JAKARTASATU.COM — Pengamat ekonomi Energi Salamudin Daeng mengatakan bagiamana komitmen untuk menghentikan seluruh pembiayaan baik dari segi keuangan maupun perbankan untuk energi kotor.
“Mestinya ke depan sudah tidak ada ruang lagi bagi perkembangan energi kotor . Energi kotor kita ini sesungguhnya eksportir terbesar,” ujar Daeng dalam diskusi publik bertajuk “Gurita Energi Kotor Dari Lubang Tambang” yang diselenggarakan KOPI Parry Movement, Jakarta, (17/11/22).
Kemudian lanjut Daeng bahwa kita mengasilkan 700juta ton batu bara, 100juta ton dipakai dalam negeri yang 600juta ton diekspor. Dan yang melakukan ekspor itu legal, karena disebutkan oleh presiden Jokowi, “Kita melakukan eksport batu bara 600juta ton,”jelasnya.
Daeng juga mengatakan bahwa energi yang lain yaitu Sawit itu diubah menjadi biodiesel. Biodiesel ini ditolak oleh Uni Eropa bahwa sawit bukan merupakan bagian dari transisi energi. “Sudah pasti perusahaan-perusahaan sawit ke depan akan terkena pertahanan keuangan pembiayaan dan pendanaan,” tambahnya
Daeng membeberkan, kita masih ada energi kotor yang lain yang cukup masif baik itu legal maupun ilegal yaitu solar. Solar ini begitu banyak skandalnya di Indonesia. “Bandit-bandit solar ini merajalela dan melibatkan aparatur negara sehingga praktis lepas dari pengawasan sehingga quota jebol subsidinya jebol. Ini masalah bagi indonesia karena berhadapan dengan energi kotor,” bebernya
Kalau kita bicara energi kotor tadi, diatasnya itu ada uang kotor. Masalah uang kotor inilah yang menjadi kunci. Dan ini, menteri keuangan harus diperiksa, PPATK harus diperiksa, mereka menyembunyikan data-data ini. “KPK selama ini tidak pernah satu kalipun menyentuh masalah yang berkaitan dengan pertambangan, perkebunan,” imbuh Daeng.
Lembaga-lembaga penegak hukum kita tidak pernah menyentuh bagian ini terutama sekali bagian uang kotornya. Coba bayangkan Pak Jokowi uang kotor ada 11 ribu triliun uang kotor yang disimpan di luar negeri, coba minta kembalikan ke Indonesia.
“Lalu disebutkan lagi di Panama Paper dan Pandora Papers banyak nama-nama pejabat disebutkan disitu,”terangnya.
Masih kata Daeng, “Tiba-tiba PPATK menemukan ada uang judi 155 triliun beredar. Yang lain bagimana uang tambang uang dan lain-lain. Jangan juga percaya cuma uang judi semua disebutkan, itu hanya cover saja. Yang bener itu adalah uang hasil dari penjarahan sumberdaya alam yang tidak dilaporkan. Jadi sebetulnya bagian dari sisi keuangan ini yang tidak tersentuh,”ungkapnya.
Daeng mengingatkan kesempatan pada momentum G20, dalam mementum G20 kan ada digitalisasi, digitilisasi ini tidak pernah jadi pembicaraan oleh lembaga-lembaga terkait, oleh stake Holder dalam negeri. “Digitalisasi ini akan mengarah kepada transparansi keuangan dan itu harus dimulai dari Bank Central, OJK, PPATK, RPS yang semua itu berada dibawah Menteri Keuangan Sri Mulyani,”jelasnya.
Daeng menyoroti dimana komitmen Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk membuka informasi keuangan ini kepada masyarakat. Mengapa tambang begitu luas tapi dalam satu dekade terakhir penerimaan negara dan pajak juga non pajak, sumberdaya alam itu merosot. “Sejak menjadi Menteri Keuangan dia tidak pernah satu dekade dua dekade lalu negara mendapat 13 % dari EDP, sekarang menjadi 8,3,% ditengah tambang yang begitu masif,” ungkap Daeng.
Daeng juga mempertanyakan tanggungjawab Bank Indonesia terhadap masalah ini, mereka tidak jujur, bicara soal kekayaan yang tidak dilaporkan. OJK tidak pernah serius melaporkan.
“Selama pemerintahan Jokowi, ada berapa kredit Bank yang dialokasikan untuk pertambangan batubara yang paling besar dan itu dilakukan oleh bank-bank BUMN lalu kemudian, selain kredit yang disalurkan oleh bank-bank BUMN, ada juga bank-bank swasta. Dari catatan keuangan itu semua sebenarnya sudah bisa dibaca seberapa masif skandal uang kotor di Indonesia,”urainya.
Kenapa pembiayaannya perbankan yang besar, pembiayaan besar yang dilakukan oleh APBN untuk menyumbangkan pembangkit listrik, tenaga batubara tetapi penerimaan negara dari sektor ini malah mengecil. Itu secara kasat mata ada di depan mata mereka, ini aneh, katanya.
“Bersihkan dulu keuangannya bersihkan dulu uang kotornya, dimulai dari 11 digit triliun. Kemudian lanjutkan lagi dengan pembersihan dari skandal uang kotor yang data-datanya diumumkan oleh PPATK. BLBI itu paling besar. Itulah uang-uang dari sektor tambang, batubara, dll itulah menjadi penyangga uang kotor politik kotor kita selama ini,”imbaunya.
Pada G20 mengalihkan Indonesia untuk melakukan digitalisasi secara menyuluruh melalui dengan project transparansi. Dimulai dari kementerian keuangan hingga ke institusi-institusi keuangan lainnya. Kita bergerak kepada transisi moneter ke depan. Transisi ini sebenarnya mengancam bank sentra karena sebetulnya bank sental sudah tidak dibutuhkan di dalam posisi sekarang, jelasnya.
“Kalau kita tidak memuai dari uang kotor maka sangat sulit mengatur tata tambang-tambang dan politik kotor. Tambang-tambang ilegal inintidak kurang dari 10% . Dari tambang yang illegal saja sedemikian besar uangnya, bagaimana yang legal ? Kemana uangnya ini disimpan ?,” pungkasnya. (YOS/JAKSAT)
