REBUTAN CAWAPRES ?

57
Ilustrasi Kursi Singgasana Penguasa/IST

REBUTAN CAWAPRES ?

Rakyat secara umum menganggap partai yang mau dukung AB rebutan Cawapres. Entah benar entah tidak.
Kabarnya PKS usul Aher dan PD usul AHY, keduanya putra bangsa yang baik. AHY punya segmen generasi muda, Aher segmennya kuat di Jabar saja, tapi jika cawapresnya AHY suara yg diperoleh akan lebih banyak (Setidaknya hasil polling di internal APIB menunjukan hasil seperti itu)

Porsi kekuatan ketiga partai ini seimbang Nasdem 9 %, Demokrat 8 % dan PKS 8 %, Kelihatannya Nasdem lebih cerdik, walau porsinya paling tinggi, Nasdem tidak mencalonkan cawapres, tapi mengincar menko atau menteri.

Cawapres yg diperebutkan itu sebenarnya tidak strategis, istilahnya seperti ban serep. Selama presidennya sehat, umur panjang, sulit wapres menjadi presiden. Perannya juga umumnya hanya ceremonial, kecuali ada tugas yg khusus diberikan oleh presiden.

Seorang cawapres sebenarnya dapat ditukar dengan 2 orang menko atau 3 orang menteri. Kenapa tidak berpikir lebih jauh dari pada berkutat di cawapres ? AB & AHY diprediksi dapat memenangkan pilpres. Keduanya berani melawan atau mengendalikan oligarki.

Ada 3 peran sebenarnya yang dapat diambil yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

PKS satu2nya partai Islam nasionalis ini akan hebat dan berhasil jika menguasai Yudikatif seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Ombudman untuk *menegakkan keadilan*.

Pimpinan Legislatif yakni Ketua MPR, DPR dan DPD diberikan pada Nasdem, Demokrat & PKS, sehingga keseimbangan tetap terjaga.

Di Eksekutif ada 4 menko dan 34 menteri. Menko bisa diberikan ke kader partai, PKS dan Nasdem masing2 2 menko. Demokrat sudah mendapat Wapres. Jika 30% menteri dari kader partai, artinya ada 10 orang menteri, ini bisa dibagi 3 sbb :
1. Nasdem : 4 menteri
2. PKS : 2 menteri (diluar Yudikatif)
3. Demokrat : 3 menteri
4. Partai lain : 1 menteri
5. Profesional : 24 menteri

1,2,3 & 4 (30% Kesepakatan bersama Capres, Cawapres dan Partai)
5. (70% AB & AHY yang menentukan)
Menteri yang menyangkut hajat orang banyak harus diambil dari non partai atau independen. seperti Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan, Keuangan, Perdagangan, Industri, Bumn, Pertambangan, Pertanian, Kelautan, Kehutanan, Pendidikan, Agama, dll, dll

TNI & POLRI tidak boleh diusulkan oleh partai, mereka harus independen, mereka adalah aparat negara, bukan aparat pemerintah.

Pada prinsipnya yang perlu disepakati bukanlah pembagian kekuasaan, apalagi rebutan jatah proyek, tapi pembagian tugas pekerjaan untuk kesejahteraan rakyatBagaimana rakyat dapat lebih sejahtera dan makmur, gap antara si kaya dan miskin berkurang, serta keadilan ditegakkan.

Untuk mencapai tujuan itu AB harus diberikan kebebasan bergerak jangan dikekang atau disandera. AB bukan boneka dan ingat “tujuan bernegara itu adalah mengurusi rakyat, menjaga tanah air sesuai UUD 45 yang asli.

*Langkah pertama adalah kembali ke UUD 45*, supaya dana yg demikian besar dapat dimanfaatkan buat rakyat Indonesia. Program rejim sekarang yg bagus perlu dipertahankan, yang tidak ada manfaatnya harus ditinjau kembali
Langkah kedua, segera kembalikan seluruh TKA cina.

Ketiga partai ini diprediksi akan mendapatkan suara lebih baik pada pileg yad.

Semoga tulisan ini dapat membantu kebuntuan dalam bernegosiasi.

Bandung, Oktober 2022
Memet Hakim
Pengamat Sosial
Ketua APIB