HARUS UNGKAP PERSEKONGKOLAN GENG TAMBANG DI POLISI DENGAN OLIGARKI

98

JAKARTASATU.COM — PERTAMBANGAN di Indonesia jadi selalu sorotan yang tajam. Kini makin kuat adanya banyak jaringan persekongkolan dan juga geng tambang yang makin kuat.

“Tambang menjadi instrumen persekongkolan, menimbulkan sejumlah problem. Rusaknya sejumlah ekonomi. Konflik warga dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan.
Sumber daya alam yang kaya tapi tidak berbanding dengan kehidupan bidang kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, ekonomi,” ungkap DR. Muhammad Uhaib As’ad (Dosen Universitas Islam Kalimantan Selatan) dalam diskusi KOPI Party Movement bertajuk “MENGUNGKAP PERSEKONGKOLAN GENG TAMBANG DI POLISI DENGAN OLIGARKI TAMBANG” di DAPOE PEJATEN, Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis, 3 November 2022.

Ditamabhakannya bahwa urusan tambang ini hanya kelompok bisnis penguasa pusat dan penguasa lokal, partai politik, menjadi jaringan tersuktur. “Siapa yang menikmati ? Jaringan yang tertutup, antara kekuasaan dengan aparat,” jelasnya.

“Benar adanya permyataan dari DR. Muhamad Uhaib permainan politisi, oligarki, polisi terdampak karena sebagai penegak hukum,” kata Sugeng Teguh Santoso yang terhubung melalui zoom untuk event itu.

Ditambahkannya bahwa terawangan: ada satu situasi dan cukup ruwet karena adanya saling kunci terkait informasi-formasi yang diduga tercela atau dugaan melanggar hukum terkait informasi setoran tambang ilegal yang hal ini terekam dalam buku hitamnya Sambo.

“Ada residu, ketidakjelasan arah regulasi, karena polisi berada dalam ranah penegak hukum. Pembobolan hingga triliunan menggoda penegak hukum karena ada peredaran uang yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan potensi distorsi. Perang bintang terjadi dalam masa ini di pusaran Mabes Polri karena saling pegang rahasia,” papar Sugeng.

Bambang Lukminto (Institute for Security and Strategic Studies/ISESS) melalui zoom dalam acara ini, mengatakan tambang menarik ketika kasus Ferdy Sambo muncul, ada ragam dari konsorsium 303, selain narkoba, judi online juga terkait tambang yang melibatkan kepolisian.

“Ada faksi-faksi kepolisian yang bersaing, ada sumber-sumber daya terkait pendapatan mereka. Ada ragam terkait konsorsium bentuk-bentuk pertarungan. Mereka terlibat kangsung, memang secara tampak, tapi peran mereka disamarkan. Praktek-praktek ini dilapangan terkait di kepolisian, praktek backing, kasus hukum, perusahaan dengan masyarakat juga perusahaan dengan perusahaan, Salah satunya terkait praktek tambang di Sultra selatan, dengan back up kepolisian, arahnya menjadi pidana,” jelas Bambang Lukminto.

“Praktek melakukan pengaman pada koorporasi tapi kemudian menjadi pengamanan diantara koorporasi. Praktek kriminslisasi, tidak saja hanya terjadi di mabes polri sendiri. Pengsmanan hukum praktek-praktek ilegal”, imbuhnya.

Swary Utami Dewi (Pemerhati Lingkungan Alumni Kriminolog UI) menyampaikan pengalamannya yang juga tersambung melalui zoom: Lahan milik keluarga ternyata muncul IUP yang legal dan bahkan di sini polisi dengan menggunakan helikoprer menahan keluarga. Justru lahan pribadi keluarga kokaylah bisa muncul ijin usaha pertambangan. Disini kongkolikong bukan hanya oknum tapi seperti satu paket dari polres hingga polda.

Sebagaimana apa yang dialami Tammy (panggilan Swary Utami Dewi), Denny Indrayana mengungkapkan kejadian-kejadian musibah akibat pungkapkan tambang.

Kata Denny, “advokat Jurkarni meninggal dibacok, pada 3 november 2021, konflik SDA guru meninggal dibacok, terkait tambang batubara. Wartawan meninggal di dalam penjara(?) terkait pemberitaan tambang, kemudian aktivis, konflik lahan di KalSel. Ini
potret kerusakan lingkungan, longsor karena tambang ilegal.

“Mafia tambang sangat mudah ditunjuk hidungnya di siang bolong, karena menggunakan alat berat, pasti ketauan, tinggal cek izinnya dan bisa diketahui,” ungkap Denny.

“Lalu, bagaimana tidak terungkap? karena oknumnya ada dibalik illegal mining ini. Pengusaha dibacking kepolisian, TNI. Kalau tidak hati-hati, ada konflik horizontal.
Relasi kolutif dibeking kepolisian dan tentara, sulit dijabarkan. Lahan dibeli oleh korporasi dengan harga yg kecil(?), Penegakan hukum yang mandul, koruptif,” bebernya.

“Harus dibenahi dengan pemilihan kepemimpinan nasional yang jujur dan adil, tapi sudah politik uang (money politics) untuk pemenangan. Ketidaknetralan dalam pemilu, problematik. Jalannya harus tidak menggunakan politik uang untuk memutus lingkaran setan yg menyeruak(?),” pungakas Denny. (YOSS/JAKSAT)