Rafendi Djamin: WHO Serukan Agar Negara-Negara G20 Terapkan Cukai 70 persen

24

JAKARTASATU.com — Rafendi Djamin, Senior Advisor Human Rights Working Group mengatakan bahwa bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak agar negara-negara G20 menerapkan cukai sebesar 70 persen. Akan tetapi, rata-rata yang digunakan adalah 55 persen. Sedangkan Indonesia masih di bawah 20 persen.

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia persentase cukai harga rokok jauh ketinggalan,” kata Rafendi Djamin di acara zoom meeting yang diselenggarakan oleh Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau dengan tema MASALAH ROKOK , MASYARAKAT SIPIL BERIKAN RAPOR MERAH KE KABINET JOKOWI – AMIN, Jakarta , 25 November 2022.

Menurut Rafendi bahwa hal itu sangat bertentangan dengan keberhasilan Indonesia dalam perhelatan G20 yang salah satunya adalah tentang peningkatan kesehatan dan keamanan terkait dengan kesehatan.

“Ini kan satu kondradiksi yang muncul pada saat deklarasi dibuat Indonesia adalah negara yang paling rendah dalam persoalan persentase cukainya,” sambungnya.

Kemudian dia, bisa dilihat dari komitmen terhadap SDGs atau sustainable development goals, dapat diketahui bahwa ketatnya pengawasan terhadap penggunaan tembakau itu sangat terkait dengan beberapa tujuan yang telah dirumuskan oleh SDGs, yaitu tentang tujuan pembangunan, dan kehidupan yang sehat.

“Apa yang disampaikan dalam persoalan mencegah prevalensi perokok pemula pada lima tahun pertama sudah gagal. Tahun berikutnya, sekarang diancam dengan kegagalan. Itu adalah suatu kondradiksi yang kelihatan jelas dibandingkan dengan komitmen-komitmen Indonesia untuk pelaksanaan dari G20 deklarasi,” tukas Rafendi.

Iapun mengatakan bahwa deklarasi G20 hanya akan menjadi omong kosong bila tidak dilaksanakan oleh negara anggotanya, terkhusus Indonesia yang telah mendorong adopsi komitmen.

“Justru tantangan ini yang harusnya menjadi mengingatkan pemerintah Indonesia, pemerintah Jokowi pada saat ini. Kalau dua tahun mendatang harus ada langkah-langkah yang sifatnya urgen, yang sifatnya sangat afirmatif untuk penegakan hukum maupun perubahan-perubahan yang terkait dengan cukai tembakau,” pungkasnya. (YOS/JAKSAT)