(Kanan) Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) | YOS-JAKSAT
(Kanan) Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) | YOS-JAKSAT

“Calon pemimpin nasional yang terbukti sebagai antitesa Jokowi, terbukti berani melawan kebijakan oligarki, terbukti pro rakyat, dengan menghentikan proyek reklamasi yang berpotensi mendapat untung Rp400 hingga Rp700 triliun, tidak lain adalah Rizal Ramli.” Demikian kata Anthony di akun tweeternya ( 8/11/ 2022).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Rizal menyebut, reklamasi adalah hal yang biasa, namun perlu memenuhi sejumlah persyaratan

“Reklamasi di Indonesia itu biasa harus bisa, tapi harus bisa mengakomodasi beberapa sektor yaitu kepentingan negara, kepentingan nelayan dan kepentingan rakyat” ujar Rizal di acara Inspirato Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta.

Banyak yang bertanya kenapa proyek reklamasi pulau G dihentikan. Proyek ini pun tidak serta merta dihentikan tanpa ada alasan yang jelas. Rizal menegaskan, menteri-menteri terkait telah berdiskusi sebelum memutuskan untuk menghentikan proyek ini.(Alasan Rizal Ramli Hentikan Proyek Reklamasi Pulau G, (liputan 6, 22 Jul 2016)

Lanjut Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies di akun tweeternya ( 8/11/2022), “Rizal Ramli berani melawan oligarki ketika masih menjabat menteri di Kabinet, bukti pelayanan kepada masyarakat khususnya nelayan menjadi prioritas utama RR, meskipun berisiko diberhentikan dari jabatan. RR akhirnya diganti oleh Luhut, yang antitesa RR.”

Rizal Ramli Diganti, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Segera Bersikap. Reklamasi Teluk Jakarta membawa masalah yang besar, sehingga merugikan lingkungan dan kehidupan nelayan. Putusan PTUN telah membatalkan pelaksanaan pulau G. Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya juga telah memutuskan untuk menghentikan pulau G selamanya. Kemenko, melalui Tim Gabungngan lintas kementerian juga meninjau ulang pulau-pulau reklamasi.

“Tapi, Presiden Jokowi tanggal 27 Juli 2016 melakukan resuffle Kabinet Kerja Jilid II. Salah satu yang dicopot adalah posisi DR Rizal Ramli dari posisi Menko Maritim dan Sumber Daya. Posisi RR, tambah dia, kemudian digantikan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan,” ujar aktivis Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Martin Hadiwinata dalam keterangan Kamis (28/7/2016). Yos/jaksat