SOAL SATGASUS MERAH PUTIH POLRI TUJUAN KEKUASAAN

117

JAKARTASATU.COM — Kelemahan intelijen dari pemerintahan kita yaitu diantaranya, Kita membiarkan UU Polri tahun 2002. Satgasus itu yang dibentuk oleh Polri pada masa Kapolri Tito Karnavian. Dalam undang-undang Polri, Polri langsung dibawah presiden.

“Ada satu pasal bahwa organ polri ditentukan oleh Kapolri. Satgasus merah putih akibat dari UU yg memberikan kekuatan penuh kepada Polri. Satgaguss ini adalah UU yang memberikan keluasan penuh kepada Kapolri, tidak mungkin satgagus dibentuk tanpa tujuan. Tujuannya kekuasaan,” demikian diungkapnkan Letjen Marinir Purn. Suharto (Mantan Irjen Dephankam) pada acara diskusi publik dengan mengkat tema : Tegakkan Martabat Bangsa : REFORMASI TOTAL POLRI DIMULAI DENGAN AUDIT SATGASUS MERAH PUTIH SEGERA ! di Hotel Sofyan, Jakarta, 25/10/2020, acara diselenggarakan oleh Forum Kedaulatan Negara (FKN), Forum Nasional Pancasila (FNP), UI WATCH, TP3.

“Seperti yang kita lihat sekarang ini, tidak ada ke arah rakyat, seolah-olah merekalah yang punya uang. Arahnya kekuasaan. Sebenarnya pemerintahan ini mempunyai 4 fungsi. 1. Planing 2. organizing 3. Actuating 4 controling,” tambahnya.

Sementara itu, Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengatakan perlunya audit investigasi pada Satgasus Merah Putih.

“Jumlah satgassus itu 400an yang semuanya polisi, harus dibenahi. Seperti kasus kepolisian Hongkong itu memberantas anggotanya, polisi itu ditangkap seluruhnya. Baru kemudian dipilih mana polisi yang masih baik. Setelah dibubarkan polisi di Hongkong, baru dibentuk lagi, sekarang ini Hongkong terkenal sebagai negara yang bersih dari korupsi,” jelasnya.

Betul kata Pak Irjen, kata Abdullah, “Harus dibenahi. Satgassus ini harus diaudit dan investigasi kepada instansi. Audit itu dimintai pertanggungjawaban setelah dilakukan investigasi. DPR punya kewenangan untuk membentuk pansus audit dan Investigasi karena sistem perundangan kita DPR dan Presiden yang membentuk undang-undan, maka DPR mempunyai kewenangan. Pertama, legislasi ; kedua budgeting, tiga Auditing sehingga DPR punya kewenangan membentuk pansus. Problembya adalah kalau DPR juga sudah dibayar?” tambahnya.

“Audit itu apa? Audit itu adalah meminta pertanggung jawaban administrasi kepada instansi. BPKP itu melakukan audit kepada Kementerian, Pemerintah, lembaga negara. Tetapi, dia lakukan post audit. Kalau post audit arti ya sudah selesai, sudah selesai kecelakaan, sudah terjadi korupsi baru BPKP melakukan audit,” jelas Abdullah.

Karena itu waktu di KPK saya menyarankan BPKP dibubarkan, karena BPKP melakukan audit setelah peristiwa, post audit. Kalau audit dari BPK atau BPKP WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tidak berarti di situ tidak ada korupsi. Karena audit BPK dan BPKP audit administrasi, ada dokumen-dokumen, pembuktian.

“Karena itu banyak gubernur/bupati/walikota yg WTP ditangkap KPK, karena bisa disuap.”, ungkapnya. (YOS/JAKSAT)