Masalah Rokok, Masyarakat Sipil Berikan Rapor Merah untuk Kabinet Jokowi-Amin

77

JAKARTASATU.COM — Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau menggelar diskusi masalah rokok. Bertajuk “Masalah Rokok, Masyarakat Sipil Berikan Rapor MERAH KE KABINET JOKOWI – AMIN”.

“Sampai  masuk ke penghujung tahun 2022 soal rokok ini belum ada gebrakan berarti dari Kabinet Jokowi – Amin terkait masalah epidemi rokok di Indonesia. Iklan rokok masih menguasai ruang publik, harga rokok masih murah, rokok ketengan masih mudah dibeli anak anak, bahkan ironinya rokok elektrik justru dianggap sebagai solusi masalah kecanduan rokok di Indonesia,” demikian disampaikan Hafizh Syafa’atrurrahman Ketua IPM (2018-2021) sebagai moderator pada 25 November 2022 lewat Zoom.

Sudibyo Markus, Adviser Indonesia Institute For Social Development menyoroti dampak ketidakjelasan Revisi PP 109 Tahun 2012 Terhadap Indonesia Emas 2045. “Permasalah yang serius adalah bahaya dari nikotin harus dihadapkan dengan target Indonesia Emas,” jelasnya.

Suibyo pun memaparkan tidak adanya harmonisasi antara PP dan realisasi. “Masalah yang terkait dengan PP no. 109 tahun 2012, Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisir dan mencegah perilaku merokok melalui pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan,” paparnya.

Sementara faktanya kata Sudibyo, produksi rokok hanya timbul perbedaan instrumen-intrumen teknis, legal saja. PP ini tidak berjalan, yang terjadi penyebaran produk semakin marak, dan korban-korban2 perokok bertambah. “Jumlah sigaret meningkat 10 %, libersifikasi produk amat sangat mudah,”ungkapnya.

Seharusnya, tugas pemerintah bagaimana melakukan upaya pengharmonisan antara berbagai pendapat terhadap instrumen-instumen legal, imbuhnya. “Di atas semua itu adalah bagaimana mengkukuhkan instrumen-instrumen tersebut,” kata Sudbyo.

Disinilah melihat tidak nyambung proses pengambilan keputusan, seolah-olah negara yang tidak ada tuannya. partai tunduk pada perintah-perintah oligarki. Negara ini dimpin oleh negarawan atau dipimpin oleh petugas partai. Instrumen-instrumen itu tidak bekerja secara optimal,” bebernya.

Hal ini menjadi perhatian khusus pegiat HAM dan kesehatan publik nasional , Negara dianggap tidak hadir dalam menangani masalah epidemi rokok di tanah air.

Tahun 2022 kembali menjadi tahun yang kelam bagi sektor kesehatan publik nasional . Tidak ada terobosan yang dilakukan Pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah rokok . Khususnya agar target penurunan angka perokok anak yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dapat tercapai.

“Hal ini berpotensi menjadi warisan yang buruk bagi Presiden Jokowi , mengingat praktis masa jabatan beliau tersisa kurang dari 2 tahun lagi ,” ungkap Koordinator Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau, Ifdhal Kasim.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Center of Human Development ITB AD , Roosita Meilani Dewi . Meski Kementerian Keuangan RI telah memutuskan kenaikan cukai rokok konvensional sebesar 10 persen untuk tahun 2023 dan 2024 , namun angka tersebut masih jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) .

“Sesuai dengan masukan WHO , cukai rokok idealnya dinaikkan minimal 25 persen per tahun. Selain itu, kebijakan kenaikan cukai rokok jadi terasa kurang dampaknya, mengingat rokok ketengan masih mudah diakses masyarakat, khususnya anak – anak . Penjualan ketengan membuat rokok jadi semakin murah. Untuk masalah rokok ketengan ini, Kementerian Perdagangan memang terkesan lepas tangan,” tegas Roosita.

Roosita menambahkan, ada hal yang baru pada penetapan cukai tahun ini. Pemerintah RI tidak hanya menaikkan cukai rokok konvensional, melainkan cukai rokok elektrik. Cukai rokok elektrik akan dinaikkan sebesar 15 persen terhitung selama lima tahun ke depan.

Menanggapi keputusan tersebut, pemerhati HAM Nasional, Asep Mulyana, menyatakan bahwa “Kenaikan cukai rokok tidak cukup untuk menekan prevalensi perokok elektrik di Indonesia. Berdasarkan hasil Global Adult Tobacco Survey ( GATS ) 2021 , jumlah perokok elektrik meningkat hampir 10x lipat sejak tahun 2011,” ujarnya.

“Regulasi kita masih sangat longgar terhadap rokok elektrik . Idealnya , rokok elektrik diperlakukan sama dengan rokok konvensional. Perlu ada peringatan kesehatan bergambar pada rokok elektrik, pelarangan atau minimal pembatasan iklan, promosi dan sponsor, hingga memasukkan rokok elektrik sebagai produk yang turut diatur dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) tiap Kota / Kabupaten di Indonesia,” papar Asep.

Regulasi rokok elektrik sejatinya akan dimasukkan ke dalam poin revisi PP 109 Tahun 2012. “Namun hingga kini belum ada titik terang dari proses revisi regulasi tersebut,”pungkas Asep. (YOS/JAKSAT)