Sistem Politik Kita Sebelumnya Dianggap Tidak Demokratis

25

JAKARTASATU.COM — Indonesian Writers Guild SATU PENA melangsungkan diskusi dengan program OBROLAN HATI PENA #68 secara daring bertajuk Pro Kontra RUU KUHP. Diskusi daring dipandu oleh Swary Utami Dewi (Aktivis Demokrasi dan Lingkungan) serta Anik HC.

Diskusi dari ini menghadirkan narasumber Dr.Sidarta Mukhtar (Dosen Ilmu Politik , Fisipol UKI, mengajar ilmu kepolisian STKIP PTIK).

“Sistem politik kita sebelumnya dianggap tidak demokratis, dan dianggap sebagai otoritaian rezim karena tidak memberikan ruang bagi kekuasaan di luar Presiden untuk bisa berperan. Lalu kemudian melakukan perubahan bahwa dari sistem pembagian kekuasaan berubah menjadi sistem pemisahan kekuasaan. Ada dua hal yang sangat penting di sini yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka, termasuk di dalamnya adalah penggunaan berbagainpendekatan baru yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan. Prinsip ini melihat bahwa hukum ini harus menjangkau kepada prinsip-prinsip utama dari hukum dan dibdalamnya mengandung aspirasi demokrasi tentang kemanusiaan dan HAM dan aspirasi restoratif justice,” beber Sidharta dalam Pro Kontra RUU KUHP pada diskusi yang berlangsung pada 15 Desember 2022.

Diskusi dipandu, Swary Utamy Dewy menyampaikan pengantar, “kita ini sedang “ramai” terkait ketok palu RUU KUHP, yang meski dihadiri oleh beberapa orang saja di senayan, yang ternyata ada beberapa pasal yang kontroversial. Terutama ada pasal-pasal yang sangat asasi. Dan juga, kuorum nya juga dipertanyakan masyarakat yang hanya dihadiri sekitar 60an orang anggota dewan. Mekipun sebelum diketok palu RUU KUHP ini sudah banyak disenggol- senggol masyarakat namun nampaknya tetap saja berjalan. Kemudian Anik HC menambahkan bahwa ini sejarah ya karena RUU KUHP itu masih bersi jaman Belanda. Ini perdebatan panjang.

RUU KUHP ini sebenarnya sudah beberapakali dalam 20 tahun terakhir untuk diketok palu, ini perdebatan yang panjang dan lama. RUU KUHP ini selalu memunculkan kontroversial, dan diujung-ujungnya ngambang. Tapi kali ini, diketok betulan, mungkin karena sudah terlalu lama. Dan, banyak sekali yang protes, dan ada banyak perubahan meski sebelum diketok palu sudah banyal masyarakat yang teriak. Yang sangat kontroversial itu ketika RUU KUHP mengatur ruang private.

Dr Sidharta bahkan mengulas, bagaimana perkembangan KUHP yang sudah diketuk palu, dimana 20 tahun terakhir sejak menteri kehakimannya Ismail Suni. Yang menjadi fokus pembahasan saya kata Sidharta pada saat ini berpusat kepada dua hal. Yang pertama, dalam perspektif ilmu politik. Dua dekade terakhir terjadi perubahan sistemik dari komunikasi politik, dari pendekatan kelembagaan, hingga pendekatan institusional baru dan pendekatan behaviornalism. Yang kedua, karena saya pengajar yang berinteraksi dengan banyak unsur penegakan hukum. Meskipun saya tidak memahami betul aspek substansi dari kitab undang-undang hukum pidana ini,” jelasnya.

Sidharta, ada beberapa aspek penting di sini, yang pertama saya melihat ada kerangka konseptualnya , yang menjadi kerangka dasar untuk melihat bagaimana kondisi dari RUU KUHP yang menjadi bagian dari integral supremasi hukum. Konsep dasar hukum yang sudah mengalami berbagai perubahan , yang paling sentral adalah tentang mekanisme dan pembatasan kekuasaan negara.

“Yang ke dua adalah perubahan yang melihat bagaimana perilaku dari kekuasaan, khususnya ini adalah lembaga kegislatif yang sebenarnya di amandemen UUD’45 itu mengalami perubahan yang sangat fundamental dengan tidak lagi menjadi parlemen yang digambarkan mendukung penguasa. Ini memiliki posisi konstitusional yang sangat kuat di dalam tiga domain yaitu pengawasan, pembuatan undang-undang dan juga di dalam pembuatan anggaran negara.” ujarnya.

“Kalau dilihat dari assisment baru , ada dua para ahli demokrasi yang meneliti yang mendalam soal Indonesia Donald Haris murid dari Sammuel Huntington mengkaji tentang berbagai produk legislasi dalam 10 tahun pertama masa reformasi yang dia gambarkan itu kualitas yang sangat rendah bahkan dia katakan bahwa parlemen yang tidak dimanffatkan secara baik untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan harapan, yang tercermin dari RUU KUHP yang direncanakan. Ini merupakan transformasi kebijakan pemerintah dari masa ke masa yang kemudian Jokowi mengekesusi menjadi sebuah proses yang final sekarang,” jelas dosen Ilmu Politik , Fisipol UKI

Kemudian paparannya, “Kalau dilihat dari track record dari beberapa menteri yang merumuskan dari tahun 1993 yang pada saat itu Ismail Saleh, Pak Muladi di jaman Habibie, Hamid Awaluddin. Ini ahli-ahli hukum yang concern terhadap kasus-kasus manusia. Dugaan saya, substansi dari RUU KUHP banyak memuat tentang kritik-kritik prinsip pemisahan kekuasaan, prinsip-prinsip demokrasi di dalam konsep demokrasi yang meniscayakan produk-produk hukum international yang mempraktekkan prinsip hukum demokratis dan aspek-aspek lainnya.”

“Ketika pembahasan mengenai pasal-pasal 14 isue krusial. Yang dipermasalahkan itu padal soal isue penghinaan terhadap presiden : pasal 12 penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Dan isue ini menjadi sentral, KUHP ini adalah isue tentang pasal penghinaan presiden. Yang sebenarnya di dalam demokrasi itu untuk kinsisten di dalam nilai-nilai demokrasi tentu penghinaan sebagai Presiden sebagai kepala Negara itu merupakan bagian dari prinsip-prinsip ceck and balances, sistem pengawasan yang harus ada di dalam mekanisme demokrasi,” pungkasnya. (YOS/JAKSAT)