Hendrajit: Esensi Demokrasi, Kedaulatan Rakyat & Kesetaraan

29
Hendrajit, Pengamat Geo Politik Dunia/ ist

JAKARTASATU.COM — Esensi demokrasi tak mungkin hidup “serumah dan seatap” dengan skema kapitalisme global berbasis korporasi.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Global Institute dalam Seminar Nasional di Balai Sidang Universitas Indonesia, Sabtu kemarin.

Dalam presentasinya, Hendrajit menegaskan dua hal esensi demokrasi. Tegaknya kedaulatan rakyat dan kesetaraan. “Indonesia pasca-Suharto, bangsa ini mengalami disorientasi dalam arti tidak kenal diri, tidak tahu diri, dan tidak tahu harga diri,” katanya.

Kondisi itu, lantaran dalam mengembangkan esensi demokrasi atas dasar kedaulatan rakyat dan kesetaraan yang khas Indonesia — tidak merujuk pada geopolitik sebagai input atau masukan.

Karenanya, lanjut Hendrajit — berbagai komponen bangsa tidak mengenali dulu apa konstelasi geografis dunia internasional yang berkembang pada dekade 1980an dan 1990an. “Sehingga berbagai komponen bangsa tidak mengenali ‘trend’ global maupun potensi ancaman global yang akan atau sedang berproses di Indoesia,” jelasnya.

Di hadapan peserta seminar yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fak. Ekonomi & Bisnis (FEB) UI itu, Hendrajit berpendapat — seturut lengsernya Suharto — berbagai komponen bangsa tidak menyelami karakteristik geografis berbagai daerah di bumi nusantara sebagai masukan geopolitik dalam merekonstruksi tatanan baru Indonesia pascaorba. “Termasuk mengaktualisasikan esensi demokrasi khas Indonesia untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan kesetaraan sosial,” imbuhnya.

Hendrajit yang juga pengkaji GEO politik menyebut akibat gagal mengenali tren global, potensi ancan dan mengabaikan karakteristik dan aspirasi geografis di bumi nusantara — maka justru terjadi disorientasi sejak awal merekonstruksi tatanan nasional baru pasca-Suharto. “Termasuk dalam membangun sistem demokrasi pascaorba yang berbasis sistem multipartai.”

Presentasi Hendarjit lebih lanjut, bahwa dari sebab tidak baca diri dengan merujuk pada karakteristik dan aspirasi geografis masing-masing daerah sebagai kodrat geopolitik Indonesia, dan juga tidak baca lingkungan dengan merujuk pada apa konstelasi geografis dunia internasional sebagai ‘trend’ global kala itu — maka esensi demokrasi Indonesia justru dibangun atas dasar skema kepentingan kapitalisme global berbasis korporasi yang semakin menguat pada era 1980an dan 1990an.

Paparan Hendrajit lainnya sbb : Skema kapitalisme global berbasis korporasi yang kian menguat sejak dekade 1980 dan 1990 tersebut, kemudian membangun Formasi Neoliberalisme dengan menunggangi arus globalisasi yang merupakan tren global pasca Perang Dingin pada akhir 1980 memasuki awal 1990an.

Formasi Neoliberalisme Global inilah kemudian menjadi fondasi membangun konfigurasi kekuatan politik untuk menguasai kondisi sosial geografis Indonesia di ranah ideologi, politik-ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan. Tujuan strategisnya adalah menguasai kondisi alamiah geografis negeri kita, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan lokasi geografis.

Menyadari tujuan dan niatan skema kapitalisme global berbasis korporasi melalui Formasi Neoliberalisme berikut konfigurasi kekuatan neoliberal sebagai perangkat dukungan strategisnya, maka ketika desain besar demokrasi Indonesia yang dibangun seturut lengsernya Suharto harus diselaraskan dengan Formasi dan Konfigurasi Neoliberalisme Global. Karenanya esensi demokrasi sebagai kedaulatan rakyat dan kesetaraan sosial harus dihilangkan.

Dengan begitu, demokrasi tidak memberi ruang partisipasi yang luas dari berbagai elemen masyarakat baik berbasis budaya maupun klas. Dan tidak mengembangkan kesetaraan sosial dalam arti sistem demokrasi kita tidak peka dengan adanya aspirasi baru dan kelompok baru yang terpinggirkan akibat dominasi dan hegemoni Formasi dan Konfigurasi Neoliberalisme Global dalam menguasai ranah politik, ekonomi, hukum dan sosial-budaya kita.

Konsensus Pragmatik yang menjadi output sistem politik demokrasi, harus dipatuhi para pemain hasil rekrutan dan kaderisasi yang diorganisir oleh konfigurasi kekuatan neoliberal global.

Lantas, apa strategi alternatif yang harus digagas kaum muda termasuk para mahasiswa? Hidupkan kembali geopolitik sebagai Ilmunya Ketahanan Nasional. Buat dan kembangkan gerakan dan perjuangan sosial yang kreatif, inovatif dan kritis. Demikian Hendrajit. ***