Poncke Miliki Prinsip Kemanusiaan yang Tidak Suka Injak Kemanusiaan Orang Lain

66

JAKARTASATU.COM — Haji Johannes Cornelis (H.J.C.) Princen, lebih dikenal sebagai Poncke Princen  lahir 21 November 1925 dan meninggal 22 Februari 2002. Oleh Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) diperingati kelahirannya dengan menggelar diskusi di Sekretariat ProDEM, Jakarta Pusat pada Senin (21/11).

Acara ini merayakan hari lahir Poncke Princen yang ke-97, dengan mengangkat tema “Gerilyawan Abadi Bernama Poncke (Kiprah Almarhum H.J.C. Poncke dalam Sejarah Indonesia)”

Perjuangan Poncke, Princent, Tentara Belanda yang bergabung dengan rakyat dan TNI melawan penjajah Belanda. Konsisten membela keadilan. Bergabungnya Princen bersama rakyat dan TNI itu merupakan keputusan yang luar biasa, demikian salah satu sumber yaitu Rizal Ramli.

“Poncke memiliki prinsip kemanusiaannya yang tidak suka menginjak kemanusiaan orang lain. Itulah keputusannya hebatnya untuk menjadi orang Indonesia bersama rakyat Indonesia membela kemanusiaan. Almarhum kemudian Mendirikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum),” jelas Rizal.

Hadir dalam acara ini sejumlah narasumber di antaranya Jus Soema Di Pradja (mantan Wartawan Harian Indonesia Raya dan Kompas yang juga Sahabat Poncke), Sukmadji Indro Tjahyono (Sahabat Poncke), Hendi Jo (Jurnalis Sejarah) serta turut hadir putri almarhum Princen, Wilanda dan cucunya Princen.

Rizal Ramli berharap ada orang-orang selain Poncke dimanapun berada untuk mau memperjuangkan demokrasi, kemanusiaan bagi orang banyak.

“Hari ini semakin perlu kita pelajari, pemerintah ini makin lama makin berkuasa menindas demokrasi. Karena apa ? Gampang penjelasannya yaitu karena Jokowi tidak pernah berjuang untuk keadilan dan demokrasi. Dia diuntungkan, mendapat manfaat oleh sistem demokrasi. Tetapi begitu dia berkuasa, dia preteli, dia pangkas. Menidas rakyat melalui Undang-undang pers, undang-undang Omnibuslaw. Dewan Pers Sebut Ada 19-20 Pasal Dalam RKUHP yang Ancam Kebebasan pers,”ungkap Rizal.

Mantan Menko Maritim ini juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi selama menjadi Presiden dimana dalam kepemimpinannya, Jokowi semakin otoriter.

“Jokowi semakin otoriter, miskin kata-kata, miskin fakta. Menggunakan buzzer, influencer, isue dibayar. Seharusnya fokus saja pada keadilan, kemakmuran, perbaikan ekonomi untuk rakyat. Ini malah bikin isue tapi gunakan buzzer dihantam dengan isue radikal terus. Isu dibayar untuk memecahkan bangsa,” ungkapnya.

Masih kata Rizal bahwa saat ini kesulitan rakyat semakin meningkat. Kapitalisme semakin brutal, primitif, pajak mahal. “Kejam ini NKRI harga mahal, bukan harga mati,”bebernya.

Aktivis senior ini mengingatkan bahwa pemimpin itu harusnya berorientasi kepada penguatan ideologi, bukan ngurusin dendam personal menggunakan buzzer, influencer. Kita harus hentikan dari kepemimpinan pendendam dan kerdil.

“Sudah waktunya kita cabut bangsa kita dari pendendam kerdil. Negara ini terlalu besar untuk dipimpin oleh pendendam kerdil. Kita perlu pemimpin dengan wawasan yang luas, memiliki karakter yang kuat, integritas,” tutupnya.(YOS/JAKSAT)