POLRI DI ERA REFORMASI

118

Oleh John Helmi Mempi (Doekoen Coffee), pengamat Hankam

21 Desember 2011 seluruh satuan polisi di kota Veracruz, Meksiko dibubarkan oleh pemerintah Meksiko dengan mengerahkan Marinir Angkatan Laut Meksiko untuk mengendalikan situasi. Hal ini karena semua anggota polisi negara bagian Veracruz terlibat korupsi dan dikendalikan oleh kartel narkoba Meksiko.

Di Indonesia semenjak Polri lepas dari TNI, berdiri sendiri dan langsung dibawah Presiden, moral dan mental Polisi berobah sangat jauh bahkan bertentangan dengan Tribrata dan Catur Prasetya yang selalu diucapkan setiap apel dan upacara.

Saat masih bersama TNI, Polri selalu mengeluh akibat sulit untuk menentukan sikap karena dianggap sebagai “Saudara Muda” didalam ABRI. Ketika terjadi penyelewengan oleh oknum polisi maka ABRI sebagai tempat berlindung. Tetapi ketika Polri berdiri sendiri dan terjadi masalah, maka polisi menyelamatkan diri masing-masing dan berlindung dibalik media, politisi dan akademisi. Pemisahan Polri dari ABRI ternyata membuat Polri lepas kendali yang berbuah malapetaka bagi bangsa dan negara. Ternyata Kapasitas, Kapabilitas dan Integritas setiap anggota Polri tidak mampu untuk membangun dan menjaga Indonesia menjadi lebih baik, bahkan menghancurkan prestasi yang telah dicapai oleh orde baru.

Setiap Kapolri selalu mempunyai slogan masing-masing tetapi intinya tetap sama yaitu “Jika bisa dipersulit, buat-apa dipermudah”. Fungsi Polri bukan Menegakan Hukum tapi Mencari Kesalahan Hukum. Slogan Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat ternyata berobah menjadi Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Penguasa dengan cara mengintimidasi dan menzholimi masyarakat. Hukum menjadi berkah bagi orang kaya dan musibah bagi rakyat jelata.

Di era Orde Baru, ABRI hanya musuh aktivis dan mahasiswa karena kebebasan berekspresi dibatasi tetapi setelah Polri memisahkan diri dari ABRI, Polisi menjadi musuh masyarakat, pengusaha, aktivis, mahasiswa, preman, pedagang, tukang ojek, sopir, dll. karena mereka pernah dirugikan dalam mencari keadilan.

Dalam mencari makan dan rejeki, TNI seperti Bebek yang berbaris sesuai dengan pangkat dan senioritas. Polri seperti Ayam yang jika ada beras, akan berebut tanpa melihat pangkat, jabatan dan senioritas.

Pengelompokan di TNI berdasarkan Satuan dan tahun angkatan, pengelompokan di Polri berdasarkan suku, agama dan kepentingan.

Gerakan Reformasi yang digelorakan oleh mahasiswa dan masyarakat merupakan hadiah terbesar dalam sejarah Polri yang membuat Polri berdiri sendiri. Tetapi saat ini, ketika mahasiswa dan rakyat melakukan hal yang sama seperti pada 1998 untuk menyuarakan aspirasi, justru di intimidasi dan di kriminalisasi oleh polisi. Reformasi telah memakan anak kandungnya sendiri.

Agenda Reformasi dalam pemberantasan KKN dan penegakan supremasi hukum, membuat Polri sebagai penguasa hukum, tetapi “Pasal 27 ayat (1) UUD 1945” yang menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ternyata tidak sama kedudukannya jika berurusan dengan Penegak Hukum (Polisi Jaksa dan Peradilan)

Didalam sejarah dunia modern, hanya di Indonesia wewenang Polri dalam menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah luarbiasa karena Polri menangani Terorisme, Separatisme, memberi ijin keramaian, mengatur Lalu-lintas, membuat SIM, memungut Pajak Kendaraan, menetapkan Tersangka, membuat Perkara dan mengajukan Perkara ke Pengadilan, menghentikan Perkara, menangkap, menahan dan memenjarakan seseorang tanpa proses peradilan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan Surveillance dan Polri mempunyai peralatan militer.

