarnya sinis.
Gembong membeberkan beberapa contoh program kerja yang dinilai sangat buruk berdasarkan penilaian Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Sebut saja diantaranya adalah normalisasi sungai 0%, naturalisasi sungai 0%, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT JakPro 0% dan pembangunan LRT Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPDBU) 0%.
Termasuk proyek ambil alih air bersih dari swasta 0%, pembangunan ITF dalam kota 0%, pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur 0% dan Taman Pintar 0% (dari target 175 lokasi).
Tidak tanggung-tanggung, Gembong secara blak-blakan juga mengatakan bahwa di era kepemimpinan Anies banyak mengalami kemunduran baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
Ia menyontohkan berbagai kemunduran tersebut adalah menutup akses ke website anggaran lalu video rapat tidak di-upload ke YouTube. Anies juga disoroti menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.
“Anies juga menghambat akses informasi kepada wartawan. Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol. Bahkan, terjadi korupsi Rp 152 miliar di pengadaan lahan DP 0 rupiah. Anies juga melanggar janji tidak akan menggunakan dana KLB dari swasta,” bebernya.
Berdasar data-data tersebut, Gembong menilai bahwa selama 5 tahun ini Anies lebih banyak membuang waktu dengan memprioritaskan estetika kota daripada membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga.
Nah, begitulah opini dari Ketua Fraks PDIPi DPRD DKI Jakarta yang selama ini dikenal selalu berseberangan dengan Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? | WAW-JAKSAT
