Margarito Kamis: Ada Perlakuan Keliru Dari Bangsa Terhadap TNI dan Polri

344

JAKARTASATU.COM — Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum pakar hukum tata negara Indonesia melihat ada perlakuan yang keliru dari bangsa ini terhadap TNI dan Polri.

“Kekeliruan itu TNI tidak bisa merumuskan kebijakan, tidak bisa mendefinisikan postur pertahanan secara teknik, oleh TNI secara organik. Itu didefinisikan oleh pemerintah oleh kementrian pertahanan, “sipil”,”jelasnya  pada diskusi KOPI PARTY MOVEMENT bertajuk : Habis Sambo dan Tragedi Kanjuruhan Terbitlah Teddy, Quo Vadis Reformasi Total Polri?, Dapoe Cafe Pejaten Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2022).

“Sementara Polri merumuskan sendiri, melaksanakan sendiri. Satgassus bikin sendiri, mendirikan sendiri, pimpin sendiri, bikin keputusan lalu laksanakan. Itu tidak bisa dikontrol. Di situ kekeliruan fundamental dari institusi polri,” lanjutnya

“Padahal dalam UUD 45 pasal 30 ayat 3 dan 4 : TNI yang terdiri atas tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,” beber Margarito Kamis.

Ditambahkannya bedanya hanya di fungsi tapi statusnya Polri dan TNI sebagai aparatur negara, yang satu dibidang keamanan hukum, TNI bidang keamanan negara. Statusnya adalah organ negara. Tetapi kenapa TNI diletakkan di bawah lembaga kemetrian pertahanan sedang Polri tidak di bawah suatu kementerian.

“Sulitkah kita menemukan yang kita impikan ataubyang sesuai UUD 45 oasal 30 ayat 3 dan 4 yang match dengan kementerian? Yang kita tidak punya sekarang ini kementerian keamanan nasional atau kementerian keamanan dalam negeri. Kalau bikin kementerian keamanan dalam negeri, maka kepolisian diletakkan di situ. Salah besar kalau kita letakkan di kementerian dalam negeri, karena dua urusan yang berbeda,” ungkapnya.

Kemudian ahli tata negara ini  menyampaikan pertama, Satgassus keputusan kapolri, tidak memerlukan keputusan DPR, Menkopolhukam, Presiden. Itu keputusan Kapolri. Itu masalahnya.

Kedua, di dunia ini tidak ada bisnis apapun yang tidak berkaitan dengan wewenang, dengan rule, dengan hukum dari jaman dulu, jaman Romawi kuno hingga sekarang ini. Untuk itu selalu dicari ahli yang berkaitan dengan hukuman, orang-orang yang membuat hukuman, menegakkan hukum.

“Polisi bisa masuk kemana-mana karena dunia kita penuh dengan hukum. Sebenarnya dari sisi tata negara, cara kepolisian menset-up undang-undang itu bagus, hanya dalam implementasinya jadi ngawur. Rekrutmen di Kepolisian harus dibenahi,” pungkasnya. (YOS/JAKSAT)