Bagaimana Pemilu 2024 Akan Menghancurkan Demokrasi

51

Oleh Joni Sujarman

Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Secara umum tolak ukur suatu negara demokratis dapat dilihat dari apakah pemerintahan DARI rakyat, OLEH rakyat, dan UNTUK rakyat. Kalimat DARI, OLEH, UNTUK Rakyat merupakan SATU KESATUAN YANG UTUH. Tidak bisa disebut demokrasi jika Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk sekelompok kecil orang.

Dengan demikian, negara demokratis adalah bukan sekedar rakyatnya berdaulat, tapi juga harus memperoleh manfaat terbesar dari kedaulatannya tersebut.

Bagi sebagian orang, menganggap pemilu adalah jalan untuk mewujudkan demokrasi. Pertanyaannya, siapakah yang menerima manfaat dari sistim pemilu ini? Apakah rakyat mendapat manfaat dari dari hasil pemilu selama ini? Jika tidak ada manfaatnya bagi rakyat, maka apakah tahun 2024 kita harus menempuh jalan seperti itu lagi.

Jadi, apa yang selama ini dianggap sebagai “demokrasi” sesungguhnya hanyalah tipuan saja. Pada dasarnya, sistim pemilu saat ini dibuat tidak hanya untuk melanggengkan kepentingan capitalist, tapi sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan sambil memberikan ilusi seolah-olah ada pilihan kepada rakyat.

Padahal siapa pun calon yang rakyat pilih, baik si X, atau si Y, maupun si Z pada dasar nya adalah sisi-sisi dari wajah yang sama. Yakni wajah oligarchy capitalist.

Selain aturan Presidential Threshold yang membatasi jumlah calon sebagai alternatif pilihan, juga aturan soal sumbangan atau donasi dan lobi politik.
Jika kita hidup dalam “demokrasi” yang mengizinkan orang kaya atau koorporasi memberikan donasi dan lobi politik, maka demokrasi kita hanyalah ilusi. Ingat! Bagi capitalist tidak ada makan siang gratis. Bagi capitalist, semuanya dianggap commodity, semua masuk dalam buku hitungan untung rugi.

Dengan demikian, mengizinkan orang kaya atau koorporasi memberikan donasi dan lobi politik sama saja memberikan orang kaya, yang memiliki kekuatan modal, senjata untuk mengatur, mengontrol, dan menentukan siapa yang menjadi calon atau memengaruhi pembuatan kebijakan.

Akibatnya, kita hidup dalam demokrasi yang bersandar pada orang-orang yang memiliki kekuatan modal. Bukan bersandar pada kepentingan rakyat. Ini akan mengarah pada sistim plutokrasi, dimana sistem politik yang dilakukan dan dikuasai oleh sekelompok orang kaya atau kaum kapitalis (pemilik modal). Plutocracy adalah sistem pemerintahan yang dilakukan dan dikontrol oleh kaum kaya.

Tugas pemerintah adalah melayani rakyat.

Ketika pemerintah dikuasai oleh capitalist, maka negara sudah kehilangan fungsinya yang mendasar. Negara berubah menjadi koorporasi.

Padahal tugas fungsi negara melalui pemerintah adalah melayani rakyat sebaik-baiknya demi memajukan penghidupan rakyat. Sedangkan tujuan fungsi koorporasi adalah mengejar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk pemilik koorporasi.
Maka dari itu, jika pemerintahan dikuasai oligarchy capitalist, maka bersiaplah kekayaan negara diatur dan diperuntukan untuk oligarchy capitalist atau para pemilik perusahaan besar, demi memajukan penghidupan pemilik koorporasi, atau para capitalist.

Jadi untuk melakukan perubahan menuju demokrasi sejati adalah, dengan menghentikan kekuasaan dan pengaruh oligarchy capitalist. Untuk menghentikan kekuasaan dan pengaruh oligarchy capitalist tidak ada jalan lain, selain jalan ektra parlementer. Revolusi Yang Kita Mau  ▪️JS