Surat Khusus Untuk Pimpinan DPR RI, MPR RI dan DPD Atas Kasus Gugatan Keaslian Ijazah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

52

Surat Khusus Untuk Pimpinan DPR RI, MPR RI dan DPD Atas Kasus Gugatan Keaslian Ijazah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

JAKARTASATU.COM — Dibawah ini adalah isi surat lengkap yang di tujukan ke Para Pimpinan Lembaga Negara, Khususnya Pimpinan DPR RI, MPR RI dan DPD yang berada di Senayan. Surat ini datang dari Aliansi Aktivis Nasional & Masyarakat Anti Kepalsuan dan saat ini suara dari rakyat ini sudah dikirim.

Berikut isinya:

Kepada Yang Terhormat :
Para Pimpinan Lembaga Negara, Khususnya Pimpinan DPR RI, MPR RI dan DPD.

Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Beberapa waktu terakhir ini, publik dibuat geger dengan fenomena gugatan keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kasus ini menjadi heboh karena bukan lagi sekadar rumor yang disebar melalui media sosial melainkan sudah menjadi perkara hukum yang sedang diuji kebenarannya di pengadilan.

Beriringan dengan proses persidangan, warga net kemudian dibuat makin heboh dengan penangkapan Sang pelapor ijazah palsu presiden. Meskipun dia ditangkap untuk kasus yang berbeda, tetapi fenomena ini menimbulkan spekulasi bahwa materi hukum yang dilaporkan mengenai ijazah palsu itu benar adanya sehingga Sang pelapor harus dibungkam.

Rumor yang beredar mengenai keaslian ijazah ini terus berkembang. Sebagian publik merespon secara serius, sebagian lainnya malah menjadikan kasus ijazah palsu ini sebagai konten lelucon di media sosial. Banyak parodi berkaitan dengan hal ini berseliweran setiap hari. Lagi-lagi Presiden Republik Indonesia menjadi bahan lelucon yang bisa dipastikan semakin menggerus wibawa pemerintahan yang dipimpinnya. Soal ini semua berkaitan dengan hukum, aturan dan etika; menjadi bahan lucu-lucuan… Ini soal wibawa presiden kita. Sekali lagi presiden kita.

Proses pengadilan yang sedang berlangsung mengenai pengaduan ijazah palsu ini sudah pasti akan dianggap kurang kredibel. Kredibilitas pengadilan diragukan karena saksi pelapor sudah terlebih dahulu dibungkam dibalik jeruji. Penangkapan pelapor akan ditafsirkan sebagai upaya untuk melemahkan posisi politiknya sebagai warga negara.

Meskipun kasus ini telah bergulir sedemikian serius, tetapi belum satu pun lembaga negara yang turun tangan untuk meredakan gelombang kesangsian sebagian warga terhadap integritas pendidikan formal presidennya. Apakah kasus ini memang dibiarkan terus bergulir, membesar dan menciptakan kebingungan publik? Sementara kasus-kasus lain yang lebih subtantif dan mengganggu penata kelolaan negara semakin diabaikan dari perhatian publik.

Karena sangat terkait dengan wibawa negara dan bangsa Indonesia. Segera turun tanganlah para pimpinan lembaga negara yang terhomat, agar rakyat Indonesia ini bisa terjelaskan akan hal ini.

Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Bekasi, 25 Oktober 2022.

Setya Dharma Pelawi,
Rustam Effendi
Handriyadi

Aliansi Aktivis Nasional & Masyarakat Anti Kepalsuan