KAMI: REKAYASA KPU RI DALAM PROSES VERIFIKASI FAKTUAL PESERTA PEMILU KEJAHATAN DEMOKRASI

192
Foto : Istimewa

JAKARTASATU.COM — KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI)
LINTAS PROVINSI menyatakan bahwa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapatkan somasi dari sejumlah anggota KPU daerah yang mengaku mendapatkan intimidasi dalam proses verifikasi faktual partai politik. Intimidasi dilakukan agar para anggota KPU di daerah untuk meloloskan beberapa partai yang awalnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), lalu menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan sebaliknya.

“Bahwa, Indikasi kuat KPU Pusat dalam kendali kekuatan istana atau kekuatan besar lainnya. Karena pada kenyataannya meloloskan partai-partai tertentu yang akan memecah dukungan suara bagi partai yang selama ini dianggap oposan, serta mengamputasi kemunculan partai yang sangat kritis terhadap rejim oligarki,” ujar Syafril Sjofyan dari KAMI JAWA BARAT dalam rilisnya yang diterima redaksi, Ahad, 18 Desmber 2022.

Bahwa, Tindakan KPU diduga kuat atas kendali penguasa guna menafikan persyaratan yang objektif kemudian dengan memaksa KPU daerah untuk merubah TMS menjadi MS dan sebaliknya, sangat lah berbahaya bagi proses politik di Indonesia, lebih tepatnya merupakan kejahatan demokrasi,jelasnya.

“Kejahatan melalui Rekayasa apa pun demi meraih kemenangan, untuk melanggengkan kekuasaan adalah cara-cara machiavelist yang jelas melanggar baik etika berbangsa maupun perundangan, haruslah dilawan oleh semua kekuatan rakyat, karena sangat berbahaya bagi masa depan NKRI,”ujarnya.

Syafril Sjofyan juga menambahkan tindakan kejahatan yang dilakukan di awal menetapkan Partai -Partai peserta pemilu melalui penipuan, jika tidak segera ditindak tegas kedepan mereka KPU akan selalu “bermain” melalui tipuan. Rakyat tidak akan mempercayai KPU, sehingga Pemilu 2024 dalam mara bahaya, bisa berakhir fatal. Hal ini menjadi sebuah pertaruhan yang mengerikan bagi bangsa Indonesia.

“Adanya kejahatan demokrasi, tanpa diminta rakyat dipastikan akan bergerak secara paksa untuk menghentikan dan membubarkan rezim,” ungkapnya.

Atas dasar pemikiran tersebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, bersikap :

1. Ketua KPU harus diberhentikan secara tidak hormat beserta komisioner lainnya yang terlibat
2. Hentikan semua upaya dan rekayasa memanipulasi proses tahapan pemilu, yang berpotensi akan merusak dan mencederai proses demokrasi di Indonesia.

Inilah penyataan KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI)
LINTAS PROVINSI,” tutup Syafril Sjofyan (AE/JAKSAT)