RAKYAT DIPERAS, BUMN SALAH KELOLA, NEGARA & RAKYAT YANG SUSAH

86
Menteri BUMN Erick Thohir berbicara di hadapan peserta Milenial Fest 2019 di Jakarta, Sabtu (14/12/2019)/ANT

RAKYAT DIPERAS, BUMN SALAH KELOLA, NEGARA & RAKYAT YANG SUSAH

Kemenkeu, bulan yang lalu: Saat ini ekonomi global dinilai sedang tidak baik-baik saja. Namun demikian, kondisi Indonesia masih relatif resilien. Artinya dampak negatif global dapat diantisipasi di dalam negeri.

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati juga memaparkan penerimaan pajak hingga September 2022 mencapai Rp1.310,5 triliun (88,3 %) dari target tahun 2022 Rp2.021,2 triliun. Optimisme penerimaan pajak yang sangat tinggi ini menggambarkan harga komoditas masih bagus, pertumbuhan ekonomi Indonesia momentumnya menggeliat yang menimbulkan penerimaan pajak, dan juga implementasi dari undang undang HPP kita yang cukup baik,” tutur Menteri Keuangan.

Selain itu, ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 335,6 triliun termasuk target setoran dividen BUMN kepada pemerintah senilai Rp37 triliun. Senada dengan itu Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia juga mengatakan kemungkinan besar realisasi penerimaan negara akan jauh melampaui target, bahkan bisa mencapai 110 persen.

Nah terlihat dari penjelasanmya, ternyata *titik berat penerimaan negara adalah dari pajak*. Pantas saja pemerintah menyusahkan rakyat jelata, semuanya pake pajak, sedang *sumber lain tidak digali*. Ini pertanyaan besar buat Menkeu.

Meneg BUMN gembira melihat sejumlah BUMN berhasil menduduki peringkat teratas dalam pendapatan dalam daftar 100 perusahaan terbesar yang dikeluarkan Majalah Fortune tahun 2021. Nilai assetnya bumn 9.399 Triliun, dividennya 37 T (0.4 %). Ini kan gak bener, harusnya jika 5 % saja dividennya minimal 470 T. Terus ada 27 bumn yang merugi sampai 12 T dari 72 bumn atau 37.5 %. *Artinya banyak yang tidak beres di bumn ini*. *Akibatnya negara dan rakyat yang dirugikan* Menkeu harusnya ikut bertanggung jawab sebagai kuasa pemegang saham

Sumber penerimaan negara lainnya adalah *Production Sharing Contract (PSC)* dari perusahaan asing yang menggunakan Tanah, Bumi & Air. Contoh nyata yg dilakukan SKK Migas. Ini bisa dilaksanakan di Perkebunan, tambang, perikanan, dll. Ini sama sekali belum dijalankan.

Dampak Omnibus Law bagi pertambangan : Kaltim saja dari batubara berpotensi kehilangan Rp 9 Triliun, bayangkan di Indonesia ada 38 Provinsi. Nilai ekspor nikel saja tahun 2022 sekitar Rp 465 triliun.

Di bidang perkebunan 8 juta ha merupakan milik asing, minimal akan diperoleh 50-60 T, sebagai tambahan
Di bidang Kehutanan (HTI), Perikanan, Pembenihan, Peternakan, jika dijumlahkan diperkirakan jauh diatas 100 T.

Di bidang Pertambangan, jauh lebih besar lagi nilainya. Ekonom Faisal Basri (2021) menilai bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp200 triliun pada lima tahun terakhir dalam sektor pertambangan, akibat banyaknya ‘kebocoran’ dalam ekspor dan kebijakan yang menguntungkan pihak asing. Itu kerugian akibat kebocoran saja, Dari uraian diatas, sebenarnya potensi penerimaan negara akibat PSC pasti lebih besar.

Perusahaan Air Minum asing yang kapasitasnya 30 juta liter, juga akan menghasilkan dana. Pajak tenaga kerja asing dan fiskal jika dikenakan bisa ratusan Trilyun juga.

*Tindakan yang diperlukan saat ini adalah menghentikan adanya aliran dana keluar, memperbesar aliran dana kedalam*. *Artinya stop atau batasi impor, dorong ekspor*. Begitu juga *stop pengiriman uang keluar*, termasuk keuntungan perusahaan asing harus dibelanjakan di dalam negeri.

*Dengan stop impor pangan & sayuran akan membuat petani bangkit* dan kita bisa mencukupi pangan sendiri bahkan ekspor. Ini menyangkut 60 % nasib penduduk di luar kota. *Stop impor barang kelontong & spareparts, industri dalam negeri akan bangkit*. Dengan tindakan ini paling yg kecewa hanya importir saja, eksportir bahkan makin semangat.

Ah seandainya Menkeu ini sedikit mau berpikir, rakyat yang sudah miskin tidak usahlah dijadikan sasaran tembak terus. Menteri BUMN rasanya lebih pantas diminta hasil kerjanya dan PSC bagi perusahaan asing disegerakan.

Dengan dana yg ada tentu PBB bisa bebas, subsidi pupuk, pendidikan, kesehatan, listrik dapat diperbesar. Tranportasi umum dapat dibuat murah tapi nyaman, shg orang penggunaan mobil pribadi berkurang.

Bandung, 20.12.2022
Memet Hakim
Pengamat Sosial