Ray Rangkuti: “Sipol partai politik hanya alat bantu dalam kerangka pemilu, harus diperlakukan tidak wajib.

70

JAKARTASATU — Ray Rangkuti Direktur Lingkar Madani (LIMA) menyampaikan soal sipol dan sistem manual KPU di acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komunitas Aksara bertajuk Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 : Audit KPU RI Menuju Pemilu 2024 Yang Jujur, Adil dan Transparan, Jumat, 16/12/22

“Sipol (Sistem pendaftaran partai politik) ini hanya alat bantu dalam kerangka pemilu, maka ia juga harus diperlakukan tidak wajib. Tapi pada faktanya partai-partai politik itu banyak yang seperti bersifat wajib masuk dalam sipol,” Ray Rangkuti menjelaskan sipol itu kreatif KPU bukan undang-undang.

“Sipol itu kan kreasi KPU, bukan kreasi undang-undang. Sipol itu dasar hukumnya bulan undang-undang tapi dibuat oleh KPU dalam rangka untuk memberitahu kepada masyarakat tentang bagaimana mereka bekerja untuk memenuhi kebijakan-kebijakan transpansi. Pada logika ini, ya memang sudah benar. Oleh karena itu kebujakan-kebijakan ini menjadi tanggungjawab KPU,” ungkapnya.

Saya tidak mengerti mengapa administrasi selalu bersifat yang manual tapi juga yang bersifat daring. Dan itu diwajibkan kepada partai politik yang mendaftar, karena sifatnya penunjang KPU, untuk KPU transfaran kepada publik terkait sipol, lanjut Ray.

“Sebenarnya partai politik dengan membawa dokumen datang saja ke KPU secara manual, lalu yang manual itu diseleksi oleh KPU kemudian seluruh proses itu dimasukkan ke sipol,”bebernya.

Masih kata Ray, jadi yang memasukkan data-data partai politik itu bukan partai politik tapi KPU. Ini malah terbalik, sipol justru yang dipakai oleh KPU malah untuk jadikan syarat awal. Apakah partai politik itu lolos atau tidak setelah memasukkan data-data yang manual, Sipol ini kan hanya penunjang saja. Ini malah jika tidak ada di sipol, partai politik dianggap tidak mendaftar,”kata Ray.

Ray mengungkapkan proses daftar parpol yang seharusnya secara manual dulu dalam tahapannya.

Ada masa waktu dimasukan ke sipol dulu , KPU akan mengumumkan partai politik yang mendaftar. Padahal kan daftar manual yang penting sebelum masuk ke sipol. Sipol ini kan hanya penunjang dari yang manual. Bukan sipol menjadi utama.

“Ada pernyataan KPU yang menyebutkan bahwa misalnya hanya ada 4 atau 5 yang lolos, lha yang dipakai lolos menurut sipol. Harusnya menurut yang manual. Karena sipol itu hanya alat bantu dari yang manual,”  ungkapnya.

“Nampaknya dibuat semacam gambaran bahwa yang partai politik yang lolos itu yang ada di sipol. Saya sudah beberapa kali sampaikan ke KPU bahwa sipol itu hanya alat bantu saja. Yang asli kan yang manual,” tambah Ray.

Ray pun menyoal perolehan penghitungan suara seperti didesain untuk percaya kalau penghitungan hasil situng yang benar. “Masyarakat akan diarahkan lagi bahwa seolah-olah yang benar itu yang hasil situng bukan hasil manual,”pungkasnya. (Yos/Jaksat)