Kemunduran Demokrasi di Indonesia Karena Telah Banyak Tindakan Pelemahan Lembaga-lembaga Demokrasi

25

JAKARTASATU.COM — Dalam Diskusi Publik Universitas Paramadina bertajuk  “Is Islam Compatible wih Democracy? Case in Indonesia” pada Ahad, 20 November 2022 hadir Rektor Universitas Paramadina Jakarta Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., P.hD, Pembicara Eunsook Jung, Ph.D. College of Letters and Science, University of Wisconsin-Madison, Prof. Abdul Hadi W.M. Guru Besar Falsafah dan Agama Universitas Paramadina dan Dr. Sunaryo Dosen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina dipandu Moderator A. Khoirul Umam, Ph.D. – Dosen ParamadinaGraduate School of Diplomacy – Managing Director Paramadina Public Policy Institute menarik bahwa apakah Islam selaras dengan demokrasi?

Eunsook Jung, Ph.D mengatakan jawabnya, Indonesia sendiri sudah masuk kedalam demokrasi, sistem demokrasinya sudah berjalan, dan terus mengembangkan demokrasi. Pasti ada kelemahan, dan sejatinya memangtidak pernah ada demokrasi di dunia ini yang sempurna, termasuk Indonesia.

Sekarang dunia dilanda kemunduran demokrasi atau Democratic regression, democratic backsliding. Keadaan ini juga terjadidi banyak negara sejak tahun 2006. Indonesia tidak harus kecewa dengan keadaan ini karenabanyak negara keadaan ini rerjadi. Bahkan jugaterjadi pada masa Trump di USA. Kemundurandemokrasi terjadi karena pelemahan lembaga-lembaga demokrasi oleh aktor-aktor yang terpilih dari demokrasi itu sendiri. Akibatnyademokrasi mengalami penurunan drastis,” ungkapnya.

Yang terjadi selanjutnya adalah demokrasisecara gradual mundur, mengalami erosi. Kemunduran di alam demokrasi, yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Kenapa ini terjadi? Banyak faktor yang menyebabkannya, “Aktor internal yang terpilih dari proses demokrasi tersebut (elected figure) melakukan tindakan pelemahan lembaga-lembaga demokrasi, ini salah satu yang menyebabkannya.

Bagaimana hubungan agama dengan politik. Di dalam agama ada beragam beragam figure yang toleran maupun yang tidak dan semuanyaberpengaruh terhadap demokrasi, tambahnya.

Paramadina adalah model universitas meskipun kecil tapi impactful. Di dalamnya ada beragam kelompok yang saling toleran satu sama lain. Aktor di dalamnya punya pengaruh yang kuatterhadap lingkungan sosial politik.

“Illiberal demokrasi terjadi karena regime terpilih dan proses memilih pemimpin denganmudah sehingga dapat dengan mudah pula melakukan tindakan-tindakan bertentangan dengan demokrasi. Hal itu kemudian berpengaruh terhadap civil liberty, kebebasan sipil terganggu, rakyat tidak bebas dari korupsi di dalam politik,” paparnya.

Di negara demokrasi seperti USA juga adagangguan demokrasi, yang datang dari civil society, seperti white nationalism. Imigran dianggap  ancaman terhadap nasionalisme mereka. Polarisasi akhirnya menjadi akibat dariperilaku seperti itu. Indonesia dalam hal demokrasi sudah mencapai titik yang menggembirakan sejakakhir 1990-an, terutama setelah tahun 1998.  Indonesia secara terus-menerus dapat mengatasi berbagai masalah konflik agama, suku, dan kedaerahan. “Bahkan lebih sukses dibandingkan negara lain, seperti Yugoslavia, yang pecah menjadi negara-negara tersendiri,”ungkapnya

Keadaan Multi etnik di dalam demokrasi tidakmudah dikelola, bahkan bisa dikatakan sulituntuk menjaganya. Hal ini terjadi seperti di Indonesia dengan banyak faktor yang menjaditantangannya secara  terus-menerus.Membangun demokrasi tidak cukup denganhanya pemilihan umum atau election.

Jadi, ke depan untuk mengatasi backsliding democracy, politisi terpilih (elected person) tidak boleh melakukan tindakan atau keputusan yang membatasi atau mengekang kebebasansipil, dan tidak boleh melakukan pelemahanlembaga-lembaga demokrasi.

Yang menjadi pelajaran untuk mengatasimasalah backsliding demokrasi tersebut adalah bagaimana political institutition tidak bolehmalakukan tindakan intoleransi. Hal itu tidakboleh diberlakukan untuk dan dituduhkan sajakepada kelompok masyarakat yang dianggap intoleran, sementara negara dan lembaga-lembaga politiknya melakukan tindakanintoleran yang melemahkan demokrasi,”jelasnya.

Prof. Abdul Hadi W.M. Guru Besar Falsafahdan Agama Universitas Paramadina memberikan catatan sejarah, demokrasi telah terpinggirkan dalam perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia. Lebih kurang 40 tahun diperintah oleh suatu rezim totaliter dan anti demokrasi. Pemilu 1955 dikhianati melaluidekrit presiden dan juga 32 tahun di bawah otokrasi orde baru. Sehingga dari itu kesempatan membangun demokrasi dan ekonomi di Indonesia mengalami hambatan besar. Ketika itu, Indonesia jatuh ke tangan rezim hegemonik yang berpikir tidak ada lagi yang lebih penting selain negara.