Konflik internal ditubuh TNI sangat jarang terbuka ke publik karena TNI tidak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, berbeda dengan konflik internal di Polri yang terbuka ke publik karena ketika seorang polisi terlibat konflik internal dengan sesama anggota polri, dibutuhkan dukungan eksternal (Pengusaha, Politisi, dan media) untuk menyelamatkan pangkat dan jabatan.

Jika di TNI dikenal dengan istilah “Air Mancur” atasan membagi rezeki kepada bawahan, di Polri dikenal dengan “Air Muncrat”, bawahan setor ke atasan, inilah sebabnya ketika atasan pensiun dan digantikan bekas bawahannya, pola yang sama akan tetap dilanjutkan dan pensiunan Polisi menghilang dari keramaian.

Para pemuda dengan berbagai pengorbanan ingin menjadi anggota polri dan ketika masuk pendidikan Polri, dengan doktrin dan idealisme yang tinggi mereka ingin mengabdi kepada negara, tetapi ketika selesai pendidikan, mereka harus melaksanakan perintah atasan walaupun bertentangan dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Mereka dihadapkan pada pilihan antara memilih mempertahankan idealisme atau memilih pangkat, jabatan dan masadepan.

Reformasi dipersembahkan untuk Polri agar bisa menentukan dan menemukan dirinya tetapi reformasi dimulai dengan sejarah buruk konflik internal rebutan “Tongkat Komando” antara Surojo Bimantoro vs Chaeruddin Ismail 2001 yang kemudian berlanjut dengan konflik internal lainnya. Terakhir adalah kasus Ferdy Sambo, Firli Bahuri dan Teddy Minahasa yang membuat moral dan mental anggota Polri berada di titik nadir.

Hampir seluruh lapisan masyarakat, pernah merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh polisi. Hal ini disebabkan dalam hal menegakan hukum, polisi bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri bahkan mengorbankan sesama anggota polisi, sehingga dimasyarakat dikenal dengan anjuran _”Jangan terlampau dekat dengan polisi, karena sesama anggota polisi saja saling makan, apalagi dengan orang lain”._

Ketika menghadapi kasus yang bersentuhan dengan kekuasaan, Polri bertindak berdasarkan pertimbangan politik praktis untuk menyelamatkan pribadi para pejabat Polri. Oleh sebab itu masyarakat mempunyai istilah ketika berurusan dengan polisi “Hilang Kambing, Jual Sapi”

Jika berhadapan dengan masyarakat biasa yang berada diluar kekuasaan tanpa harta, pangkat dan jabatan, Polri sudah terbiasa melakukan rekayasa hukum dengan melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan. Tetapi ketika terjadi konflik internal seperti kasus irjen Ferdy Sambo, Polri bingung dalam menentukan sikap dan melakukan rekayasa karena akan menciptakan konflik didalam dan membuka kejahatan didalam tubuh polri yang berakhir dengan mencoreng muka sendiri.

Jika dihadapkan kepada pilihan untuk menyelamatkan negara atau menyelamatkan institusi polri, maka polisi akan lebih memilih menyelamatkan institusi polri dengan mengorbankan negara.

Jika dihadapkan kepada pilihan untuk menyelamatkan institusi atau menyelamatkan pribadi, maka polisi akan lebih memilih menyelamatkan pribadi dengan mengorbankan institusi, walaupun kita sering mendengar kata-kata klise “Selamatkan Institusi”

Ketika negara dalam keadaan kekacauan seperti yang terjadi saat ini, sangat jarang pensiunan jendral polisi memberikan pernyataan tentang situasi dan kondisi negara secara terbuka di publik atau media. Sangat jarang pensiunan jendral polisi yang tampil ke publik dan menyuarakan kebenaran. Tetapi ketika kasus internal tewasnya anggota polisi dengan pangkat terendah Bharada, banyak para pensiunan jendral polisi yang memberikan statement maupun komentar dengan berbagai macam argumen yang berkaitan dengan pribadi dan institusi. Hal ini menunjukan bahwa mereka hanya peduli terhadap Institusi atau pribadi anggota Polri tetapi mengabaikan kondisi negara

Setelah pensiun, umumnya mereka rajin beribadah, seakan-akan ingin menyuap Tuhan agar dosa masalalunya diampuni. Hal ini akibat perilaku mereka dimasa lalu. Umumnya, para pensiunan jendral polisi yang tanpa jabatan, tidak dihargai oleh polisi aktif karena saat mereka menjabat, mereka menindas dan memeras bawahannya, sehingga ketika mereka pensiun, bawahan yang menggantikannya akan membalas dengan tidak menghargai bekas atasannya. Mereka masih bisa dihargai dan dilindungi dengan cara memasukan sanak keluarganya sebagai anggota polri. sebelum pensiun, para jendral polisi mengumpulkan sebanyak mungkin uang dan harta agar ketika masuk masa pensiun, mereka masih bisa eksis dalam pergaulan sehari-hari.

