Pilpres dalam Bayang-bayang Krisis Ekonomi, Jalan atau Tunda?

38
JAKARTASATU.COM — Omar Abdillah, MT (Data Scientist) atau Ahli Data Science mengatakan bahwa dari perbincangan di media sosial yang sempat direkam oleh Big Data Continuum INDEF selama Juli sd September 2022. Dengan jumlah twit terekam sekitar setengah juta percakapan, tentang perbincangan tokoh-tokoh capres dan cawapres 2024. Ada 10 nama tokoh yang dijaring dalam riset ini dan selalu dibincangkan publik di media sosial.
“Metodologi analisis data diambil dari media sosial (twitter), setelah melalui proses mesin analisis untuk penyaringan dari twit yang berasal dari robot/BOT dan buzzer.  Aneka Bot dan buzzer dibuang, maka selanjutnya didapat analisis eksposur perbincangan, analisis sentiment perbincangan dan analisis ekonomi-related conversation per kandidat,” ujar Omar Abdillah, MT (Data Scientist) dalam Diskusi Forum Insan Cita & Universitas Paramadina Pilpres dalam Bayang-bayang Krisis Ekonomi” pada 30 Oktober 2022.
Ia juga menambahkan bahwa untuk data siapa tokoh paling popular yang selalu diperbincangkan di media sosial, terdapat 10 nama yakni 1. Anies Baswedan sebagai tokoh paling popular (276,202 perbincangan), 2. Prabowo Subianto (145,278),3.Ganjar Pranowo (84,281), 4. Erick Tohir (73,643), 5. Puan Maharani (72,428), 6. Agus Yudhoyono (62,480), 7. Ridwan Kamil (50,054), 8. Muhaimain Iskandar (19,060), 9. Sandiaga Uno (15,621), 10. Airlangga Hartarto (9,880). Tokoh yang paling banyak disebut sebagai capres adalah 1. Anies Baswedan (9,024 perbincangan), 2. Prabowo Subianto (6,891),3. Puan Maharani (3,940), 4.Ganjar Pranowo (2,669), 5. Erick Tohir (1,398), 6. Agus Yudhoyono (1,391), 7. Muhaimin Iskandar (810), 8. Airlangga Hartarto (553), 9. Sandiaga Uno (117), 10, Ridwan Kamil (107).

Sementara tokoh yang paling diperbincangkan sebagai cawapres adalah 1. Agus Yudhoyono (708), 2.Muhaimin Iskandar (322), 3. Erick Tohir (87), 4. Ridwan Kamil (80), 5. Airlangga Hartarto (52), 6. Sandiaga Uno (32).

Di lain hal, Bakal capres dengan persentase perbincangan positif paling tinggi adalah 1. Ganjar Pranowo (86,76%), 2. Puan Maharani (86,58%), 3. Prabowo Subianto (86,53%), 4.Anies Baswedan (83,93%)

Sementara bakal cawapres dengan perbincangan positif paling tinggi adalah 1. Muhaimin Iskandar (96,38%),2. Agus Yudhoyono (85,04%), 3. Ridwan Kamil (81,79%), 4.Erick Tohir (80,89%).

“Dari bigdata di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa calon yang diperbincangkan paling positif belum tentu menjadi paling popular. Demikian pula sebaliknya calon paling popular belum tentu menjadi calon yang paling positif,”ungkapnya.

Jika melihat dari trend popularitas vs perbicangan positif, maka capres Anies Baswedan menjadi tokoh sangat popular dibandingkan tokoh lain, namun perbincangan positif masih paling rendah.

Untuk cawapres Agus Yudhoyono menjadi kandidat cawapres dengan popularitas dan perbincangan positif paling baik. 

Bigdata continuum INDEF juga menganalisis perbincangan atau ide-ide apa dimunculkan oleh masing-masing kandidat terkait beberapa isu-isu ekonomi. Hal ini guna melihat sejauh mana para kandidat capres mempunyai atensi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

“Dari hasil analisis, Anies Baswedan terlihat menjadi tokoh dengan perhatian ke sektor ekonomi (fiskal dan moneter) yang paling tinggi,” jelasnya.

Sementara Prof Dr Lili Romli, Pengamat Politik dan Profesor Riset LIPI Krisis ekonomi akan direpson oleh masyarakat dan pasti berdampak pada kemiskinan dan pengangguran.
Terutama masyarakat kecil. Hal tersebut dalam perspektif politik akan menimbulkan instabilitas sosial politik. Jika inflasi tidak mampu dikendalikan, maka menjadi warning bagi pemerintahan sekarang.
“Jika pada 2023 betul terjadi krisis ekonomi, bisa jadi wacana penundaan pemilu akan dimunculkan lagi oleh kelompok kepentingan dengan alasan krisis ekonomi. Sama seperti ketika pemulihan paska krisi covid 19, sudah dimunculkan wacana penundaan pemilu. Meski hasil-hasil survei menolak wacana penundaan,” 

Wacana penundaan pemilu tersebut harus diantisipaisi, karena wacana tersebut tidak relevan. Untuk kasus Indonesia telah membuktikan ketika terjadi krisis 1999 toh Indonesia bisa menyelenggarakan Pemilu.

“Begitu pula ketika krisis covid 2020, pemerintah tetap dapat menyelenggarakan pilkada dengan sukses. Hal itu adalah bukti empiris, bahwa krisis tidak ada hubungannya dengan hajatan politik. Pemilu harus tetap dilaksanakan karena terkait Kekuasan tertinggi yang ada di tangan rakyat atau Kedaulatan rakyat. Pemilu tidak boleh ditunda, apalagi wacana perpanjangan jabatan. Kedaulatan rakyat bisa dipotret via survei-surveidi atas. Survei Indikator politik dan LSI mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” ungkapnya.

Apalagi terkait amanah konstitusi, pasal 7 UUD 1945 dan pasal 22 tentang pileg yang dibatasi hanya 5 tahunan. Bukan hal mudah mengganti amaneemen konstitusi bila ingin perpanjangan jabatan presiden. Pemilu adalah alat legitimasi kontrak politik memilihpemimpin. Kedua, harus dipegang teguh konsitusi. Tidak ada alasan menunda pemilu karena alasan anggaran.

“Untuk itu perlu direkomendasi ; perlu dilakukan evaluasi pendanaan pemilu. KPU harus menyisir apa saja yang perlu dihemat dan dilakukan. era pilkada lalu telah dihemat dengan kampanye tatapmuka via daring saja. Termask juga anggaran pemerintah dan penghematan anggaran DPR. Tidak perlu ada reses DPR. Proyek mercu suar harus di setop. Pemilik kedaulatan rakyat dengan pemilu 2024 jangan sampai dihilangkan. Terdapat 301 negara yang ketika krisis covid 19 tetap laksanakan pemilu,”pungkasnya. (aen)