PERNYATAAN SIKAP JARINGAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS) KAWAL PEMILU SULAWESI SELATAN

98

JAKARTASATU — Menyikapi verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulsel melalui rapat pleno terbuka yang dilakukan hari ini 10 Desember 2022 telah menetapkan 9 partai non parlemen dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Dibalik penetapan tersebut ada beberapa catatan serius dari Kami yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Sulsel:

1. Verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi kepada Pengurus Partai politik di Tingkat Provinsi dan KPU Kab/Kota kepada Anggota Parpol sampel yang diawasi oleh Bawaslu datanya tertutup yang tidak dapat diakses juga oleh publik.

2. KPU propinsi Sulsel abai terhadap keterbukaan informasi publik, hal mana Informasi data partai politik sangat tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik, KPU propinsi Sulsel berlindung dibalik alasan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi tameng bagi KPU Provinsi dalam menjawab pertanyaan public, di sisi lain mengabaikan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Terdapat perbedaan data yang dirilis oleh KPU Kabupaten/Kota yang sudah di tetapkan di rapat pleno dan di umumkan ke publik baik di media sosial maupun di media massa mainstrem yang menyatakan beberapa Partai politik Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

4. Disinyalir perubahan data di tingkat KPU Provinsi Sulawesi selatan mengandung unsur intimidasi dan ancaman pada komisioner Kabupaten/Kota maupun staf yang berwenang pada pendataan.

5. Disinyalir adanya upaya Komisioner KPU Provinsi untuk mengubah cara pandang KPU Kab/Kota dengan melihat aspek keadilan bagi parpol non parlemen untuk berkontestasi bersama parpol parlemen dan meminta KPU Kabupaten/kota untuk menyetujui cara pandang tersebut sebagai justifikasi perubahan TMS menjadi MS.

5. Hingga malam ini belum ada penjelasan resmi dari KPU propinsi Sulsel terkait masalah perbedaan data tersebut.

6. Kami menilai ketertutupan informasi ke publik merupakan upaya sistematis untuk menghindari kontrol publik terhadap kerja kerja KPU propinsi Sulsel.

7. Kami juga mendesak ke Bawaslu propinsi Sulsel untuk segera menyikapi masalah perbedaan data dan ketertutupan informasi publik yg dilakukan oleh KPU propinsi.

 

Demikianlah pernyataan terbuka ini, semoga seluruh masyarakat dapat memantau tahapan pemilu sebagai sebuah kepastian jalannya demokrasi yang lebih baik dan pemilu berintegritas.

Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Sulsel
1. FIK Ornop (Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah) Sulsel
2. Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel
3. Lembaga Riset dan Penguatan Kapasitas Masyarakat (LRPKM) Sulsel
4. Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi
5. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulsel
6. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Makassar
7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH Makassar)
8. Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi
9. Solidaritas Perempuan (SP) Angin Mammiri Sulawesi Selatan.
10. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) Sulsel
11. Yayasan Masagena Center Sulsel
12. Lembaga Mitra Lingkungan (LML) Sulsel
13. Balla Inklusi Sulsel
14. WALHI Sulawesi Selatan
15. Yayasan Mitra Husada Sulsel
16. LAPAR Sulsel
17. LBH Pers Makassar. (Red)