Persatuan nasional diterjemahkan ke dalam penyeragaman. Ada kelompencapir, UU Desa, padahal desa-desa di Jawa amat berbeda dengan Nagari di Sumatera Barat dan Kemukiman di Aceh. Berbeda juga dengan desa di Bali dan Madura. Swasembada beras diartikan semua wilayah harus menanam padi, di mana sangat berbeda secara budaya di Papua. Puluhan tahun di bawah orde baru, dirasakan negara tampil tidak lagi sebagai lembaga pemerintahan yang adil, tetapi lembaga negara yang telah memihak,”ungkapnya.

Ditambahkan Prof. Abdul Hadi W.M. bahwa Islam tidak hanya compatible, tetapi sangat sesuai dengan demokrasi. Tapi yang mengherankan, masyarakat muslim di beberapa kawasan timur tengah misalnya, ternyata gagal mempraktikkan demokrasi. “Namun, itu bukan hanya masyarakat muslim tertentu. Masyarakat Katolik di Filipina juga gagal mempraktikkan demokrasi. Demikian pula dengan masyarakat Budha di Myanmar, juga gagal berdemokrasi,”paparnya.

Kandungan yang terdapat dalam Piagam Jakara amat menghargai martabat manusia, terutama esensi dalam membangun masyarakat madani yang menghargai HAM. Hak politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan itu harus terpenuhi dalam satu civil society yang demokratis. Pendidikan, mempunyai posisiteramat penting dalam membangun masyarakatdemokratis. Demokrasi akan terlalu sulit dicerna jika tidak didahului kemajuan bidang pendidikan. Proses intelektualisasi itu berjalan seimbang di tengahmasyarakat dengan tingkat pendidikan. Namun sistem pendidikan yang telah menjadi liberal amat tidak cocok di Indonesia.

Demokrasi juga perlu pencerdasan melalui pendidikan Bahasa. Jika tidak paham Bahasa, maka akan gagal dalam memahami arti pendidikan karena manusia bereksistensi dengan Bahasa. Makhluk berbahasa juga harus mempunyai identitas. Karenanya bangsa Jepangdulu menterjemahkan besar-besaran buku-buku asing ke dalam Bahasa Jepang., ” jelasnya.

Bangsa Indonesia sebetulnya siap dalam berdemokrasi, namun saat ini dihambat oleh ulah oligarki. Inti berdemokrasi hanya satuSabar dalam perbedaan pendapat. Juga harus jujur dan ikhlas. Islam, sangat compatible dengan demokrasi,” ungkapnya.

Prof Sunaryo berpandangan bahwa menjadi seorang muslim, berarti menjadi seorang demokrat. Namun juga harus memahami prinsip dasar Tauhid bahwa yang sakral hanya satu : Tuhan. Selain itu, profan. Kebenaran sejati hanya milik Tuhan, di luar itubisa saja salah. Karena bisa salah, maka kita harus selalu mendengar pendapat orang lain dan tidak merasa yang paling benar.  

Proses demokrasi dalam Islam telah berjalan sejak suksesi Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar r.a. Ada proses demokrasi yang demikian matang di situ. Yang terpilih menjadi khalifah ternyata Abu Bakar r.a. yang hanya orang biasa dan bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. “Prinsip demokrasi yang seperti itu sudah cukup bagi kaum muslimin. Bahwa Islam tidak punya masalah dengan demokrasi, karena demokrasi itu inheren dalam diri seorang muslim,”ujarnya.

Namun ternyata kini terdapat tantangan besar demokrasi yang terjadi di banyak negara muslim. Di beberapa negara Timur Tengah demokrasi belum diterima utuh. Tetapi hal itujuga bukan problem khas negara-negara Islam.”Kemunduran demokrasi ternyata saat ini terjadidi banyak negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, butuh komitmen pemimpin untuk betul-betul menjadi seorang demokrat,”jelasnya  

Indonesia punya modal besar menjadi negara demokrasi. Ada bukti-bukti kedewasaan berdemokrasi dalam catatan sejarah awalberdirinya republik, misalnya dalam sidang-sidang BPUPKI. Penghapusan 7 kata adalahbukti bahwa proses dialog dilakukan secaraterbuka dan tidak ada dominasi kelompok mayoritas atau minoritas. Semua kelompok dilibatkan dalam proses itu. Secara substansi demokrasi hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan demokrasi merupakan bagianpenting dalam pembentukan negara Indonesia.

Pada era reformasi, terkini terjadi regresidemokrasi atau reversi kepada otoritarianisme. Tetapi hal itu juga tercatat terjadi di banyak negara.

Memang ada kecenderungan melemahnya civil society. beruntung, Indonesia memiliki dua organisasi sipil besar NU dan Muhammadiyah. Jadi, cukup clear bahwa Indonesia memiliki modal untuk menjadi negara demokrasi. Dan itu perlu komitmen dan perjuangan untuk menjadi seorang demokrat,”tutupnya. (Ard/JAKSAT)