Prof. Abdul Hadi W.M : Bangsa Indonesia dalam Berdemokrasi Dihambat Oleh Ulah Oligarki

37
Prof Abdul Hadi WM/ist

JAKARTASATU.COM — Inti berdemokrasi hanya satu “Sabar dalam perbedaan pendapat. Juga harus jujur dan ikhlas. Islam, sangat compatible dengan demokrasi.

”Bangsa Indonesia sebetulnya siap dalam berdemokrasi, namun saat ini dihambat oleh ulah oligarki,”ujar Prof. Abdul Hadi W.M. Guru Besar Falsafah dan Agama Universitas Paramadina dalam Diskusi Publik Universitas Paramadina bertajuk  “Is Islam Compatible wih Democracy? Case in Indonesia” pada Ahad, 20 November 2022

Diskusi Publik hadir Rektor Universitas Paramadina Jakarta Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., P.hD, Pembicara Eunsook Jung, Ph.D. College of Letters and Science, University of Wisconsin-Madison, dan Dr. Sunaryo Dosen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina dipandu Moderator A. Khoirul Umam, Ph.D. – Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy – Managing Director Paramadina Public Policy Institute

Menarik bahwa apakah Islam selaras dengan demokrasi Prof. Abdul Hadi W.M. Guru Besar Falsafah dan Agama Universitas Paramadina memberikan catatan sejarah, demokrasi telah terpinggirkan dalam perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia.

“Lebih kurang 40 tahun diperintah oleh suatu rezim totaliter dan anti demokrasi. Pemilu 1955 dikhianati melaluidekrit presiden dan juga 32 tahun di bawah otokrasi orde baru. Sehingga dari itu kesempatan membangun demokrasi dan ekonomi di Indonesia mengalami hambatan besar. Ketika itu, Indonesia jatuh ke tangan rezim hegemonik yang berpikir tidak ada lagi yang lebih penting selain negara,”jelasnya.

Persatuan nasional diterjemahkan ke dalam penyeragaman. Ada kelompencapir, UU Desa, padahal desa-desa di Jawa amat berbeda dengan Nagari di Sumatera Barat dan Kemukiman di Aceh. Berbeda juga dengan desa di Bali dan Madura. Swasembada beras diartikan semua wilayah harus menanam padi, di mana sangat berbeda secara budaya di Papua. Puluhan tahun di bawah orde baru, dirasakan negara tampil tidak lagi sebagai lembaga pemerintahan yang adil, tetapi lembaga negara yang telah memihak.

Ditambahkan Prof. Abdul Hadi W.M. bahwa Islam tidak hanya compatible, tetapi sangat sesuai dengan demokrasi. Tapi yang mengherankan, masyarakat muslim di beberapa kawasan timur tengah misalnya, ternyata gagal mempraktikkan demokrasi.

“Namun, itu bukan hanya masyarakat muslim tertentu. Masyarakat Katolik di Filipina juga gagal mempraktikkan demokrasi. Demikian pula dengan masyarakat Budha di Myanmar, juga gagal berdemokrasi,” paparnya.

Kandungan yang terdapat dalam Piagam Jakara amat menghargai martabat manusia, terutama esensi dalam membangun masyarakat madani yang menghargai HAM. Hak politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan itu harus terpenuhi dalam satu civil society yang demokratis. Pendidikan, mempunyai posisi teramat penting dalam membangun masyarakat demokratis.

Demokrasi juga perlu pencerdasan melalui pendidikan Bahasa. Jika tidak paham Bahasa, maka akan gagal dalam memahami arti pendidikan karena manusia bereksistensi dengan Bahasa.

“Makhluk berbahasa juga harus mempunyai identitas. Karenanya bangsa Jepang dulu menterjemahkan besar-besaran buku-buku asing ke dalam Bahasa Jepang,”bebernyanya.

Demokrasi akan terlalu sulit dicerna jika tidak didahului kemajuan bidang pendidikan. Proses intelektualisasi itu berjalan seimbang di tengahmasyarakat dengan tingkat pendidikan.

“Namun sistem pendidikan yang telah menjadi liberal amat tidak cocok di Indonesia,”pungkasnya. (Aen)