Menyusur Gempa Cianjur: Pengetahuan Kebencanaan, Bukan Pemadam Kebakaran

21

Menyusur Gempa Cianjur: Pengetahuan Kebencanaan, Bukan Pemadam Kebakaran

Kesedihan mendalam akan dampak bencana alam. Gempa bumi tektonik yang menghajar sekujur Cianjur. Infrastruktur rusak parah. Bumi bergerak meruntuhkan apa saja yang ada di atasnya. Jatuh korban jiwa yang tak terkira.

Bencana menerpa, tak pernah bisa diprediksi. Namun kepastian, kawasan Indonesia termasuk dalam _ring of fire_ (cincin api). Potensi bencana bakal terjadi. Tak terduga kapan dan dimana. Pun tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Bencana alam adalah akibat dari peristiwa alam. Atau fenomena alam. Antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Alam yang ada di bumi menyimpan beragam cerita dan rahasia. Mengagumkan, sekaligus mengerikan. Namun fenomena alam sendiri merupakan sesuatu yang alami. Kita tak bisa menghentikannya. Fenomena alam merupakan peristiwa nonartifisial.

***

Bencana datang dan pergi di bumi pertiwi. Keberadaan BNPB adalah andalan baris depan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk 26 Januari 2008. Sebuah lembaga nonkementerian. Untuk lingkup daerah berlabel BPBD.

Peran tanggap darurat dalam tempo tiga hari. Berbeda sebelumnya, saat bencana tsunami Aceh, 26 Desember 2004. Pun di Pangandaran, 17 Juli 2006.

Dari kasatvmata akibat gempa Cianjur, rasanya tak cukup dengan aksi BNPB dan BPBD. Berkelanjutan bak peran pemadam kebakaran. Betapa pun peran dan aksi tanggap darurat amat sangat. Tapi sejauh mana, aksi antisipasi — yang tak semudah harapan.

Saatnya, para pemangku kepentingan kembali duduk berdiskusi. Diharapkan skenario dan solusi. Perlunya pengembangan ilmu dan pengetahuan kebencanaan. Di semua lini berbasis desa. Sudah tentu direalisasikan sebagai mata pelajaran sekolah. Meliputi antara lain sejarah kebencanaan, siklus, pengurangan resiko bencana, dan mitigasi bencana. Pun kesiapan masyarakat tentang yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Dalam hal kesiapan masyarakat itulah dibutuhkan peran sentral pemerintah. Di semua tingkatan. Lewat nomenklatur pencegahan dan penanggulangan bencana. Alokasi anggaran di APBN dan APBD. Betapa pun tak mudah membangun budaya pelatihan di saat normal. Tapi perlu.

Mata pelajaran dan program pemerintah perlu direalisasikan. Setidaknya lebih ditingkatkan. Utamanya menuju muara tujuan. Membangun wawasan dan prinsip dasar pengurangan resiko bencana. Bersamaan itu pengetahuan dan pemahaman kondisi lingkungan. Berpotensi bencana atau tidak. Bak pepatah: “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.”***

– imam wahyudi (iW)
jurnalis senior di bandung.