Polri memberikan atensi terhadap suatu peristiwa bukan berdasarkan pertimbangan hukum tetapi berdasarkan rating Viral dimedia. Hitam Putihnya seseorang ditentukan oleh Polri sehingga Polri menjadi penentu dan memonopoli Kebenaran. Polri bebas menuduh bahkan memenjarakan seseorang atas dasar keinginan para pembeli keadilan. Sejak awal Polisi sudah terbiasa dengan rekayasa kasus untuk mencapai prestasi sambil mencari dana operasi. Operasi Polri selalu didahului dengan kata-kata “Berdasarkan Informasi dari Masyarakat”. Untuk menaikan citra polri dimata masyarakat, dengan di dukung oleh media, politisi, akademisi dan praktisi maka dilakukan rekayasa operasi agar polri mendapat apresiasi dari masyarakat sekaligus pelaku operasi mendapat prestasi untuk promosi. Tanpa disadari, Operasi Rekayasa Polri telah menyeret korban yang sangat besar, dengan kerusakan moral dan mental anggota polri disertai dengan kebencian masyarakat terhadap Polri. Terungkapnya kasus Ferdy Sambo menyebabkan Polri menjadi organisasi kriminal resmi terbesar di dunia yang difasilitasi oleh negara.

“Democratic Policing” telah berobah menjadi “Munafiq Policing”. Polri tidak sanggup untuk memikul beban kewenangan yang sangat besar yang diberikan oleh rezime reformasi. Hal ini disebabkan karena “Bahan Baku” sebagai pondasi pembentukan anggota polri tidak akan mampu untuk membangun kapasitas, kapabilitas dan integritas. Hal ini diakibatkan dari jenjang seleksi, vokasi, mutasi dan promosi, hampir semua diperoleh dengan cara jual-beli. ±70% Taruna Akpol berasal dari keluarga Polisi. hal ini yang menyebabkan Polisi bukan Abdi Negara tetapi Abdi Keluarga.

Reformasi Gagal Total. 24 tahun reformasi telah membuat Polri menjadi “Negara Dalam Negara” dan pengelompokan ditubuh Polri merupakan “Warung Dalam Restaurant”.

Ketika para elite polri ditanya tentang bagaimana cara memperbaiki kinerja Polri, selalu dijawab dengan jawaban klise : “Naikan Gaji dan Tunjangan” seperti tuntutan buruh saat aksi demo tahunan. Jika saat ini TNI ingin mengulang sejarah Petrus (Penembak Misterius) 1983-1985, dapat dipastikan bahwa korban terbesar adalah aparat penegak hukum.

Sangat sulit untuk membersihkan Polri dari tindak kejahatan karena saat ini negara dalam kesulitan keuangan sehingga kegiatan operasional pemerintah hanya bisa dibiayai dari uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan transaksi illegal yang melibatkan Polri, Pemerintah dan Parlemen.

Reformasi yang mengangkat Polri dan Reformasi pula yang menjatuhkan Polri. Kerusakan ditubuh Polri bukan lagi persoalan oknum tetapi kerusakan pada institusi dan pribadi yang membuat rusaknya moral dan mental yang melanda sebahagian besar anggota polri. Para jendral polisi senior tanpa disadari telah mewarisi kebencian masyarakat terhadap polisi yang akan ditanggung oleh para juniornya dimasa yang akan datang. Publik hanya mengingat satu orang sosok polisi terbaik yaitu Hoegeng Imam Santoso (1921-2004).

Seluas apapun lautan selalu akan berakhir di pantai, sehebat apapun seseorang atau kelompok, selalu ada batasnya. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan kekal selamanya. Di dunia ini tidak ada yang hilang dan Alam Semesta tidak akan pernah berhutang kepada manusia tetapi manusia yang berhutang dan Alam Semesta akan menagih dengan caranya sendiri.