Pemkot Depok Tak Bijak

39
Ilustrasi/Net

Pemkot Depok Tak Bijak

Ironis! Sungguh ironis, muncul sengkarut alih fungsi lahan di Kota Depok. Pemerintah dan DPRD setempat terkesan membiarkan bergulir polemik. Memprihatinkan. Justru hal yang seharusnya berlangsung “smooth”.

Publik mempertanyakan tertib administrasi Pemkot Depok. Hal yang dimaklumi tak mesti menimbulkan sengkarut. Sungguh tidak produktif. Terkesan, kinerja Pemkot Depok tidak sedang baik-baik saja. Ada sistem yang tidak berpihak kepada kepentingan umum. Padahal terkait aset pemkot. Cenderung memaksakan kehendak?!

Bukankah lokasi dan bangunan SD Negeri Pondok Cina 1 Kota Depok, berstatus legal. Tak ada pelanggaran apa pun. Benar, bahwa dalam perkembangannya — lokasi SD itu berada di pusat keramaian. Kawasan Margonda di sentral Kota Depok. Mungkin dinilai sudah tidak layak peruntukkan. Terlebih aspek keamanan para siswa. Alasan tingkat keramaian dan kenyamanan bagi aktivitas belajar mengajar setingkat SD, bisa dimaklumi. Tapi mengapa harus memicu sengkarut?!

Melebar ke mana-mana. Bahkan hingga gubernur. Pemkot dan DPRD Kota Depok punya kewenangan merelokasi. Apa pun lahan dan bangunan yang merupakan aset pemda. Tapi faktual, tak dibarengi kebijakan yang seharusnya. Menyiapkan dan membangun tempat relokasi yang lazimnya siap pakai. Memutuskan alih fungsi (peruntukkan) tanpa menyiapkan bangunan yang baru, sungguh tidak bijak. Omong kosong.

Bagaimana mungkin mengosongkan SDN Pondok Cina I dengan memindahkan ke SDN Pondok Cina III dan V. Sejumlah 360 murid SD harus dipecah tempat belajar di kedua SD itu. Praktis tanpa pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Setidaknya aspek psikologis. Para murid dan orangtua yang semula, sebutlah punya kebanggaan — mendadak diposisikan “inferior”.

Dipindahkan begitu saja. Mending direlokasi ke tempat baru dengan bangunan baru yang setara — bukan malah disebar ke dua SD lain. Kebijakan yang tidak mencerminkan sikap bijak.

Kita tak sedang membela para orangtua murid yang menolak relokasi. Kita juga tak menyoal alih peruntukkan untuk pembangunan mesjid raya. Kita tak menyalahkan aparat Satpol PP yang berupaya mengosongkan bangunan SDN Pondok Cina I. Satpol PP menjalankan dan atau melaksanakan kebijakan pemda.

Walikota Depok tak perlu berdalih. Apa pun argumen, sebaiknya relokasi dengan lebih dulu menyediakan lahan dan bangunan baru. Bila itu belum dapat direalisasikan, ya lebih baik ditunda. Bahkan momentum pun perlu jadi rujukan. Saat libur panjang sekolah. Tak harus terburu-buru. Cuma demi wibawa pemkot, tidaklah perlu. Kecuali membiarkan sengkarut berlanjut. Gitu aja, koq repot.***

– imam wahyudi
jurnalis senior di bandung